ICW Kritik soal Anggaran Mobil Dinas KPK Rp 8,9 M: Tak Peka Kondisi Pandemi

Pimpinan dan Anggota Dewas KPK akan mendapatkan tambahan anggaran untuk pengadaan mobil dinas di tahun 2021. Tak tanggung-tanggung, anggarannya mencapai Rp 8,9 miliar.

Indonesian Corruption Watch (ICW) mengkritik penambahan anggaran untuk mobil dinas ini. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, nilai integritas di KPK mulai luntur.

"KPK pada dasarnya dilahirkan dengan semangat pemberantasan korupsi serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, salah satunya kesederhanaan. Namun, seiring berjalannya waktu, nilai itu semakin pudar. Terutama di era kepemimpinan Firli Bahuri," kata Kurnia dalam keterangannya, Kamis (15/10).

Kurnia mengatakan, ICW mencatat setidaknya terdapat dua momen yang menunjukkan keserakahan dari Pimpinan KPK. Yakni saat tetap melanjutkan pembahasan kenaikan gaji Pimpinan KPK dan ketika mengusulkan anggaran untuk membeli mobil dinas masing-masing seharga Rp 1 miliar.

"Akan tetapi praktik hedonisme semacam ini tidak lagi mengagetkan. Sebab, Ketua KPK-nya saja, Firli Bahuri, telah menunjukkan hal serupa saat menggunakan moda transportasi mewah helikopter beberapa waktu lalu," kata dia.

Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (ketiga kanan) di Istana Negara. Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Kurnia mengatakan, sebagai pimpinan KPK, seharusnya memahami bahwa kondisi Indonesia sedang tak baik-baik saja. Saat ini, Indonesia tengah dilanda pandemi COVID-19.

"Semestinya mereka memahami dan peka bahwa Indonesia sedang dilanda wabah COVID-19 yang telah memporak porandakan ekonomi masyarakat. Sehingga tidak etis jika malah meminta anggaran untuk pembelian mobil dinas seharga miliaran tersebut," ujarnya.

"Di luar dari itu, sampai saat ini tidak ada prestasi mencolok yang diperlihatkan oleh KPK, baik Pimpinan maupun Dewan Pengawas itu sendiri. Harusnya, penambahan fasilitas dapat diikuti dengan performa kerja yang maksimal," pungkasnya.

Sebelumnya, berdasarkan informasi yang dihimpun, Ketua KPK Firli Bahuri akan mendapatkan mobil dinas yang dianggarkan sebesar Rp 1.450.000.000. Sementara empat wakil ketua akan mendapatkan anggaran mobil dinas dengan anggaran masing-masing Rp 1 miliar.

Wakil Ketua MPR Arsul Sani di Gedung DPR, Senayan. Foto: Paulina Herasmarindar/kumparan

Sedangkan untuk Dewas KPK, anggaran untuk mendapatkan mobil baru ialah Rp 3.514.850.000.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengkonfirmasi hal tersebut. Ia menjelaskan, Komisi III hanya menyetujui jumlah dan peruntukan besarnya anggaran saja.

"Karena memang DPR tidak boleh masuk dalam pembahasan satuan tiga dari mata anggaran K/L," kata Arsul saat dimintai tanggapan, Kamis (15/10).

Source: kumparan

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Kurnia Ramadhana. (foto: detik/Ari Saputra)