Hasil Survei Ungkap 7 Menteri Prabowo dengan Kinerja Buruk, Nama Nusron Wahid Teratas

Oposisi Cerdas | Lembaga Vox Politica Research merilis hasil survei nasional terbarunya. Dalam survei itu mereka memotret persepsi masyarakat terhadap kinerja Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Umum maupun Ketua Harian partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Survei tersebut mencatat sejumlah pandangan kritis dari responden, baik terkait efektivitas kerja kementerian maupun kemampuan pimpinan partai dalam mengarahkan partainya mendukung program pemerintah. Serta menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan di DPR.

Direktur Eksekutif Vox Politica Research Fadhly Alimin Hasyim mengatakan persepsi masyarakat terhadap pejabat publik tidak semata-mata berkaitan dengan sosok atau figur. Menurutnya, terdapat sejumlah aspek yang turut menjadi perhatian publik.

“Hasil survei perlu ditempatkan sebagai masukan dan bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan maupun partai politik, bukan sebagai vonis terhadap individu tertentu,” kata Fadhly Alimin Hasyim yang dikutip dari jawapos, Senin (28/9).

Dalam pertanyaan top of mind (negative salience) mengenai menteri yang kinerjanya dinilai paling tidak memuaskan menurut responden sosok Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang muncul. Nusron memperoleh angka 41,5 persen sebagai menteri paling tidak memuaskan.

Selanjutnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni berada pada angka 17 persen, Menteri HAM Natalius Pigai 13 persen, Menteri Imipas Agus Andrianto 10 persen, Menteri PAN-RB Rini Widyantini 7 persen, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana 5,5 persen, dan Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi 4 persen. Sementara itu, sebanyak 2 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Survei tersebut juga menggali alasan responden merasa tidak puas terhadap kinerja para menteri yang disebutkan. Sebanyak 41,5 persen mengaitkannya dengan potensi korupsi, 31,5 persen menyebut program yang dinilai belum terasa di masyarakat, 27,5 persen menilai kebijakan kurang tepat, 15,5 persen menyoroti komunikasi yang buruk, dan 12,5 persen menyebut pejabat dinilai tidak responsif.

Fadhly mengatakan hasil tersebut menunjukkan sejumlah aspek yang menjadi perhatian masyarakat dalam mengevaluasi kinerja pejabat publik.

“Data ini memperlihatkan bahwa responden memberikan perhatian serius terhadap integritas diri menteri dan seberapa jauh program pemerintah memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Ketepatan kebijakan, komunikasi, dan responsivitas juga menjadi bagian dari evaluasi publik,” jelas Fadhly.

Vox Politica Research turut menanyakan langkah yang dianggap perlu dilakukan terhadap menteri yang dinilai belum menunjukkan kinerja memuaskan. Sebanyak 67,5 persen responden memilih opsi pemberhentian dari jabatan menteri.

Sedangkan, sebanyak 15,5 persen responden memilih pemindahan tugas, 10 persen menginginkan menteri tetap dipertahankan, dan 5 persen memilih pemberian target perbaikan. Adapun 2 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.

Fadhly menegaskan, angka tersebut merupakan pilihan responden dalam konteks pertanyaan survei. Sementara itu, keputusan terkait pengangkatan maupun pemberhentian menteri tetap menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

Survei juga menyoroti penilaian masyarakat terhadap fungsi legislatif dan pengawasan DPR. Dalam aspek tersebut, persoalan yang paling banyak disorot responden adalah lambatnya penyelesaian RUU Perampasan Aset dengan persentase 43,5 persen.

Berikutnya, sebanyak 23,5 persen responden menyoroti lemahnya pemberantasan korupsi. Kemudian 18 persen menilai pengawasan terhadap program prioritas pemerintah masih kurang, 10 persen menyoroti lemahnya pengawasan harga pangan dan kebutuhan pokok, serta 3 persen menilai penyerapan aspirasi masyarakat masih kurang.

Menurut Fadhly, temuan itu menunjukkan aspek yang menjadi perhatian responden meliputi hasil program, integritas, ketepatan kebijakan, komunikasi, dan responsivitas.

“Pesan utama yang dapat dibaca dari survei ini adalah adanya tuntutan responden terhadap peningkatan kinerja pemerintahan, integritas pejabat publik, efektivitas program, serta pengawasan politik yang berjalan efektif. Temuan survei ini diharapkan menjadi bahan evaluasi, sementara keputusan mengenai pejabat maupun arah kebijakan tetap berada pada institusi yang memiliki kewenangan,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, durvei Vox Politica Research dilaksanakan pada 15–25 September lalu melalui wawancara telepon terhadap 1.200 responden yang tersebar di 27 provinsi. Pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling, dengan margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen