Setkab Balas “Prabowo Bedebah” dengan Video 500 Ribu Warga, Publik Bereaksi

Baca Juga

Oposisi Cerdas | Video aksi mahasiswa yang meneriakkan kritik keras terhadap Presiden Prabowo Subianto di sekitar Bundaran HI, Jakarta, mendapat respons melalui sebuah unggahan Sekretariat Kabinet.

Aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan mahasiswa bertajuk #MerebutKemerdekaan yang digelar pada Selasa (18/8/2026), sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam video aksi yang beredar, salah seorang orator melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Bahkan, terdengar seruan, “Prabowo bedebah”.

Orator tersebut juga menyebut Prabowo sebagai presiden yang gagal dan mempertanyakan kondisi pemerintahan yang dinilai belum mampu menjawab sejumlah persoalan masyarakat.

Pernyataan itu kemudian menjadi bagian dari perdebatan publik di media sosial.

Namun, tak lama berselang, akun resmi Sekretariat Kabinet mengunggah sebuah video yang menampilkan rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-81 RI dengan kerumunan masyarakat.

Video tersebut menggunakan thumbnail bertuliskan, “IRONI DEMO ‘PRABOWO BEDEBAH’ — 500 RIBU WARGA MENYAPA PAK PRESIDEN.”

Unggahan inilah yang kemudian memunculkan polemik baru.

Sejumlah warganet mempertanyakan pilihan narasi yang digunakan dalam konten tersebut.

Mereka menilai penggunaan angka “500 ribu warga” dalam satu narasi dengan seruan “Prabowo bedebah” seolah-olah menempatkan besarnya partisipasi masyarakat dalam perayaan HUT RI sebagai jawaban atas kritik mahasiswa.

Padahal, kehadiran masyarakat dalam rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan tidak serta-merta dapat diterjemahkan sebagai dukungan politik terhadap Presiden.

Masyarakat bisa hadir karena berbagai alasan, mulai dari mengikuti perayaan kemerdekaan, menikmati hiburan, menghadiri kegiatan publik, hingga sekadar meramaikan momentum HUT RI.

Karena itu, angka jumlah peserta dalam sebuah perayaan publik juga tidak otomatis dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan atau dukungan politik terhadap pemerintah.

Di titik inilah persoalan komunikasi publik menjadi sorotan.

Akun resmi pemerintah pada dasarnya memiliki fungsi menyampaikan informasi mengenai kebijakan, kegiatan, dan program pemerintah kepada masyarakat.

Ketika akun tersebut menggunakan narasi yang secara langsung memperhadapkan aksi kritik dengan kerumunan warga dalam perayaan kenegaraan, pesan yang muncul dapat dibaca lebih jauh sebagai respons politik terhadap kritik tersebut.

Padahal, kritik mahasiswa dan perayaan kemerdekaan merupakan dua hal yang berbeda.

Mahasiswa memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah, sementara masyarakat juga memiliki hak untuk menikmati perayaan kemerdekaan tanpa harus dianggap sebagai bagian dari dukungan politik kepada pemerintah.

Perdebatan tersebut menjadi semakin sensitif karena muncul ketika perhatian publik sedang tertuju pada penanganan sejumlah persoalan bencana.

Salah satunya adalah gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur.

Di tengah penanganan bencana tersebut, pemerintah pusat terus mengirimkan bantuan dan mengerahkan aparat serta kementerian terkait.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, misalnya, menyatakan stok beras di NTT mencapai sekitar 39.000 ton dan dipastikan mencukupi kebutuhan masyarakat terdampak dalam jangka panjang.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga telah turun langsung ke NTT. Pada Kamis (20/8/2026), Gibran mengunjungi pengungsi korban gempa di Stadion Gelora Samador, Maumere, Kabupaten Sikka.

Namun, Presiden Prabowo Subianto hingga Jumat (21/8/2026) belum melakukan kunjungan langsung ke lokasi gempa NTT.

Situasi tersebut kemudian menjadi salah satu bahan perdebatan publik, terutama ketika pada saat yang sama komunikasi pemerintah di media sosial justru menampilkan narasi yang memperhadapkan kritik mahasiswa dengan besarnya jumlah masyarakat yang mengikuti perayaan HUT RI.

