Anies: Berapa Korban yang Harus Keracunan MBG sampai Kita Mau Tarik Rem Darurat?

Oposisi Cerdas | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program andalan pemerintah tak hentinya menghadapi sorotan tajam. Rentetan kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah membuat ribuan siswa dan guru harus mendapat perawatan, sekaligus memunculkan pertanyaan besar tentang sejauh mana persoalan ini akan ditoleransi.

Kondisi tersebut turut mendapat perhatian mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia mempertanyakan kapan rangkaian kejadian tersebut dianggap sebagai sebuah krisis besar yang membutuhkan evaluasi menyeluruh, bukan sekadar insiden yang datang silih berganti.

"Baru balik dari Malaysia. Baca-baca berita keracunan MBG seminggu terakhir ini ada di Sidoarjo, Tana Toraja, Rembang, Klaten, dan mungkin masih ada banyak lagi tempat-tempat lain," kata Anies dalam akun X, dikutip Minggu (6/9/2026).

Rentetan kasus itu membuat Anies menyoroti apa yang ia nilai sebagai persoalan sensitivitas dalam melihat jumlah korban. Menurutnya, jangan sampai banyaknya korban justru membuat kejadian keracunan dianggap sebagai sesuatu yang biasa.

Apalagi, dalam kurun waktu 1 hingga 3 September 2026, ribuan orang, mayoritas pelajar, telah menjadi korban keracunan MBG. Anies kemudian melempar pertanyaan mengenai batas toleransi yang seharusnya dimiliki pemerintah ketika keselamatan anak-anak mulai dipertaruhkan.

"Pertanyaan saya berapa batas minimal jumlah korban anak-anak keracunan sampai kita mau anggap ini sebagai skandal, sebagai krisis besar, sebagai kasus luar biasa sehingga kita akhirnya mau tekan rem darurat untuk mengevaluasi secara total semuanya,” ucapnya.

Kasus dugaan keracunan tidak hanya terjadi di satu wilayah. Dari Sidoarjo hingga Kabupaten Agam di Sumatera Barat, laporan mengenai anak-anak dan warga sekolah yang terdampak terus menjadi perhatian. Situasi tersebut juga membuat kekhawatiran orang tua meningkat ketika anak-anak harus mendapat penanganan di fasilitas kesehatan.

Bagi Anies, kondisi tersebut semestinya menjadi alasan untuk meningkatkan kepekaan terhadap risiko yang dapat muncul dalam pelaksanaan program berskala besar seperti MBG. Ia mempertanyakan apakah kejadian berulang akan terus dipandang sebagai insiden biasa.

"Apa kita mau tidak sensitif pada risiko yang dihadapi anak-anak kita? Apa kita mau semakin kebal terhadap masalah dan semakin anggap semua ini kejadian biasa saja?" ujar Anies.

Anies menempatkan keselamatan dan kesehatan anak sebagai persoalan yang tidak seharusnya dikompromikan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak semestinya dikesampingkan dengan alasan kelalaian birokrasi ataupun persoalan dalam rantai pasok makanan.

Ia kemudian kembali mengajak publik melihat persoalan tersebut dari sisi yang lebih besar. Jika kejadian serupa terus berulang, pertanyaannya bukan lagi sekadar berapa banyak kasus yang terjadi, tetapi sampai kapan kondisi tersebut dianggap masih dalam batas toleransi.

"Ini sering terjadi, ini bukan masalah sistemik, ini tidak perlu dibesar-besarkan, dan tidak perlu ada yang dituntut bertanggung jawab atau dihukum karenanya. Sekali lagi di mana batas toleransi kita coba kita pikirkan?” tambah Anies.

Sumber: wartaekonomi

Foto: Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Net