Habib Umar Alhamid: 'Raja Jawa' Bikin Malu Indonesia, Prabowo Diminta Berani Bersih-bersih

Oposisi Cerdas | Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar Alhamid melontarkan kritik keras terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai berbagai persoalan yang menyeret nama Jokowi dan keluarganya telah memicu kejenuhan masyarakat, mulai dari polemik ijazah, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga persoalan utang negara.

Habib Umar bahkan menyebut Jokowi sebagai “Raja Jawa” yang dinilainya telah membuat malu Indonesia. Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto berani melakukan pembenahan pemerintahan dan memastikan penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu.

“Saya katakan Jokowi, si ‘Raja Jawa’ ini telah bikin malu Indonesia. Selain banyak melakukan kebohongan dan masuk dalam daftar orang terkorup yang telah dipublikasikan. Rakyat juga sudah jenuh dengan persoalan ijazah Jokowi dan bahkan kini ditambah dengan masalah ijazah anaknya,” ujar Habib Umar Alhamid kepada wartawan, Minggu (11/10/2026).

Pernyataan tersebut merupakan kritik politik Habib Umar terhadap Jokowi dan keluarganya. Berbagai tudingan yang disampaikan itu perlu ditempatkan sebagai pernyataan narasumber, bukan sebagai kesimpulan hukum mengenai pihak yang dikritik.

Habib Umar menilai polemik mengenai ijazah Jokowi yang kemudian diikuti perdebatan mengenai dokumen pendidikan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, telah menyita perhatian masyarakat.

Menurut dia, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara transparan agar tidak terus memicu perdebatan dan kegaduhan di tengah masyarakat.

Ia juga meminta Jokowi tidak lagi mencampuri urusan pemerintahan setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden.

“Contohnya seperti presiden-presiden sebelumnya yang setelah pensiun tidak lagi cawe-cawe soal jabatan,” katanya.

Habib Umar menilai pemerintahan yang sedang berjalan perlu mendapatkan ruang untuk menjalankan agenda politik dan kebijakan negara tanpa bayang-bayang pemimpin sebelumnya.

“Berikan pemerintahan yang baru kebebasan agar memiliki ruang untuk menjalankan agenda politik dan kebijakan negara tanpa bayang-bayang penguasa sebelumnya,” jelasnya.

Selain polemik ijazah, Habib Umar menyoroti pembangunan IKN yang menjadi salah satu proyek besar pada era pemerintahan Jokowi.

Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan pembangunan nasional, terutama yang menyangkut kebutuhan anggaran besar, keberlanjutan proyek, dan manfaatnya bagi masyarakat.

Ia mengingatkan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada proyek-proyek berskala besar, tetapi juga harus menjawab kebutuhan rakyat.

Habib Umar juga menaruh perhatian terhadap persoalan utang negara. Ia menilai kewajiban pemerintah harus dikelola secara bertanggung jawab dan diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Menurutnya, setiap kebijakan fiskal harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak meninggalkan beban yang semakin berat bagi generasi mendatang.

Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan sebelumnya, dengan mempertimbangkan efektivitas penggunaan anggaran, kemampuan fiskal negara, serta dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat.

Habib Umar selanjutnya mendesak Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesungguhan dalam membenahi pemerintahan dan memperkuat penegakan hukum.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan hukum menjadi berlarut-larut, terlebih jika menyangkut tokoh yang pernah menduduki jabatan penting di pemerintahan.

“Prabowo harus bersih-bersih dan tidak membantu Jokowi dan keluarganya. Rakyat ingin melihat penegakan hukum yang tegas. Prabowo harus melakukan kesungguhan dalam mengelola negara, jangan mengulur dan menghabiskan waktu,” pesan Habib Umar.

Menurutnya, pemerintahan Prabowo harus menunjukkan bahwa hukum berlaku bagi semua warga negara tanpa membedakan jabatan, kedekatan politik, maupun pengaruh kekuasaan.

Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak cukup dibangun melalui pernyataan politik. Kepercayaan tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata, kebijakan yang berpihak kepada rakyat, dan penegakan hukum yang adil.

Habib Umar mengemukakan tiga prinsip yang menurutnya perlu menjadi pegangan untuk mengembalikan martabat bangsa, yakni kerja keras, kejujuran, dan kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Jika bangsa dan negara ini ingin kembali bermartabat, harus kerja keras, jujur, tidak lagi ada kebohongan, dan setia terhadap NKRI,” demikian pesan yang disampaikannya.

Ia meyakini penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara.

Kritik Habib Umar tidak hanya ditujukan kepada pemerintah. Ia juga menyoroti peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menurutnya harus lebih responsif terhadap kegelisahan masyarakat.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Menurut Habib Umar, fungsi tersebut harus dijalankan secara sungguh-sungguh untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan publik.

Ia mengingatkan bahwa aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti menjadi bahan perdebatan di media sosial maupun pernyataan politik. Aspirasi tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan proses politik yang bertanggung jawab.

Habib Umar juga memperingatkan bahwa kekecewaan masyarakat dapat semakin besar apabila para wakil rakyat dinilai tidak mendengarkan suara publik.

Karena itu, ia meminta anggota DPR menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

“Ingat! Jangan lagi mempermalukan parlemen. Tunjukkan parlemen yang berpihak pada rakyat dan bangsa Indonesia dalam pengawasan yang sungguh-sungguh,” katanya.

Habib Umar berharap pemerintah dan DPR mampu membuktikan komitmen mereka melalui tindakan konkret, bukan hanya melalui janji maupun pernyataan politik.

Baginya, pembenahan pemerintahan, keterbukaan dalam menjawab persoalan publik, dan penegakan hukum yang adil menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan institusi negara.