Di media sosial, publik pun mempertanyakan prioritas komunikasi pemerintah.

Bagi sebagian masyarakat, persoalannya bukan semata-mata apakah 500 ribu orang hadir dalam perayaan HUT RI atau apakah sejumlah mahasiswa meneriakkan kritik keras kepada Presiden.

Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana pemerintah merespons kritik dan membangun komunikasi publik ketika masyarakat di daerah lain sedang menghadapi bencana.

Pemerintah tentu memiliki hak untuk menunjukkan berbagai capaian dan aktivitas yang telah dilakukan.

Namun, penggunaan akun resmi negara memiliki konsekuensi berbeda dibandingkan akun pribadi pejabat atau akun pendukung pemerintah.

Setiap narasi yang dipublikasikan melalui kanal resmi pemerintah akan dipandang sebagai bagian dari komunikasi institusional negara.

Karena itu, pemilihan kata, gambar, judul, hingga konteks sebuah unggahan dapat memengaruhi cara publik membaca sikap pemerintah terhadap kritik.

Dalam kasus video tersebut, kritik yang muncul bukan hanya mengenai isi video, melainkan juga mengenai kesan bahwa perayaan HUT RI digunakan untuk membandingkan atau menjawab kritik politik yang disampaikan mahasiswa.

Padahal, dalam negara demokrasi, tingginya partisipasi masyarakat dalam sebuah perayaan nasional tidak menghapus hak kelompok lain untuk menyampaikan kritik.

Begitu pula sebaliknya, kritik keras dari sebagian mahasiswa tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh masyarakat menolak pemerintah.

Keduanya merupakan realitas yang dapat hadir secara bersamaan dalam sebuah negara demokratis.

Terlebih, seruan “Prabowo bedebah” yang disampaikan dalam aksi mahasiswa merupakan bentuk ekspresi politik kelompok tertentu dan tidak dapat digeneralisasi sebagai suara seluruh mahasiswa maupun seluruh masyarakat Indonesia.

Pernyataan tersebut juga merupakan pendapat orator aksi, bukan fakta yang dengan sendirinya membuktikan bahwa Presiden Prabowo gagal menjalankan pemerintahan.

Di sisi lain, angka “500 ribu warga” dalam unggahan Sekretariat Kabinet juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa sebanyak itu masyarakat memberikan dukungan politik kepada Presiden.

Di tengah perdebatan tersebut, persoalan yang justru menjadi penting adalah bagaimana pemerintah menjaga komunikasi publik agar tidak semakin memperlebar jarak antara pemerintah dan kelompok masyarakat yang sedang menyampaikan kritik.

Apalagi, Indonesia sedang menghadapi sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian besar, mulai dari penanganan korban gempa NTT hingga persoalan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah.

Pada kondisi seperti itu, publik tidak hanya menilai pemerintah dari kebijakan yang dibuat, tetapi juga dari cara pemerintah berkomunikasi.

Konten yang seharusnya menjadi dokumentasi kegiatan pemerintah dapat berubah menjadi polemik apabila narasinya dianggap menempatkan kritik masyarakat sebagai sesuatu yang harus dilawan, bukan sebagai aspirasi yang perlu didengar.

Perdebatan “Prabowo bedebah” versus “500 ribu warga” pada akhirnya menjadi lebih besar daripada sekadar perang narasi di media sosial.

Pertanyaan itu menjadi semakin relevan ketika masyarakat di daerah bencana masih membutuhkan perhatian, bantuan, dan kepastian bahwa negara hadir untuk mereka.

Sebab, dalam situasi krisis, komunikasi pemerintah bukan sekadar soal memenangkan perdebatan di media sosial.

Komunikasi pemerintah adalah bagian dari bagaimana negara membangun kepercayaan publik

Sumber: tribunnews

Foto: PRABOWO BEDEBAH --Video aksi mahasiswa yang meneriakkan kritik keras terhadap Presiden Prabowo Subianto di sekitar Bundaran HI, Jakarta, mendapat respons melalui sebuah unggahan Sekretariat Kabinet/@sekretariatkabinet