Soal Aturan UU Ciptaker, Pengamat: Itu Taktik Luhut untuk Senangkan Hati Buruh, Hasilnya Tetap Rugikan Rakyat

Pakar Hukum Tata Negara Said Salahuddin kembali membantah pernyataan pemerintah terkait dengan aturan turunan dalam UU Cipta Kerja.

Pernyataan tersebut, dilontarkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk membenahi masalah dalam UU Ciptaker melalui aturan turunan.

Said menilai, aturan yang tengah disusun pemerintah, mustahil dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam UU kontoversial itu.

Demikian disampaikan oleh Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) itu saat dihubungi Pojoksatu.id di Jakarta, Sabtu (17/10/2020).

Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Luhut tersebut hanya untuk menyenangkan hati para buruh.

Sebab, materi muatan PP, Perpres, serta Permen nantinya pastilah akan merujuk pada semangat yang terkandung dalam UU yang dijuluki sapu jagat itu.

“Rencana pembenahan UU Cipta Kerja yang dijanjikan Luhut tersebut menurut saya hanya sekedar gula-gula untuk menyenangkan hati pimpinan buruh supaya ikut pembahasan,” ungkap Said.

Ia menyebutkan, produk regulasi sama sekali tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam produk legislasi.

Akibatnya, peluang untuk memperbaiki problematik UU Cipta Kerja melalui PP, Perpres, maupun Permen otomatis tertutup.

“Jadi, mau se-transparan dan se-akomodatif apapun pemerintah dalam proses penyusunan produk regulasi tersebut, hasilnya kelak akan sama saja, norma yang diatur dalam PP, Perpres, dan Permen sulit diharapkan dapat memulihkan kerugian konstitusional masyarakat, terutama elemen buruh, atas berlakunya UU Cipta Kerja,” jelasnya.

Ia mengatakan, taktik itu digunakan sebagai alat pemikat agar pimpinan buruh mau terlibat dalam proses penyusunan PP, Perpres, dan Permen.

Padahal, para pimpinan buruh itu bukan orang-orang bodoh yang mudah terperdaya oleh iming-iming dan janji gombal semacam itu.

“Mereka paham bahwa apa yang dijanjikan pemerintah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum,” terangnya.

Maka wajar saja, tambah Said, jika kemudian banyak dari pimimpinan buruh yang sedari awal sudah menyatakan penolakannya untuk terlibat dalam proses penyusunan PP, Perpres, dan Permen Cipta Kerja.

“Mereka sadar keterlibatannya dalam proses penyusunan produk-produk regulasi itu tidak akan memberi manfaat apa-apa bagi buruh,” pungkasnya.

Source: pojoksatu

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Luhut Binsar Panjaitan/Net