Prabowo Disentil, ke Paris Pakai APBN tapi Korban Gempa NTT Open Donasi

Baca Juga

Oposisi Cerdas | Kritik pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti persoalan prioritas anggaran negara.

Connie mempertanyakan keputusan pemerintah menggalang donasi untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur (NTT), sementara Presiden Prabowo sebelumnya melakukan kunjungan kenegaraan ke Paris.

Kritik tersebut disampaikan Connie melalui akun media sosial pribadinya. Ia mempertanyakan mengapa masyarakat diajak ikut berdonasi untuk korban bencana, sedangkan sejumlah agenda pemerintah di luar negeri menggunakan anggaran negara.

“Ke Paris pakai APBN, tapi korban gempa NTT malah diajak open donasi,” demikian kritik Connie yang beredar di media sosial dengan caption, "POV: RSJ, Sudah Siap Belum?". Dikutip Pojoksatu.id dari instagram @connierahakundinibakrie jumat, 21 Agustus 2026

Pernyataan itu muncul setelah pemerintah mengajak masyarakat memberikan bantuan bagi korban gempa NTT dalam acara Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Senin (17/8/2026).

Dalam acara tersebut, masyarakat diperkenalkan dengan kanal donasi melalui kode QR yang ditampilkan di lokasi.

Penggalangan dana dilakukan sebagai bagian dari solidaritas terhadap warga NTT yang terdampak bencana.

Namun, narasi bahwa korban gempa NTT hanya mengandalkan donasi publik perlu dilihat secara lebih utuh.

Pemerintah Klaim 253 Ton Logistik Sudah Dikirim

Pemerintah menyatakan penanganan bencana NTT tetap menggunakan sumber daya negara.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, atas instruksi Presiden Prabowo, pemerintah telah mengirimkan 253 ton logistik hingga hari kelima pascabencana, Rabu (19/8/2026).

“Jadi sejak hari pertama 27 ton sampai dengan hari kelima ini sudah terangkut 253 ton logistik,” ujar Teddy.

Bantuan tersebut terdiri atas makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya.

Pemerintah juga menyiapkan dua posko utama untuk mempercepat distribusi bantuan, yakni di Labuan Bajo dan Maumere.

Dari Labuan Bajo, bantuan diarahkan ke sejumlah wilayah seperti Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur dan Ngada. Sementara posko Maumere menjadi titik distribusi menuju Sikka, Ende dan Nagekeo.

Distribusi juga dilakukan melalui berbagai jalur. Pemerintah mengerahkan pesawat, helikopter, jalur darat, serta kapal TNI Angkatan Laut untuk mendukung penanganan bencana.

Lima Pesawat Kembali Bawa Bantuan

Pada Rabu pagi, pemerintah kembali memberangkatkan lima pesawat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Kelima pesawat tersebut membawa sekitar 65 ton logistik untuk masyarakat terdampak gempa.

Teddy menjelaskan pengiriman bantuan dilakukan secara bertahap sejak hari pertama bencana. Totalnya kemudian mencapai 253 ton hingga hari kelima.

“Pemerintah terus memantau penanganan bencana di sana. Sehingga, diharapkan pelaksanaan penanganan dapat berjalan cepat, seluruh logistik dapat secepat mungkin diterima oleh masyarakat,” kata Teddy.

Data tersebut menjadi penting dalam membaca kritik Connie. Sebab, penggalangan donasi di Monas bukan satu-satunya sumber bantuan bagi korban gempa NTT.

Lalu, Mengapa Pemerintah Tetap Membuka Donasi?

Di sinilah kritik Connie menjadi menarik dari sisi kebijakan publik.

Penggalangan dana masyarakat dapat dipandang sebagai bentuk gotong royong dan solidaritas sosial.

Pemerintah sendiri dalam kegiatan Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara mengajak masyarakat untuk ikut membantu warga yang terdampak bencana.

Kementerian PANRB juga menyebut peringatan HUT ke-81 RI menjadi momentum untuk saling menguatkan, termasuk bagi masyarakat yang terdampak gempa NTT.

Namun, dari sudut pandang kritik fiskal, publik tetap dapat mempertanyakan batas antara bantuan negara dan donasi masyarakat.

Pertanyaannya bukan sekadar apakah masyarakat boleh berdonasi, tetapi apakah kebutuhan korban bencana sudah sepenuhnya dipenuhi melalui anggaran dan sumber daya negara.

Apalagi, pemerintah telah menunjukkan kemampuan mengerahkan pesawat, kapal TNI, personel, logistik dan posko distribusi untuk menangani dampak gempa.

Kritik Connie Lebih Menyoroti Prioritas

Dengan demikian, kritik Connie dapat dibaca sebagai pertanyaan mengenai prioritas penggunaan sumber daya negara.

Kunjungan Prabowo ke Paris pada April 2026 memang merupakan agenda diplomasi resmi.

Presiden bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée untuk membahas penguatan hubungan strategis kedua negara.

Namun, belum terdapat data yang cukup dari sumber yang ditemukan untuk menyimpulkan bahwa biaya kunjungan Paris tersebut memiliki hubungan langsung dengan penggalangan donasi gempa NTT.

Karena itu, membandingkan kedua agenda tersebut secara nominal membutuhkan data anggaran yang lebih rinci.

Yang lebih relevan adalah pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah menentukan prioritas antara kebutuhan domestik, agenda diplomasi luar negeri, dan penanganan bencana.

Donasi Bukan Bukti Pemerintah Lepas Tangan

Kehadiran QR donasi dalam acara pemerintah juga tidak otomatis membuktikan negara melepas tanggung jawab terhadap korban bencana.

Fakta yang tersedia justru menunjukkan pemerintah telah mengirimkan ratusan ton logistik dan mengerahkan berbagai moda transportasi ke wilayah terdampak.

Di sisi lain, keberadaan program donasi tetap membuka ruang bagi publik untuk mempertanyakan transparansi pengelolaannya.

Masyarakat tentu perlu mengetahui siapa pengelola dana, berapa dana yang terkumpul, serta ke mana bantuan tersebut akan disalurkan.

Dengan begitu, donasi tidak berhenti sebagai simbol solidaritas dalam sebuah acara, tetapi benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Kritik Berhadapan dengan Data Pemerintah

Kritik Connie pada akhirnya menghadirkan dua sisi yang perlu dibaca secara bersamaan.

Di satu sisi, penggalangan donasi untuk korban gempa NTT memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan dan prioritas anggaran negara.

Di sisi lain, pemerintah menunjukkan bahwa penanganan bencana tetap menggunakan sumber daya negara dengan pengiriman 253 ton logistik hingga hari kelima.

Sampai saat ini juga Prabowo belum menyambangi NTT untuk terjun langsung menemui korban terdampak, hanya mentri mentri saja saat ini sudah turun dan menyambagi korban bencana di NTT.

Karena itu, isu sebenarnya bukan sekadar “pemerintah membantu atau tidak”, melainkan seberapa besar bantuan negara telah menjangkau korban, seberapa efektif distribusinya, dan bagaimana dana donasi masyarakat nantinya melengkapi bantuan tersebut.

Publik kini tinggal menunggu transparansi berikutnya: berapa dana donasi yang terkumpul dan bagaimana pertanggungjawabannya kepada korban gempa NTT.***