'Anak Kami Diracuni' 173 Siswa-Guru Keracunan Makan Bergizi Gratis, Orang Tua Ngamuk

Oposisi Cerdas | Sejumlah orang tua siswa meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tana Toraja, Sulawesi Selatan dihentikan.

Desakan itu muncul setelah 173 siswa dan guru diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG.

Dari 173 orang tersebut, sebanyak 165 orang menjalani perawatan di tiga rumah sakit, sementara delapan lainnya dirawat di tiga puskesmas.

Salah satu orang tua siswa, Samuel bahkan meluapkan emosinya dan mendatangi Kantor DPRD Tana Toraja.

Ia meminta pemerintah tidak lagi membagikan makanan MBG sebelum persoalan dugaan keracunan tersebut benar-benar tuntas.

Samuel menceritakan anaknya mulai mengalami sakit perut dan mual pada Kamis dini hari.

Tak lama kemudian, ia mendapat informasi bahwa puluhan teman anaknya juga mengalami keluhan serupa. Bahkan, kata dia, ada siswa yang harus dilarikan ke rumah sakit setelah kondisinya memburuk hingga pingsan.

"Kami minta program ini dihentikan. Anak kami diracuni," ujar Samuel, Minggu, 6 September 2026.

Emosi Samuel semakin memuncak karena dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Tana Toraja, pekan lalu orang tua korban tidak dilibatkan.

Menurutnya, DPRD hanya mengundang pihak SPPG, pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan untuk membahas persoalan tersebut.

"Kami orang tua tidak diundang. DPRD itu hanya mengundang sesama mereka, kami dari sisi orang tua tidak dilibatkan. Mereka tidak tahu anak saya jam 2 subuh itu sudah tak berdaya," ujarnya dengan suara bergetar.

Orang Tua Trauma

Keluhan serupa disampaikan orang tua siswa lainnya, Tiku Padang.

Ia mengaku trauma setelah anaknya harus menjalani perawatan selama dua hari akibat kejadian tersebut.

Selama ini, kata Tiku, kasus dugaan keracunan MBG hanya ia lihat melalui televisi dan media sosial. Namun kini, kejadian tersebut justru dialami keluarganya sendiri.

"Tapi sekarang saya alami sendiri. Anak kami dirawat dua hari karena keracunan. Kami trauma, jangan lagi dibagikan," keluhnya.

Tiku berharap pemerintah menghentikan sementara pembagian MBG kepada anak-anak sekolah.

"Kasihan anak-anak kalau harus dikorbankan karena program ini. Biarlah kami kasih makan di rumah saja, walau hanya telur tapi aman," lanjutnya.

Pernyataan SPPG Bikin Orang Tua Emosi

Samuel mengatakan kemarahan orang tua juga dipicu pernyataan pihak mitra SPPG Makale Batupapan 1 dalam RDP DPRD Tana Toraja pada Jumat, 5 September 2026 lalu.

Samuel meminta agar Badan Gizi Nasional mempertimbangkan untuk menghentikan kerjasama dengan SPPG yang mengakibatkan adanya keracunan.

Dalam rapat tersebut, perwakilan Yayasan Magnolia Champaca Virginiana selaku mitra BGN dan SPPG, Louice Cristiana Mangontan menyatakan pihaknya telah menjalankan prosedur operasional standar (SOP) dalam penyediaan MBG.

Louice menjelaskan terdapat petugas atau person in charge (PIC) di sekolah yang bertugas menerima makanan, mencium dan mencicipi menu sebelum dibagikan kepada siswa.

"Di sekolah itu ada yang mana PIC ini harus menerima, jadi dengan tim distribusi kami, menerima, mencium, mencicipi menu-menu yang ada dalam ompreng itu, dipastikan tidak berbau, tidak busuk," kata Louice.

Setelah makanan dinyatakan layak, pihak sekolah menandatangani dokumen kelayakan sebelum makanan didistribusikan kepada siswa.

Namun, dalam rapat tersebut Louice juga menyinggung informasi mengenai makanan yang disebut berbau.

"Nah, ada berbagai informasi yang katanya mau makan sudah busuk. Kalau sudah tahu bau, kenapa dimakan, tabe?," ujarnya.

Pernyataan itu kemudian dipersoalkan orang tua korban.

"Yang bikin emosi karena dia bilang kalau sudah diketahui bau, kenapa dimakan? Jadi kesannya ada kesengajaan untuk meracuni. Harusnya polisi bergerak memeriksa orang ini," kata Samuel.

Louice menyatakan pihaknya memahami kondisi yang terjadi dan siap melakukan pembenahan apabila ditemukan kekurangan dalam proses penyediaan MBG.

"Kami sangat memahami kondisi ini, kami ini betul-betul di luar kendali kami makanya kami siap salah, siap memperbaiki, mungkin membenahi ke dalam, walaupun memang kami sudah melakukan SOP," jelasnya.

Dihentikan Sementara, SPPG Tanggung Biaya Pengobatan

DPRD Tana Toraja turut menyoroti kasus tersebut.

Dewan mendesak SPPG Makale Batupapan 1 selaku penyedia MBG menanggung biaya pengobatan siswa dan guru yang terdampak.

Wakil Ketua II DPRD Tana Toraja Evivana Rombe Datu mengatakan biaya pengobatan maupun kebutuhan korban yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan harus menjadi tanggung jawab pihak terkait.

"Seluruh biaya pengobatan atau kebutuhan korban yang tidak terjangkau BPJS Kesehatan wajib ditanggung oleh KPPG, BGN, dan SPPG terkait secara berkelanjutan. Jangan ada yang dilimpahkan kepada korban," ujar Evivana.

DPRD juga memutuskam operasional SPPG Makale Batupapan 1 dihentikan sementara sembari menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang telah dikirim ke Makassar.

Dewan mendorong Dinas Kesehatan dan kepolisian mempercepat pemeriksaan terhadap berbagai sampel, termasuk makanan, muntahan, kotoran, dan air.

"Mendorong dinas kesehatan dan kepolisian mempercepat pemeriksaan sampel makanan, muntahan, kotoran, dan air di laboratorium. Sekolah juga diminta membentuk Satgas pengawasan keamanan makanan serta pos pelayanan pengaduan cepat," jelasnya.

Sumber: suara

Foto: 173 siswa dan guru di Tana Toraja mengalami keracunan usai menyantap menu MBG [SuaraSulsel.id/Istimewa]