Auditor Sebut Roy Suryo Wajar Minta Ganti Rugi Rp206 Juta karena Penahanan Tak Sah

Oposisi Cerdas | Auditor senior, Eddy Hary Susanto menyebut, angka ganti rugi Rp206 juta yang diminta Roy Suryo merupakan angka yang wajar. Ganti rugi tersebut merupakan konsekuensi dari tidak sahnya penangkapan dan penahanan Roy oleh polisi, yang diputuskan sidang praperadilan jilid pertama.

"Wajar, jadi selain juga ada penahanan tidak sah itu maksimal dibayarkan Rp100 juta, itu ada penahanan disertai luka berat atau cacat sampai batas Rp300 juta, dan penahanan yang bersangkutan meninggal dunia Rp600 juta," ujar Eddy dalam sidang praperadilan Roy jilid lima, Kamis (10/9/2026).

Menurutnya, soal ganti kerugian itu telah diatur di dalam KUHAP nomor 20 tahun 2025.

Dia menerangkan, angka ganti rugi belum termasuk uang pengeluaran selama proses gugatan permintaan ganti rugi. Maka dari itu, dalam setiap gugatan ganti rugi, angka yang diminta selalu berbeda-beda bagi tiap individu.

"Sehingga besar kecilnya dari tiap individu tadi tentu berbeda, kembali lagi pada rasa masing-masing individu terhadap penderitaan yang dia alami selama masa ditahan tadi," katanya.

Menurut Eddy, sudah tepat juga jika Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dijadikan sebagai turut termohon dalam gugatan ganti rugi ini. Pasalnya, Kemenkeu merupakan kuasa keuangan negara yang memiliki kewenangan untuk membayarkan dana negara, termasuk dana ganti rugi sebagaimana diputuskan hakim.

"Sebagai kuasa keuangan negara tentu Kemenkeu lah yang paling punya kewenangan untuk mencairkan dana-dana yang sudah diputuskan hakim praperadilan," katanya.

Sumber: inews

Foto: Tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo (foto: Ari Sandita)