FPNU Tuding Petinggi Gerindra Berupaya Memecah Belah NU, Sebut Nama Dasco dan Ahmad Muzani

Baca Juga

Oposisi Cerdas - Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada 27 - 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur dinamika internal organisasi kembali menjadi sorotan.

Ketegangan antarfaksi di tubuh NU disebut semakin menghangat. Ketua Forum Penyelamat NU (FPNU), Abdul Hamid Rahayaan, menuding adanya pengaruh pihak eksternal yang dinilai berupaya memengaruhi arah Muktamar NU.

Hamid secara khusus menyebut nama Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia menduga kedua tokoh tersebut memiliki kepentingan dalam dinamika pemilihan kepemimpinan NU periode 2026-2031.

Namun, tudingan tersebut merupakan pernyataan pihak Forum Penyelamat NU. Hingga naskah ini disusun, belum terdapat tanggapan dari Sufmi Dasco Ahmad maupun Ahmad Muzani terkait tudingan tersebut.

Disebutkan Hamid Rahayaan, Dasco dan Muzani juga adalah sosok yang sangat berpengaruh di lembaga tinggi negara di periode 2024 - 2029 ini yakni Sufmi Dasco Ahmad adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Ahmad Muzan adalah menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Soroti AHWA dan Kandidasi Rais Aam

Hamid menduga pengaruh tersebut dilakukan melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. Ia menuding keduanya digunakan untuk mendorong KH Miftachul Akhyar masuk dalam jajaran Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

Menurut Hamid, posisi AHWA menjadi penting karena berkaitan dengan mekanisme pemilihan Rais Aam PBNU untuk periode 2026-2031.

“Hal tersebut sangat memprihatinkan, karena selama ini semua warga Nahdliyin mengetahui bahwa Miftachul Akhyar adalah sumber perpecahan di tubuh NU,” ujar Hamid dalam lepasan persnya, Minggu (23/8/2026).

Ia menilai keterlibatan pihak luar dalam proses internal NU justru berpotensi memperlebar persoalan yang tengah dihadapi organisasi.

Hamid berpendapat Muktamar seharusnya menjadi momentum untuk menyelesaikan konflik internal, bukan menjadi arena untuk memperkuat salah satu kubu.

“Tujuan Muktamar adalah untuk menyelesaikan konflik di tubuh PBNU. Tetapi kenapa petinggi Gerindra tersebut justru mendorong orang yang bermasalah untuk merusak NU?” kata Hamid.

Klaim Ada Penggunaan Menteri

Hamid juga menyinggung dugaan penggunaan posisi Saifullah Yusuf dan Nusron Wahid untuk memengaruhi dinamika menjelang Muktamar.

“Dengan menggunakan tangan Menteri Sosial dan Menteri ATR/Kepala BPN,” ujar Hamid.

Ia menilai apabila dugaan intervensi tersebut benar-benar terjadi, persoalan tersebut tidak lagi semata-mata menjadi dinamika internal organisasi, melainkan telah menyentuh kepentingan yang lebih luas.

Menurutnya, NU memiliki posisi strategis dalam kehidupan sosial dan kebangsaan sehingga segala bentuk intervensi yang berpotensi memicu perpecahan harus dihindari.

Ancaman Mosi Tidak Percaya

Hamid memperingatkan bahwa apabila Muktamar NU ke-35 berujung pada kegaduhan dan semakin mempertajam perpecahan, pihaknya akan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang dinilai terlibat.

“Jika di Muktamar nanti terjadi kegaduhan dan terjadi perpecahan di tubuh NU, maka Sufmi Dasco Ahmad dan Ahmad Muzani harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Hamid mengatakan Forum Penyelamat NU akan mempertimbangkan sikap politik berupa mosi tidak percaya terhadap Partai Gerindra dan sejumlah elite partai yang menurutnya berupaya mencampuri urusan internal NU.

“Kami juga akan menyatakan mosi tidak percaya kepada Partai Gerindra dan petinggi Partai Gerindra yang ingin merusak NU,” katanya.

Minta Prabowo Tegur Bawahannya

Hamid selanjutnya meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap apabila terdapat pejabat pemerintah yang terbukti terlibat dalam upaya yang dapat memicu konflik internal NU.

Ia meminta Presiden memberikan teguran kepada bawahannya agar tidak mencampuri proses internal organisasi keagamaan tersebut.

“Kami juga meminta kepada Presiden Prabowo Subianto supaya memberikan teguran kepada bawahan yang dengan sengaja ingin merusak NU,” ujarnya.

Hamid bahkan menyatakan, apabila Presiden tidak mengambil tindakan terhadap bawahannya yang dituding berupaya memecah belah NU, pihaknya akan menilai persoalan tersebut secara lebih serius.

“Jika Presiden Prabowo Subianto tidak menertibkan bawahan yang dengan sengaja ingin merusak NU, maka kami warga NU menilai Presiden Prabowo adalah aktor upaya perpecahan di tubuh NU,” katanya.

Keutuhan NU Disebut Harga Mati

Hamid menegaskan Forum Penyelamat NU menempatkan keutuhan organisasi sebagai kepentingan utama. Menurutnya, perbedaan pandangan dalam Muktamar merupakan hal yang wajar, tetapi tidak boleh berkembang menjadi konflik yang mengancam persatuan organisasi.

“Bagi kami, keutuhan NU adalah suatu keharusan demi jam’iyah dan persatuan bangsa,” pungkas Hamid.

Muktamar NU ke-35 sendiri menjadi momentum penting bagi organisasi dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan NU untuk periode mendatang. Karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat menjaga proses Muktamar agar berlangsung tertib dan mengedepankan kepentingan organisasi.

Namun, tudingan mengenai dugaan intervensi Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, Saifullah Yusuf, dan Nusron Wahid ini dalam dinamika Muktamar NU sebagaimana diberitakan ini, adalah pernyataan sikap FKNU berkaitan friksi keras antartokoh NU. Belum ada pernyataan dari para figur kepada wartawan berkaitan penyebutan FKNU ini. 

Sumber: wahananews

Foto: Ketua Forum Penyelamat NU (FPNU), Abdul Hamid Rahayaan/Net