Iran Usulkan Pembentukan NATO Islam, Ajak Pakistan yang Punya Senjata Nuklir

Baca Juga

Iran dilaporkan mengajukan usulan pembentukan aliansi keamanan kawasan yang terdiri dari negara-negara Muslim termasuk Pakistan yang diketahui memiliki senjata nuklir. Iran berargumen bahwa perdamaian dan stabilitas panjang di Timur Tengah harus dipastikan oleh negara-negara di kawasan itu sendiri ketimbang bergantung kepada kekuatan luar.

Menurut laporan media Iran dilansir Pakobserver, Penjabat sementara Menteri Pertahanan Brigadir Jenderal Seyed Majid Ibn Reza menyarankan sebuah kerangka kerja sama pertahanan melibatkan Iran, Turkiye, Pakistan, Arab Saudi, Mesir dan negara-negara Islam lainnya. Menurutnya, sebuah mekanisme, sama dengan konsep perjanjian keamanan kolektif, bisa memperkuat kerja sama kawasan dan mengurangi ketergantungan pada militer dari luar.

Proposal Ibn Reza didiskusikan dengan Menteri Pertahanan Turkiye Yasar Guler pada Ahad (2/8/2026). Menhan Iran mengatakan, konflik di kawasan belakangan ini mendemonstrasikan pentingnya kerja sama di antara negara-negara tetangga untuk menjaga keamanan dan mempertahankan stabilitas jangka panjang.

Menurutnya, kehadiran kekuagan asing di Timur Tengah berkontrisbusi pada instabilitasn dan menegaskan bahwa sebuah sistem keamanan regional yang terkoordinasi akan bisa melindungi kawasan dari intervensi eksternal dan mempromosikan perdamaian. Ibn Reza juga merujuk pada nota kesepahaman gencatan senjata yang dicapai pada masa pemerintahan Presiden AS Donald Trump, di mana menurutnya, tercapai untuk membantu memulihkan stabilitas atas permintaan dari negara-negara sahabat di kawasan. Namun, Iran tetap waspada menimbang pengalaman dengan AS pada masa lampau.

Mengomentari ketegangan kawasan yang terus berlangsung, Ibn Reza mengutuk aksi mliter Israel di Gaza, Lebanon, Suriah, dan Iran, dan menuduh Washington mendukung pendekatan yang lebih agresif dari Israel itu. Dia juga mengingatkan bahwa percobaan apapun dari AS untuk membuka front baru melawan Hizbullah dapat memicu krisis keamanan yang lebih luas di Timur Tengah. Dia juga menggambarkan usulan zona keamanan yang disodorkan Israel untuk wilayah Suriah dan Lebanon berpotensi menjadi sumber instabilitas baru.

Permintaan Qatar

Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, Qatar menyerukan koordinasi yang lebih erat di antara negara-negara Teluk untuk melaksanakan nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Seruan itu disampaikan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dalam pembicaraan terpisah dengan para pejabat dari Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, Oman, dan Bahrain pada Senin (3/8/2026).

Menurut Kementerian Luar Negeri Qatar, pembicaraan tersebut membahas perkembangan situasi regional, khususnya upaya diplomatik dan koordinasi bersama untuk meredakan ketegangan. Pembicaraan yang dilakukan juga membahas langkah-langkah untuk memperkuat keamanan dan stabilitas kawasan, selain kerja sama bilateral.

Al Thani menekankan pentingnya seluruh pihak tetap berpegang pada jalur dialog dan diplomasi. Ia juga meminta seluruh pihak melaksanakan ketentuan dalam nota kesepahaman antara AS dan Iran, termasuk menjamin kebebasan pelayaran di Selat Hormuz.

Menurut Al Thani, langkah itu penting untuk menjaga stabilitas kawasan dan mempertahankan kemajuan yang telah dicapai. Ia juga menegaskan dukungan penuh Qatar terhadap berbagai upaya untuk meredakan ketegangan dan mencapai kesepakatan menyeluruh guna mewujudkan perdamaian jangka panjang di kawasan.

Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari lalu. Teheran kemudian membalas dengan melancarkan serangan ke sejumlah negara di kawasan.

Amerika Serikat dan Iran sempat menyepakati gencatan senjata pada April sebelum menandatangani nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan pada Juni. Kesepakatan tersebut bertujuan mengakhiri konflik militer dan membuka jalan menuju perjanjian damai yang lebih permanen.

Namun, kesepakatan itu runtuh bulan lalu setelah Amerika Serikat dan Iran kembali saling melancarkan serangan selama hampir dua pekan.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) meminta negara-negara Islam mengedepankan dialog dan diplomasi agar konflik tidak berkembang menjadi perang terbuka. Hal itu diutarakan JK di sela-sela Kongres Umat Islam ke-VIII di Jakarta, Ahad, dengan menyebut situasi Timur Tengah yang kembali memanas merupakan hal yang sangat disayangkan, terlebih sebelumnya terdapat harapan setelah adanya kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat.

"Kita sangat sayangkan apa yang terjadi makin meluas. Semula kita bergembira bahwa sudah ada kesepakatan antara Iran dengan Amerika, tapi buyar lagi, malah makin meluas," katanya.

Ketua Dewan Masjid Indonesia itu menilai negara-negara Arab dan negara Islam lainnya perlu mengambil peran untuk mendorong penyelesaian konflik melalui perdamaian. Ia juga mengingatkan pihak-pihak yang bertikai agar menahan diri dan mengutamakan penyelesaian secara politik.

"Kita harapkan dari Timur Tengah sendiri, negara-negara Arab juga berusaha untuk mendamaikan masing-masing," ujarnya.

Jusuf Kalla juga menyoroti konflik yang terjadi di Yaman, termasuk ketegangan antara kelompok Houthi dan Pemerintah Yaman. Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri serta membangun kembali persatuan internal agar tidak memperburuk kondisi kawasan.

Selain itu, ia juga meminta negara-negara lain yang memiliki pengaruh di kawasan untuk tidak memperluas konflik ke wilayah negara lain. Ia menekankan pentingnya penghentian kekerasan sebagai langkah awal menuju perdamaian.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu menegaskan, dialog menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan antarnegara Islam. JK menyebut organisasi-organisasi internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memiliki peran penting dalam memperkuat persatuan negara-negara Islam dan mendorong penyelesaian konflik secara damai.

Jusuf Kalla menilai Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia juga memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mendorong terciptanya perdamaian. Ia menegaskan Indonesia tetap konsisten mendukung perdamaian, termasuk terkait konflik yang terjadi di Palestina dan berbagai wilayah Timur Tengah lainnya

"Indonesia tentu mendukung perdamaian, sangat mendukung perdamaian. Apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi di Timur Tengah merupakan suatu musibah," tutur Jusuf Kalla.