Deklarasi KAMI Jabar Batal Digelar di Balai Sartika

Baca Juga

Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jawa Barat yang sedianya akan dilangsungkan di Gedung Balai Sartika Bandung, Senin (7/9), mengalami perubahan lokasi. Pasalnya, pengelola gedung urung memfasilitasi dengan alasan pandemi Covid-19.

"Ya, benar [dibatalkan pengelola]. Tapi kita santai saja, cari tempat yang lain," ucap Ketua Pelaksana Deklarasi KAMI Jabar Harry Mulyana saat dikonfirmasi, Kamis (3/9).

Harry mengaku tidak tahu alasan pengelola gedung membatalkan pemakaian gedung. "Tanya saja kepada mereka langsung ya," tuturnya.

Meski demikian, ia memastikan deklarasi KAMI Jabar tetap digelar di Bandung. "Sekitar H-2 akan kita beritahu lagi ya," ucapnya.

Sebelumnya, KAMI memastikan akan menyelenggarakan Gebyar Deklarasi KAMI Jawa Barat (Jabar) pada Senin (7/9). Deklarasi serupa sebelumnya digelar di Jakarta pada 18 Agustus.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kegiatan deklarasi nanti akan dihadiri oleh 70 organisasi kemasyarakatan dan komunitas serta perwakilan KAMI kota/kabupaten di Jabar.

Panitia mengaku akan menerapkan protokol kesehatan Covid-19, seperti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun. Peserta yang hadir juga hanya 50 persen dari kapasitas gedung.

Harry membenarkan pihaknya juga mengundang kehadiran sejumlah tokoh di Jabar. Di antaranya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Kapolda Jabar, Pangdam III/Siliwangi, Kepala Kajati, serta pimpinan/rektor perguruan tinggi.

Kemudian, pimpinan organisasi masyarakat (ormas) seperti MUI Jabar, NU, Muhamadiyah, Persis, Syarikat Islam, pimpinan PGI, Mawi, ormas pemuda dan mahasiswa lintas generasi.

Sementara itu, PT Bikasoga selaku pengelola Gedung Balai Sartika mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua Pelaksana Deklarasi KAMI Jabar Harry Mulyana, 1 September 2020.

Dalam salinan surat yang diterima CNNIndonesia.com, Direktur Bikasoga Gusti Raizal Eka Putra menyampaikan pihaknya belum bisa memfasilitasi deklarasi KAMI Jabar berdasarkan konsultasi bersama jajaran Direksi PT Bikasoga.

"Mengingat bahwa saat ini selama masa pandemi Covid-19, kami hanya fokus terhadap penyelenggaraan kegiatan pernikahan saja yang dilaksanakan di Gedung Balai Sartika," tutur Raizal.

Selain itu, di dalam suratnya Raizal menyebutkan pengelola gedung akan mengembalikan uang muka dalam waktu 1x24 jam sejak surat tersebut diterbitkan.

Terpisah, Ikatan Cendekia Cipayung (ICC) menggelar aksi menolak deklarasi KAMI di depan Gedung Sate lantaran menilai gerakan KAMI sebagai gerakan politik para tokoh yang haus kekuasaan berbungkus gerakan moral.

"Mendesak Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung untuk tidak mengizinkan dan menolak kegiatan tersebut, karena merupakan gerakan politik dari tokoh tokoh yang haus kekuasaan dengan membungkusnya dengan judul gerakan moral," kata Koordinator aksi, Santula, dalam keterangannya.

Selain itu, pihaknya menilai acara massal tersebut berpotensi memicu penularan Virus Corona. "Karena akan membuat klaster baru penyebaran Covid 19," lanjutnya.

Tokoh-tokoh

Mantan anggota DPD RI Marwan Batubara mengklarafikasi nama-nama pengurus gerakan KAMI yang beredar di media sosial. 

"Mungkin ada yang betul, ada yang enggak," kata dia, kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/9).

Namun begitu, ia tidak membeberkan nama-nama yang benar dan yang salah secara rinci. Marwan hanya mengaku bahwa dirinya benar menjadi penanggung jawab di Komite Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

"Saya di situ disebut penanggung jawab sektor SDA dan Lingkungan Hidup, itu betul," ujarnya.

Lebih jauh, Marwan berkata bahwa daftar pengurus tersebut sebenarnya bukan untuk disebarkan ke publik. Ia pun mencurigai pihak tertentu telah menyebarkan daftar pengurus KAMI itu dengan niat yang tidak baik.

"Sebetulnya itu bukan untuk disebar ke luar, ada yang membocorkan dengan sengaja tapi mungkin bukan dengan niat baik yang kita khawatirkan," katanya.

Marwan pun menyampaikan bahwa keberadaan KAMI seharusnya diartikan untuk melakukan koreksi karena lembaga yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap pemerintah sudah sangat menjadi bagian dari oligarki kekuasaan.

"Ini tanggung jawab moral juga, kita tidak boleh melihat ada penyelewengan kita diam," ungkapnya.

Sebelumnya, beredar nama-nama pengurus KAMI di media sosial. Sejumlah tokoh politik, mantan jenderal, dan akademisi hingga peneliti disebut masuk daftar itu.

Misalnya, Adhi Massardi (Komite Eksekutif), Letjen TNI (Purn.) Sarwan Hamid (Komite Khusus), Muhammad Said Didu (Komite Sosial Ekonomi), Refli Harun (Komite Hukum dan HAM), Nurhayati Ali Assegaf (Komite Hubungan Internasional), hingga Neno Warisman (Komite Seni Budaya).

Partner Sindikasi Konten: cnnindonesia

Diterbitkan: oposisicerdas.com

Editor: Windha Pramitasari

Foto: Ilustrasi deklarasi KAMI. (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki)