Isu Sambo Dapat Fasilitas Khusus di Penjara, Kuasa Hukum Ancam Tempuh Jalur Hukum

Oposisi Cerdas | Kuasa hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis, membantah kliennya menempati rumah hunian atau bangunan khusus yang menjadi temuan Ombudsman RI dalam inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Ia menekankan jika kliennya saat ini menjalani pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditempatkan di Sel Blok A 2.5 bersama warga binaan lainnya.

"Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh pihak Lapas Kelas IIA Cibinong yang menyatakan bahwa Klien kami ditempatkan di ruang yang sama dengan warga binaan lainnya tanpa perlakuan berbeda," kata Arman Hanis dalam keterangannya, Jumat, 15 September 2026.

Ia menyebut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat telah menyampaikan secara terbuka bahwa tidak ada temuan yang menunjukkan Ferdy Sambo menempati atau menikmati fasilitas tersebut.

"Demikian pula Ombudsman RI dalam pernyataannya kepada media tanggal 24 September 2026 menyatakan tidak menemukan fakta keterkaitan klien kami dengan temuan tersebut," kata Arman.

Arman menambahkan, selama menjalani masa pidana, Ferdy Sambo disebut sebagai warga binaan yang taat aturan dan berkelakuan baik. Ia juga menyebut kliennya aktif mengikuti kegiatan pembinaan kerohanian.

Menurut dia, tidak patut apabila temuan Ombudsman tersebut kemudian dialamatkan kepada Ferdy Sambo tanpa dukungan fakta.

"Sangat tidak patut apabila temuan Ombudsman RI secara serta-merta dan tanpa dukungan fakta dialamatkan kepada klien kami hanya demi kepentingan sensasi pemberitaan dan keuntungan pihak-pihak tertentu," tegasnya.

Arman menyatakan pihaknya mendukung langkah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang telah membentuk tim pemeriksaan untuk mengungkap fakta terkait temuan di Lapas Cibinong.

Ia menegaskan akan menempuh langkah hukum apabila masih terdapat pemberitaan yang dinilai tidak benar mengenai Ferdy Sambo.

"Apabila masih terdapat pemberitaan yang tidak benar mengenai klien kami, maka kami mereservasi hak untuk menempuh upaya hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku," pungkasnya.