Mahasiswa Demo Lagi, Mahfud ke Polisi: Humanis, Jangan Bawa Peluru Tajam

Baca Juga

Menko Polhukam Mahfud MD meminta aparat keamanan agar memperlakukan para pendemo dengan humanis.

Itu disampaikam Mahfud terkait aksi unjuk rasa yang kembali digelar mahasiswa untuk menolak UU Omnibus Law Cipta kerja,

Selain itu, mahasiswa juga menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk pembatalan UU tersebut.

Mahfud menyatakan, Pemerintah sama sekali tidak melarang adanya aksi unjuk rasa.

Asalkan, unjuk rasa itu dilakukan dengan tetap mengikuti aturan hukum dan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan Mahfud MD melalui video konferensi di Jakarta, Senin (19/10/2020).

“Pemerintah tidak melarang kalau mau unjuk rasa, yang penting ikuti aturan,” kata Mahfud.

Bahkan, untuk menggelar unjuk rasa, tidak perlu mendapatkan izin, tapi cukup menyampaikan surat pemberitahuan.

“Unjuk rasa adalah unjuk rasa, menyampaikan aspirasi, memberi tahu kepada kepolisian. Tidak harus minta izin.” katanya.

 

“Cukup memberi tahu tempatnya di mana dan berapa massa yang akan dibawa perkiraannya. harap tertib, harap tertib,” sambung dia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga mengingatkan aparat keamanan agar tidak represif saat aksi unjuk rasa digelar.

Karena itu, ia meminta agar para pendemo diperlakukan secara humanis dan penuh persaudaraan sesama warga negara.

“Diharapkan untuk memperlakukan semua pengunjuk rasa itu dengan humanis. Jangan membawa peluru tajam,” tegasnya.

Di sisi lain, Mahfud juga meminta aparat bertindak tegas jika memang didukung bukti kuat.

“Tetapi, kepada yang akan mengacau dan ada bukti supaya ditindak tegas,” sambung Mahfud.

Pria asal Pamekasan, Madura, Jawa Timur ini juga mengingatkan mahasiswa adanya potensi kericuhan lantaran adanya penyusup yang ingin membuat kegaduhan.

“Silakan berunjuk rasa, silakan. Tetapi hati-hati, jangan sampai ada penyusup yang mengajak Anda bikin ribut,” ingat Mahfud.

Penyusup itu, kata Mahfud, sangat mungkin memanfaatkan situasi unjuk rasa yang sejatinya bertujuan menyampaikan aspirasi, menjadi sebuah kerusuhan.

Sebab, sambungnya, para penyusup itu ingin mencari martir dengan memanfaatkan para mahasiswa.

 

Dengan demikian, mahasiswa nantinya yang akan menjadi korban.

Sedangkan pihak yang tertuduh tidak lain adalah aparat keamanan yang mengawal jalanya unjuk rasa tersebut.

“Saya ingatkan, bukan tidak mungkin di antara para pengunjuk rasa ada penyusup yang ingin mencari martir, mencari korban, yang kemudian ditudingkan ke aparat,” papar Mahfud.

Atas hal itu, mantan Ketua Mahkamah Kontitusi (MK) ini mengingatkan kepada para pendemo agar ekstra hati-hati dan waspada.

“Jangan sampai demo sebagai sarana penyampaian aspirasi malah tercoreng dengan aksi anarkis,” tegasnya.

Mahfud berujar, kepolisian selama ini sudah mengamati adanya potensi penyusupan unjuk rasa.

Karena itu, pria asal Pamekasan, Madura, Jawa Timur ini juga memastikan polisi akan bertindak tegas kepada para pengacau dan perusuh.

“Ini juga sudah masuk ke dalam tengarai kami. Di dalam tengarai para penegak hukum dan penjaga kamtibnas, dalam hal ini kepolisian,” bebernya.

Diketahui, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) merencanakan demonstrasi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di depan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (20/10) besok.

Koordinator Aliansi BEM SI, Remy Hastian menyatakan, mereka menuntut Presiden Joko Widodo membatalkan UU Cipta Kerja.

Yakni dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“Aksi akan dilaksanakan pada Selasa, 20 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB dengan estimasi massa aksi sebanyak 5.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia,” kata Remy, Senin (19/10).

Source: pojoksatu

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Menko Polhukam Mahfud MD. Foto repro Youtube Kemenko Polhukam