Pengumuman Penting dari Moeldoko, Berita Buruk bagi Penolak Omnibus Law Cipta Kerja

Ini bisa jadi berita buruk bagi pihak-pihak yang menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja.

Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan segera menandatangani UU sapu jagat tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam rekaman suara kepada wartawanan, Rabu (21/10/2020).

“Tinggal menunggu waktu, ya tinggal menunggu waktu, dalam beberapa saat,” ungkap Moeldoko.

Dengan demikian pula, maka Omnibua Law Cipta Kerja tak lama lagi masuk menjadi lembaran negara.

“Setelah ditandatangani oleh beliau, segera diundangkan dalam lembaran negara,” imbuhnya.

Presiden, kata Moeldoko, sudah berkomunikasi dengan sejumlah pihak.

Hasilnya, Omnibus Law Cipta Kerja tidak akan dibatalkan dan tetap terus berjalan.

“Presiden sudah berkomunikasi dengan berbagai kelompok, tetapi ini tidak akan berhenti, terus berjalan,” tegas Moeldoko.

Sebelumnya, Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga sudah bertemu langsung dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Rabu (21/10) siang.

Dalam pertemuan itu, Jokowi didampini Mensesneg Pratikno, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sementara dari PP Muhammadiyah, dihadiri langsung Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir, Sekretaris Umum Prof Abdul Mu’ti dan Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Dr Sutrisno Raharjo.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi memberikan penjelasan panjang lebar tentang latar belakang, materi dan peran strategis dalam peningkatan ekonomi di Indonesia.

Di hadapan pimpinan Muhammadiyah, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU sapu jagat itu.

“Terhadap kritik tersebut, Presiden menegaskan posisinya yang tidak akan menerbitkan Perppu, tetapi membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk kemungkinan merevisi materi UU Cipta Kerja yang bermasalah,” ungkap Abdul Mu’ti.

Akan tetapi, beber Mu’ti, ada hal yang secara gamblang diakui oleh Presiden Jokowi.

“Presiden mengakui bahwa komunikasi politik antara Pemerintah dengan masyarakat terkait UU Cipta Kerja memang kurang dan perlu diperbaiki,” tambahnya.

Source: pojoksatu

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Presiden Jokowi