Pejabat Pemprov Sumbar Mundur Usai Video Mesra Viral

Oposisi Cerdas | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengundurkan diri dari jabatannya pada Senin (24/8/2026). Langkah ini diambil setelah ia membenarkan keterlibatannya dalam rekaman video tak pantas yang beredar di media sosial.

Pengakuan tersebut disampaikan langsung kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi saat pemanggilan klarifikasi awal bersama Asisten II Setda Pemprov Sumbar. Video berdurasi singkat itu menampilkan dua orang dewasa berseragam dinas di sebuah ruangan kerja.

"Begitu kami menerima rekaman yang beredar, kami langsung mengambil langkah dengan memanggil pihak yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi.

Meskipun surat pengunduran diri telah diajukan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan proses hukum internal dan pemeriksaan administrasi tetap berjalan sesuai prosedur.

"Yang bersangkutan sudah kami panggil dan telah memberikan klarifikasi. Ia mengakui bahwa dirinya ada dalam rekaman tersebut," ujar Arry.

Pemerintah daerah tidak mengambil keputusan hanya berpatokan pada narasi yang berkembang di media sosial. Verifikasi mendalam dilakukan untuk mengecek keabsahan identitas pihak lain serta detail lokasi kejadian.

"Yang bersangkutan juga telah mengundurkan diri dari jabatannya," kata Arry Yuswandi.

Perkembangan kasus ini telah dilaporkan secara resmi kepada Gubernur Sumatera Barat guna mendapatkan petunjuk pelaksanaan tindakan kedisiplinan selanjutnya.

"Sudah kami laporkan langsung kepada Bapak Gubernur. Arahan beliau, tentu persoalan ini ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," kata Arry.

Sekdaprov Sumbar, Arry Yuswandi. [foto:ist]

Sebagai penanganan resmi, Pemprov Sumbar membentuk Tim Pemeriksa Ad Hoc berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tim ini dipimpin oleh Sekda dengan anggota Inspektur, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, serta Asisten II Setda Pemprov Sumbar.

"Insyaallah, proses pemeriksaan akan segera dimulai. Tim akan memeriksa seluruh fakta dan keterangan yang diperlukan secara objektif, kemudian memberikan rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Arry.

Penangan perkara dilakukan secara formal guna memastikan kejelasan fakta hukum serta menghindari kesimpulan prematur di tengah masyarakat.

"Kami memahami perhatian masyarakat terhadap persoalan ini. Namun, kami meminta agar tidak berkembang spekulasi yang belum terverifikasi," kata Arry.

Pemerintah menegaskan sanksi tegas siap dijatuhkan sesuai peraturan perundang-undangan jika hasil pemeriksaan tim ad hoc membuktikan adanya pelanggaran etika maupun disiplin ASN.

"Kalau hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, tentu akan ada tindakan dan sanksi sesuai aturan. Prinsipnya, Pemprov Sumbar akan menegakkan disiplin dan menjaga integritas aparatur," kata Arry.

Sumber: peradaban

Foto: Video Mesra Pejabat Pemprov Sumbar/Net