DPR Balik Sentil Malaysia dan Singapura soal Asap Karhutla, Padahal Punya Sawit di Indonesia tapi Diam-diam bae

Oposisi Cerdas | Sorotan Malaysia dan Singapura terhadap kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia mendapat respons keras dari DPR RI.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta negara tetangga tidak hanya menyampaikan protes ketika asap karhutla dari Kalimantan melintasi perbatasan.

Marwan menilai Malaysia dan Singapura juga perlu mengambil bagian dalam pencegahan karena terdapat aktivitas perkebunan asal kedua negara di Indonesia.

“Ya saya kira kita memberi penjelasan pemahaman ke negara tetangga bahwa Indonesia agak rumit juga menanganinya karena luasnya wilayah,” kata Marwan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Malaysia-Singapura Diminta Ikut Cegah Karhutla

Menurut Marwan, persoalan karhutla tidak bisa hanya dilihat dari dampak asap yang dirasakan negara tetangga.

Ia menyinggung keberadaan perusahaan maupun individu dari Malaysia dan Singapura yang memiliki aktivitas perkebunan di Indonesia.

Karena itu, menurutnya, pihak yang memiliki kepentingan ekonomi di wilayah Indonesia juga seharusnya ikut menjaga lahan dari ancaman kebakaran.

“Tapi perlu juga disadarkan bahwa Malaysia, Singapura juga punya punya kebun juga di Indonesia. Ya jangan jangan memprotes tapi ikut dong pencegahan, dia buka sawit juga di sini, baik perusahaan maupun orang per orang, gitu,” ujar Marwan.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena muncul ketika kabut asap karhutla mulai memberikan dampak lintas batas.

Asap Karhutla Mulai Jadi Masalah Lintas Negara

Bukan tanpa alasan isu ini berkembang menjadi persoalan regional.

BNPB sebelumnya menyebut risiko karhutla pada 2026 meningkat terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pemerintah bahkan menetapkan enam provinsi sebagai wilayah prioritas, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Hingga 9 Agustus 2026, luas lahan terbakar di enam provinsi tersebut mencapai sekitar 48.889,69 hektare. Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan luasan terbesar, yakni sekitar 28.680,47 hektare.

BNPB juga telah mengingatkan adanya potensi asap lintas batas. Berdasarkan pantauan citra satelit, asap terpantau menyeberang ke wilayah Malaysia yang berbatasan dengan Kalimantan Barat pada 4 serta 6-9 Agustus 2026.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karhutla tidak lagi semata-mata menjadi persoalan domestik Indonesia ketika asap mulai bergerak ke wilayah negara lain.

108 Sekolah Malaysia Sempat Ditutup

Dampak kabut asap juga dirasakan di Sarawak, Malaysia.

Sebanyak 108 sekolah di wilayah Serian sempat ditutup setelah indeks pencemaran udara atau API mencapai level sangat tidak sehat. Pembelajaran kemudian dialihkan melalui Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR).

JPBN Sarawak menyatakan sekolah, taman kanak-kanak, dan tempat penitipan anak dapat ditutup ketika API mencapai 200.

Serian tercatat mencapai API 202, sementara Tebedu mencapai 212.

Kondisi tersebut memperlihatkan bagaimana dampak karhutla di Kalimantan dapat berimbas langsung terhadap aktivitas masyarakat di negara tetangga.

DPR: Jangan Hanya Protes

Marwan tidak menampik bahwa Indonesia perlu memberikan penjelasan kepada negara tetangga terkait persoalan karhutla.

Namun, ia menilai persoalan tersebut semestinya menjadi tanggung jawab bersama, terutama karena terdapat kepentingan perkebunan asal Malaysia dan Singapura di Indonesia.

“Jadi jangan asal protes dong, nah itu kira-kira. Justru menurut kita ya mereka punya peran juga dalam munculnya kebakaran hutan ini, gitu,” tutur Marwan.

Menurutnya, Indonesia tetap dapat meminta maaf secara kenegaraan sekaligus menerima bantuan apabila diperlukan.

“Ya dari sisi kenegaraan kita boleh minta maaf, butuh bantuan, tapi dari sisi perilaku di lapangan mereka juga kurang punya peran di situ,” sambungnya.

Pernyataan Marwan menempatkan isu karhutla dalam dua sisi sekaligus: tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk menangani kebakaran dan tanggung jawab para pihak yang memiliki aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.

Pemerintah Sudah Perkuat Operasi Karhutla

Di sisi pemerintah, penanganan karhutla telah diperkuat menjelang periode risiko tinggi pada Agustus-September 2026.

BNPB menyebut pemerintah memperkuat operasi darat, pemantauan, pencegahan, serta kesiapsiagaan di enam provinsi prioritas. Pemerintah juga membahas potensi asap lintas batas dalam rapat koordinasi penanganan karhutla.

Langkah tersebut menjadi penting karena arah angin dapat membawa asap dari wilayah Indonesia menuju negara tetangga.

BMKG Kalimantan Barat juga memperingatkan asap dari wilayah Ketapang dan Kayong Utara berpotensi terbawa angin menuju Pontianak hingga menyeberang ke negara tetangga. BMKG menyebut potensi karhutla masih tinggi dalam sepekan karena peluang hujan signifikan masih rendah.

Isu Karhutla Masuk Ranah Diplomasi

Pernyataan Marwan memperlihatkan bahwa persoalan karhutla mulai memasuki ruang diplomasi regional.

Indonesia memang memiliki kewajiban menangani sumber kebakaran di dalam wilayahnya. Namun, ketika asap bergerak melewati batas negara, diperlukan komunikasi dan kerja sama dengan negara terdampak.

Karena itu, pernyataan DPR soal keterlibatan Malaysia dan Singapura dapat dibaca sebagai dorongan agar penanganan karhutla tidak berhenti pada persoalan siapa yang menerima dampak asap.

Pencegahan di tingkat lahan, pengawasan aktivitas perkebunan, deteksi dini, hingga penanganan titik api menjadi kepentingan bersama.

Dengan kondisi karhutla yang masih menjadi ancaman sepanjang periode kemarau, persoalan berikutnya bukan hanya bagaimana Indonesia memadamkan api, tetapi juga seberapa jauh seluruh pihak yang memiliki kepentingan di wilayah rawan kebakaran ikut mencegahnya sejak awal.***

Sumber: pojoksatu

Foto: Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang membahas karhutla dan dampak kabut asap ke Malaysia serta Singapura. (Fajar Fadhlurrahman)