Ojol Jakarta Kecewa Massa Pati Tinggalkan Aksi, Ancam Usir Jika Kembali Demo di Jakarta

Oposisi Cerdas | Kekecewaan sejumlah pengemudi ojek online (ojol) Jakarta terhadap massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memanas. Mereka merasa telah membantu mengawal aksi AMPB, tetapi massa Pati justru membubarkan diri setelah mendapat komitmen dari pimpinan DPR terkait RUU Perampasan Aset.

Kekecewaan itu bahkan berujung ancaman. Relawan ojol Jakarta menyatakan tidak akan lagi membantu massa AMPB jika kembali menggelar aksi di Ibu Kota.

Salah satu relawan ojol, Melva Pardede, mengaku kecewa karena massa AMPB langsung meninggalkan kawasan Gedung DPR RI setelah melakukan audiensi dengan pimpinan parlemen.

"Saudaraku Pati, kami warga Jakarta merasa diberakin oleh kalian, kalian main pulang saja setelah dari dalam," ujar Melva di depan Gedung DPR RI, Kamis (27/8/2026).

Menurut Melva, para pengemudi ojol sebelumnya ikut membantu kebutuhan logistik dan mengawal massa AMPB selama aksi berlangsung. Karena itu, ia menilai sikap massa yang langsung meninggalkan lokasi tidak menghargai dukungan yang telah diberikan.

"Kalian kalau mau buang sampah jangan di Jakarta, silakan di Pati," tegasnya.

Ancam Usir Massa Pati

Kemarahan relawan ojol tidak berhenti pada kekecewaan. Melva secara terbuka mengancam akan mengusir massa AMPB jika kembali datang ke Jakarta untuk menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset.

"Kalau kalian datang lagi karena belum disahkan RUU itu, jangan menginjak lagi Jakarta," katanya.

Ia juga memberikan tenggat waktu kepada AMPB untuk meminta maaf kepada para pengemudi ojol yang merasa kecewa.

"Satu kali 24 jam kalian gak minta maaf jangan harap kalian menginjak Jakarta. 1x24 jam kami tunggu minta maaf," tegas Melva.

Sikap keras tersebut muncul setelah AMPB memilih membubarkan diri usai menerima komitmen pimpinan DPR mengenai pembahasan RUU Perampasan Aset.

DPR Janjikan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember

Dalam aksinya di depan Gedung DPR RI, AMPB membawa dua tuntutan utama, yakni pengesahan RUU Perampasan Aset serta penerapan hukuman mati bagi koruptor.

Perwakilan AMPB yang dipimpin Koordinator Supriyono alias Botok kemudian diterima pimpinan DPR. Dalam audiensi tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan dan mengesahkan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026.

Komitmen itu dituangkan dalam kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh pihak terkait serta disaksikan perwakilan AMPB.

Setelah menerima komitmen tersebut, massa AMPB membubarkan diri dan meninggalkan kawasan Gedung DPR RI.**