Breaking News

Dinilai halangi PSBB Jakarta, Menteri Airlangga bisa didenda Rp100 juta


Koalisi Masyarakat Sipil mendukung pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kembali diterapkan di DKI Jakarta pada Senin 14 September 2020. PSSB total ini, menurut koalisi, bisa menekan angka penyebaran kasus Covid-19 di Ibu Kota. Namun ada saja yang dinilai berpotensi menghalangi PSBB Jakarta, Menteri Airlangga salah satunya.

Koalisi Masyarakat Sipil menyindir Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto yang justri lebih fokus anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibanding pemutusan transmisi Covid-19.

Dalam pernyataan sikapnya, koalisi tersebut menyinggung Airlangga bisa saja dikenakan denda Rp100 juta sesuai ketentuan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 93 itu menyatakan: “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Menurut koalisi, pernyataan Airlangga tentang menurunnya IHSG akibat pengumuman PSBB DKI Jakarta tidaklah tepat. Pasar keuangan tak bisa jadi satunya indikator ekonomi karena sebagian besar berisi spekulan jangka pendek.

“Pernyataan Menko Perekonomian yang lebih mengutamakan sektor ekonomi ini jelas mengesampingkan perlindungan kesehatan jutaan warga DKI Jakarta dan meremehkan ribuan nyawa yang terenggut akibat pandemi Covid-19,” tulis pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil dikutip Jumat 11 September 2020.

Selain itu, koalisi itu menilai pernyataan Airlangga bertentangan dengan pernyataan akademisi dan ekonom yang selalu merekomendasikan kesehatan publik bukan membenturkan satu sama lain. Koalisi memandang terlihat ada keterbatasan pemahaman dari pengambil kebijakan yang kerap mempertentangkan kesehatan publik dengan percepatan perekonomian.

Apalagi, tulis koalisi tersebut, Keputusan Menteri Kesehatan soal PSSB Jakarta belum pernah dicabut sejak Covid-19.

“Oleh karena itu pernyataan pejabat publik yanag dapat dilihat sebagai kebijakan dan berupaya melawan PSSB dapat masuk dalam pasal 93 UU 6/2018 aapabila kebijakan tersebut mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat,’ tulis Koalisi tersebut.

Dengan melihat sikap dan pernyataan dari Airlangga itu, Koalisi Masyarakat Sipil memohon kepada Presiden Jokowi untuk tak ingkar janji dalam mengutamakan kesehatan warga negaraa sebagai kunci pemulihan ekonomi bangsa.

“Antara lain diwujudkan dengan meminta seluruh jajaraan menteri dan tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk secara konkret membuat dan melaksanakan kebijakan penanganan Covid-19 dengan mengutamakan perlindungan kesehatan sebelum mempercepat perekonmian seperti masa pra-pandemi,” tulis koalisi.

Sehari selepas Anies Baswedan mengumumkan PSBB total, Indeks Harga Saham Gabungan (ISHG) Anjlok. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menunjuk pasar keuangan langsng terkoreksi dengan pengumuman Anies itu. Telunjuk Airlangga menunjuk ke Anies. ISHG anjlok gara-gara pengumuman si gubernur tersebut, kata Airlangga.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang ketar-ketir pengumuman Anies. Agus berdalih PSBB total Jakarta selama beberapa pekan nanti bakal berdampak pada tren industri nasional.

Partner Sindikasi Konten: hops
Diterbikan: oposisicerdas.com
Foto: Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. Foto Antara/HO-Kementerian Perekonomian/pri)
Dinilai halangi PSBB Jakarta, Menteri Airlangga bisa didenda Rp100 juta Dinilai halangi PSBB Jakarta, Menteri Airlangga bisa didenda Rp100 juta Reviewed by Admin on Rating: 5

Tidak ada komentar