Belanda Minta Maaf atas Perlakuan terhadap Tentara Maluku Eks-KNIL

Pemerintah Belanda akhirnya menyampaikan permintaan maaf resmi kepada komunitas Maluku atas perlakuan yang mereka alami setelah tiba di negara tersebut pada 1950.

Permintaan maaf itu disampaikan PM Belanda Rob Jetten saat peresmian Monumen Nasional Ulu Kora di Rotterdam, Minggu, 21 Juni 2026.

Monumen yang berada di kawasan Lloydkade itu dibangun untuk mengenang generasi pertama warga Maluku yang datang ke Belanda bersama keluarga mereka setelah berakhirnya perang kemerdekaan Indonesia.

Komunitas Maluku di Belanda sebagian besar berasal dari keluarga tentara eks-KNIL yang bertempur di pihak Belanda selama perang kemerdekaan Indonesia pada 1945-1949.

Pada 1950, mereka bersama keluarga dibawa ke Belanda dengan janji keberadaan mereka hanya sementara sebelum kembali ke tanah kelahiran di Maluku.

Namun, kepulangan yang dijanjikan itu tidak pernah terwujud. Ribuan warga Maluku kemudian ditempatkan di berbagai lokasi dengan kondisi yang dinilai tidak layak, termasuk bekas kamp konsentrasi Jerman seperti Westerbork dan Vught.

Dalam pidatonya, Jetten mengakui negara telah gagal memperlakukan para mantan tentara KNIL dan keluarga mereka secara layak.

"Atas pemecatan yang tidak berperasaan dan tidak terhormat sebagai tentara. Atas penerimaan dan perumahan yang tidak memadai. Karena tidak dilihat dan ditinggalkan. Karena kerinduan akan kampung halaman yang tak pernah terpenuhi,” katanya.

“Dan, atas kesedihan serta penderitaan yang dialami begitu banyak keluarga Maluku. Untuk semua itu, hari ini saya menyampaikan permintaan maaf atas nama Pemerintah Belanda," kata PM Jetten.

Permintaan maaf tersebut menjadi salah satu pengakuan paling tegas dari pemerintah Belanda terhadap dampak kebijakan yang diterapkan kepada komunitas Maluku pasca-kemerdekaan Indonesia.

Jetten menegaskan permintaan maaf tidak boleh berhenti pada simbolisme semata.

Pemerintah Belanda, kata dia, akan melakukan penelitian lebih lanjut sebelum menentukan langkah lanjutan yang diperlukan.

"Permintaan maaf hanya memiliki makna jika diikuti tindakan nyata," ujarnya.

Pemerintah Belanda juga berjanji melibatkan komunitas Maluku dalam proses penyusunan kebijakan lanjutan sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi atas luka sejarah yang telah berlangsung selama puluhan tahun.***

Sumber: konteks

Foto: PM Belanda Rob Jetten (NL)