Tolak Omnibus Law, 50 Ribu Buruh Siap Peringati May Day

Baca Juga

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh Indonesia siap menyambut aksi untuk memperingati May Day pada tanggal 1 Mei 2021 mendatang.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan massa buruh dari KSPI yang akan mengikuti May Day sekurang-kurangnya berjumlah 50 ribu buruh.

“Mereka tersebar di 3.000 perusahaan/pabrik, 200 kabupaten/kota, dan 24 provinsi. Seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Aceh, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Maluku, dan sebagainya,” ujar Said Iqbal, kepada wartawan, Jumat (30/4/2021).

Said Iqbal menegaskan aksi buruh tetap akan memperhatikan protokol kesehatan demi mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19.

"Aksi buruh yang dilakukan di berbagai daerah wajib mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, seperti melakukan rapid antigen, menggunakan masker, handsanitizer, hingga menjaga jarak," kata Said Iqbal.

Tidak hanya buruh, Said Iqbal menyebut aksi May Day juga akan diikuti oleh sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus ternama seperti BEM ITB, UNJ, Unand, dan sebagainya.

Dalam hal ini, KSPI sudah bertemu dan berdiskusi dengan pengurus Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

“Mahasiswa dan buruh akan bergerak bersama untuk menyuarakan satu tuntutan yang sama, yaitu penolakan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja,” pungkasnya.

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Ribuan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) dan mahasiswa dari berbagai kampus melakukan aksi damai menyambut May Day 2019 atau Hari Buruh Internasional, di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019). Dalam aksinya, mereka menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan, karena dinilai tak memiliki rasa keadilan bagi para buruh. Tuntutan lainnya yakni, penghapusan sistem kerja kontrak, outsourcing, dan magang. Tribun Jabar/Gani Kurniawan/Tribun Jabar/Gani Kurniawan