PT Nusantara Kertas Aktif Lagi, Dikaitkan Wacana Cetak Ulang Buku Sekolah oleh Prabowo

Baca Juga

Oposisi Cerdas | Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk merombak dan mencetak ulang buku pelajaran dari jenjang SD hingga SMA menuai beragam kritik.

Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi pencetakan ulang buku pelajaran, mengingat pemerintah sebelumnya telah menyediakan Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang dapat diakses secara digital.

Persoalan ini mencuat setelah Presiden Prabowo disebut mengecek langsung kondisi fisik buku pelajaran.

Dari pengecekan tersebut, buku dinilai memiliki kualitas yang kurang memadai, seperti mudah rusak, ukuran huruf terlalu kecil, serta kurang nyaman dibaca oleh anak-anak.

Namun, wacana pencetakan ulang tersebut mendapat sorotan di media sosial. Salah satunya datang dari pengamat dan ekonom Berly Martawardaya melalui unggahannya di X.

Berly menyinggung pendekatan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ketika pemerintah disebut membeli hak cipta buku pelajaran SD hingga SMA yang sudah tersedia.

 Dengan mekanisme tersebut, buku dapat dicetak dengan harga relatif rendah dan memiliki harga eceran tertinggi (HET) yang terjangkau.

Menurut Berly, program tersebut kemudian berkembang dengan melibatkan Kementerian Pendidikan untuk mengoordinasikan serta membiayai penulisan buku utama dan buku pendamping oleh guru-guru terpilih.

Ia menilai buku pelajaran berkualitas dengan harga murah sebenarnya dapat dihadirkan tanpa harus mengeluarkan anggaran besar untuk mencetak ulang seluruh buku. Buku tersebut juga dapat dibaca melalui perangkat digital maupun dicetak secara mandiri.

Berly kemudian mempertanyakan mengapa pemerintah tidak memanfaatkan BSE yang selama ini telah dikembangkan.

"Jadi kita perlu dukung upaya Pak @ferrykoto yang pengaruhnya kuat, buat pertanyakan kenapa pemerintah tidak gunakan Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang sudah dihasilkan selama beberapa dekade," tulis Berly dalam unggahannya.

Ia juga menyoroti potensi besarnya anggaran APBN yang harus dialokasikan apabila pemerintah memilih mencetak ulang buku pelajaran SD hingga SMA.

Menurut Berly, pemerintah cukup memperbaiki aspek seperti ukuran huruf atau format buku, kemudian mengunggahnya kembali melalui laman BSE Kementerian Pendidikan.

Kritik serupa disampaikan Ferry Koto yang dikenal sebagai pegiat media sosial.

Dalam unggahannya, Ferry menyebut Buku Sekolah Elektronik yang tersedia di SIBI telah memiliki hak cipta di Kementerian Pendidikan.

Ia juga menyebut sudah terdapat tim penyusun buku yang terdiri atas guru-guru terpilih.

"Sudah ada BSE yang sekarang bisa di akses di SIBI," tulis Ferry.

Lebih lanjut, Ferry mempertanyakan hilangnya sejumlah buku Sekolah BSE di SIBI. Ia menduga penghilangan atau penurunan akses terhadap file PDF tersebut berkaitan dengan rencana pencetakan buku secara fisik.

"Ini kenapa semua buku Sekolah BSE di SIBI hilang semua?" tulis Ferry sembari mempertanyakan apakah hal tersebut berkaitan dengan rencana pencetakan buku.

Pertanyaan tersebut menambah sorotan terhadap kebijakan pencetakan ulang buku pelajaran.

Sebab, apabila materi dan hak cipta buku sudah tersedia, pemerintah dinilai dapat mengoptimalkan platform digital yang ada sekaligus memperbaiki kualitas fisik buku yang memang membutuhkan pembaruan.

Rencana Cetak Buku Dikaitkan dengan PT Kertas Nusantara

Sorotan lain muncul dari unggahan Ikim Bonarto yang menyinggung kemungkinan proyek pencetakan buku diberikan kepada PT Kertas Nusantara.

" Mungkin ingin memberi proyek ke PT. Kertas Nusantara pak," tulis Ikim dalam unggahannya.

Dalam unggahan tersebut turut ditampilkan pemberitaan mengenai kondisi PT Kertas Nusantara, yang disebut sebelumnya bernama PT Kiani Kertas.

 Perusahaan tersebut dikaitkan dengan persoalan keuangan dan beban utang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Unggahan itu kemudian dikomentari Berly Martawardaya. Ia menilai jika dugaan tersebut benar, persoalannya perlu mendapat perhatian serius.

"Wah ini kalau bener maka blatant abuse banget," tulis Berly.

Berly juga mendorong agar persoalan tersebut menjadi perhatian publik dan dibahas secara luas di media sosial maupun media massa.

Meski demikian, unggahan-unggahan tersebut merupakan kritik dan pertanyaan publik.

Belum terdapat bukti dalam materi yang beredar bahwa pemerintah telah menetapkan PT Kertas Nusantara sebagai pihak yang akan menerima proyek pencetakan ulang buku pelajaran.

Dengan adanya BSE dan platform digital pendidikan yang telah tersedia, pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan seluruh opsi sebelum mengalokasikan anggaran besar untuk pencetakan buku secara massal.***