Denny Indrayana Jawab Jokowi: Cawe-Cawe Pilpres 2024 Justru Operasi Politik

Oposisi Cerdas | Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana merespons pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyinggung dugaan operasi politik untuk menurunkan reputasi dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lewat isu ijazah. Denny justru menilai keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024 sebagai bentuk operasi politik.

Denny mengatakan, pihaknya membawa persoalan pencalonan Gibran ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diuji melalui argumentasi, bukti, saksi, dan keterangan ahli dalam persidangan terbuka untuk umum.

"Yang pertama apakah ada operasi politik? Saya tidak paham kepada siapa pernyataan itu ditunjukkan. Tetapi kalau kami membawa persoalan ini ke hadapan meja merah Mahkamah Konstitusi, kami mengajak pihak-pihak beradu argumentasi, logika, nalar dengan bukti, dengan saksi, dengan ahli di persidangan yang terbuka untuk umum, sehingga fakta-fakta persidangan bisa dipertanggungjawabkan, bisa dinilai, dilihat bersama-sama," ujar Denny dalam video yang diunggah lewat channel YouTube Denny Indrayana, Sabtu (17/10/2026).

Dia kemudian menuding Jokowi melakukan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Menurut Denny, hal itu terlihat dari perubahan aturan persyaratan pencalonan yang dinilainya menguntungkan Gibran.

"Yang menurut kami operasi politik justru adalah cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024. Yang paling sekarang mengemuka adalah diubahnya pasal-pasal syarat menjadi menggibran, disesuaikan dengan kondisi Gibran," kata Denny.

Denny menyoroti dua ketentuan yang menurutnya menjadi persoalan, yakni syarat usia calon wakil presiden dan syarat pendidikan. Dia mengaitkan perubahan ketentuan usia dengan putusan MK yang membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

"Syarat umur yang harusnya minimal 40 tahun digibrankan melalui putusan Paman Usman untuk keponakan Gibran di Mahkamah Konstitusi. Syarat pendidikan yang seharusnya berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat digibrankan melalui pasal 18 ayat 3 peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang semakin terindikasi adalah pasal selundupan demi meloloskan Saudara Gibran menjadi wakil presiden," tutur Denny.

Menurut Denny, perubahan aturan tersebut merupakan bentuk operasi politik yang merusak prinsip kejujuran dan keadilan dalam Pilpres 2024.

"Itulah sebenarnya operasi politik yang merusak kejujuran dan keadilan Pilpres 2024," tegasnya.

Denny juga menanggapi pernyataan Jokowi mengenai dugaan upaya menurunkan reputasi politik dirinya dan Gibran. Dia menilai reputasi Gibran tidak perlu diturunkan karena, menurutnya, kelayakan putra sulung Jokowi itu sebagai wakil presiden sejak awal masih dipertanyakan.

"Yang kedua, apakah betul ada upaya men-donwgrade reputasi politik Saudara Gibran dan Pak Jokowi? Untuk Saudara Gibran tanpa di-downgrade sekali pun memang reputasinya masih belum layak," kata Denny.

Denny bahkan menilai Gibran seharusnya tidak dipaksakan menjadi wakil presiden. Dia juga menyinggung kelayakan Gibran ketika menjabat sebagai Wali Kota Solo.

"Beliau seharusnya tidak dipaksakan menjadi wakil presiden. Bahkan untuk menjadi Wali Kota Solo pun sama-sama kita tahu masih perlu dipertanyakan kelayakannya," ujar Denny.

"Jadi tidak ada reputasi yang di-downgrade, memang belum layak untuk menjadi wakil presiden. Reputasi," sambung dia.

Sementara itu, Denny mengaku pernah memilih Jokowi dalam Pilpres 2014. Saat itu, dia menyebut dirinya diminta bersikap netral karena masih menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM.

"Pak Jokowi sendiri sebenarnya saya termasuk yang memilih untuk Pilpres tahun 2014. Meskipun saya saat itu diminta netral karena masih memegang amanah sebagai wakil menteri hukum dan HAM," ungkap Denny.

Namun, Denny menilai reputasi kepresidenan Jokowi berubah karena politik kebangsaan dan kenegaraan yang dijalankan dinilainya bergeser menjadi politik partisan dan kekeluargaan.

"Tapi seiring perjalanan waktu, reputasi kepresidenan Bapak dirusak sendiri oleh Presiden Jokowi di mana politik kebangsaan dan kenegaraannya menjadi politik partisan, politik kekeluargaan," kata Denny.

Denny juga mengkritik keputusan Jokowi yang dinilainya mendorong Gibran melanjutkan kekuasaan politik keluarga di Solo. Dia menyebut Jokowi lebih mengandalkan kelompok relawan dibandingkan politik kebangsaan.

"Memilih Saudara Gibran untuk melanjutkan dinasti Kekuasaan Solo adalah langkah yang menurut saya menunjukkan Bapak kehilangan nilai-nilai kenegarawanannya menjadi presiden relawan. Presiden yang hanya didukung oleh kelompok-kelompok partisan saja bahkan bukan oleh partai politik," tutur Denny.

"Hanya Bapak yang ketika menjadi calon presiden memiliki relawan, ketika menjadi presiden memiliki relawan, dan setelah menjadi presiden masih punya relawan. Inilah politik relawan, bukan politik kebangsaan atau kenegaraan," lanjut dia.

Denny mengimbau Jokowi untuk kembali mengedepankan sikap kenegarawanan. Dia menyarankan Jokowi meminta Gibran mundur dari jabatan wakil presiden.

"Karena itu saya justru mengimbau kepada Bapak untuk kembali menjadi negarawan. Bagaimana caranya? yang paling tepat adalah memberi masukan kepada Ananda Gibran untuk sudahlah mundur dari posisi wakil presiden. Itu adalah tindakan negara. Itu adalah langkah yang bijak, dan itu adalah cara pertobatan bagi keluarga Solo agar tidak semakin merusak politik republik, politik Indonesia," pungkas Denny.

Sebelumnya, Jokowi menuding adanya operasi politik untuk menurunkan reputasinya dan Gibran.

“Kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi, menjadi ramai sekali. Bisa saja memang sekali lagi operasi politik untuk men-downgrade reputasi politik seseorang,” ujar Jokowi.

Sumber: inews

Foto: Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Denny Indrayana. (Foto: iNews)