Minim manfaat Kartu Pra Kerja: Dapat Saldo, Perut Lapar

Semenjak pemerintah memodifikasi kegunaan kartu pra-kerja, program ini tiada hentinya mendapat desakan dari berbagai kalangan untuk ditunda selama musim pandemi korona atau Covid-19. Alasannya, masyarakat yang terdampak wabah korona tak membutuhkan pelatihan kerja online karena banyak perusahaan telah gulung tikar akibat pembatasan sosial dan program "di rumah saja".

Sebaliknya, mereka yang terdampak ini lebih banyak dari kalangan pekerja informal dan perusahaan, bukan dari kalangan yang baru lulus sekolah dan notabene sedang memerlukan keterampilan kerja. Memberikan pelatihan kerja bagi orang yang sudah berpengalaman bekerja di bidangnya masing-masing sama saja menyakiti hati mereka. Terlebih di masa pandemi yang belum diketahui kapan akan berakhir, bantuan berupa kebutuhan pokok dan uang tunai untuk menjamin kelangsungan hidup mutlak diperlukan bagi manusia yang memiliki perut.

Program tersebut memang memberikan insentif pasca pelatihan, namun dana itu diyakini tak mencukupi jika dihitung kebutuhan hidup masyarakat selama sebulan. Anggota Komisi Ketenagakerjaan (Komisi IX) DPR RI, Anas Tahir, dalam wawancara bersama TeropongSenayan medio April lalu menuturkan, penganggur yang disasar kartu prakerja akibat dampak korona bukan lah pencari kerja baru, melainkan pekerja terlatih yang dipecat karena perusahaan sudah tak mungkin berjalan saat ini.

Oleh karena itu, bukan pelatihan keterampilan kerja yang mereka butuhkan saat ini, melainkan lowongan kerja baru yang sesuai dengan keahlian mereka. Cara mengatasi pengangguran menurut Anas adalah memulihkan perekonomian, sehingga perusahaan dapat berjalan dan mereka bisa kembali bekerja.

"Pelatihan itu menghabiskan anggaran Rp5,6 triliun dari Rp20 triliun dana yang dianggarkan untuk program Kartu Pra Kerja. Saat ini banyak pengangguran lebih disebabkan karena lesunya sektor industri, bukan pekerja baru yang membutuhkan pelatihan. Mereka pekerja lama membutuhkan bantuan tunai untuk bertahan hidup," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan ini.

Manfaat Mini

Tidak hanya soal kebijakan program kartu pra-kerja saja yang dinilai bermasalah setelah putar arah, pelatihan yang disediakan oleh penyedia jasa di platform juga tak kalah payah. Video tutorial meracik pempek, misalnya, sempat membuat hati banyak pihak campur aduk. Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih menjadi salah satu pihak yang geleng-geleng kepala melihat pelatihan ini. Pasalnya, dia tak pernah menyangka biaya pembuatan video pelatihan cara membuat makanan tradisional Sumatera Selatan itu mencapai Rp 2,8 miliar.

Dari biaya segitu, kata Alamsyah, penyedia pelatihan kemudian membanderol biaya menonton video di situs Prakerja.go.id sebesar Rp 600 ribu. Padahal video dengan konten serupa dapat dinikmati secara gratis di YouTube dan dapat diakses berkali-kali. Manfaat pelatihan yang dinilai kecil ini pun menjadi tak sebanding dengan biaya tinggi yang harus dikeluarkan.

"Apakah memproduksi modul buat pempek, berikut instrumen tes kelulusannya, mencapai harga segitu?" kata Alamsyah kepada wartawan tiga hari lalu. Angka Rp 2,8 miliar muncul setelah dia menaksir secara kasar harga satuan modul pelatihan dalam program Kartu Prakerja. Hitungannya, total anggaran prakerja yang senilai Rp 5,6 triliun dibagi dengan 2.000 modul yang tersedia di situs Prakerja.go.id.

Pelatihan sederhana ala kartu pra-kerja ini juga mendapat sorotan dari anggota fraksi Gerindra di DPR, Habiburokhman. Pria yang juga asli dari Palembang, Sumatera Selatan ini masygul kala mengetahui biaya pelatihan meracik makanan khas daerahnya itu dibanderol dengan harga yang tidak masuk akal. "Belajar saja sama istri saya di rumah, gratis. Di YouTube gratis," ujarnya.

Sumber : teropongsenayan

Foto : Ilustrasi warga yang terdampak wabah Covid-19 (Sumber foto : Istimewa)