Tak Terima Pembubaran FPI, Begini Ucapan Politisi Demokrat untuk Pemerintahan Jokowi

Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik masih tidak terima keputusan pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI).

Pasalnya, pembubaran ormas besutan Habib Rizieq Shihab itu dinilai membahayakan hak konstitusi warga negara dalam berorganisasi.

Demikian disampaikan Wakil Sekjen Partai Demokrat itu dikutip Pojoksatu.id melalui akun Twitternya @RachlandNashidik, Kamis (31/12/2020).

“Cara pemerintah menggebuk FPI membahayakan hak konstitusional semua warga negara,” tulisnya.

Rachland juga menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengambil kewenangan hakim dalam mengadili dan memutuskan pelarangan FPI.

“Pemerintahan Jokowi mengambil ke tangannya sendiri kewenangan hakim untuk mengadili dan memutuskan,” sambungnya.

Ia juga menyebutkan jika organisasi atau ormas tersebut sudah tidak sesuai dengan selera pemerintah maka siap-siap untuk dibubarkan.

“Setelah FPI, organisasi apapun kini bisa dibubarkan dan dilarang bila tak sesuai selera penguasa,” pungkas Rachland.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan, pemerintah melarang dan membubarkan FPI.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan, sejak 21 Juni 2019, FPI secara de jure telah bubar sebagai ormas.

Ia menyebutkan karena FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai ormas hingga kini di Kemendagri.

Sementara itu, lanjut guru besar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia (UII) itu masa berlaku SKT FPI yang sebelumnya hanya berlaku hingga 20 Juni 2019.

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK Nomor 82 PUU 11 Tahun 2013 tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI,” Jelas Mahfud dalam keterangan persnya, Rabu (30/12/2020).

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Rachland Nashidik