Anggaran MBG Bocor Triliunan, Guru Honorer Siap Tuntut Ganti Rugi ke Pemerintah Lewat Sidang MK!

Gelombang penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian memanas.

Sejumlah guru honorer yang tergabung dalam Koalisi MBG Watch berencana melayangkan gugatan ganti rugi kepada pemerintah.

Langkah hukum ini ditempuh lantaran kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 tersebut dinilai telah menimbulkan kerugian nyata bagi sektor pendidikan.

Tuntutan Ganti Rugi Fantastis dan Desakan Moratorium

Kuasa Hukum Pemohon Guru Honorer, Edy K. Wahid, menjelaskan bahwa nilai tuntutan materiil belum difinalisasi secara perinci.

Kendati demikian, melihat masifnya anggaran yang dialokasikan negara untuk operasional MBG, jumlah kompensasi yang akan dituntut diprediksi bakal menyentuh angka yang sangat fantastis.

Gugatan ganti rugi ini baru akan diajukan apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materiil terhadap delapan pasal dalam UU APBN 2026.

Berdasarkan kesaksian di persidangan yang menunjukkan dampak buruk terhadap ekosistem sekolah, pihak pemohon menyarankan agar program ini segera dihentikan sementara demi membendung kebocoran kas negara.

"Kami belum menghitung angka tersebut secara riil. Namun angkanya pasti mencapai triliunan rupiah kalau melihat biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk program MBG. Sebaiknya MBG ini distop dulu sampai putusan MK keluar," ujar Edy di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Telaah Konstitusional dan Temuan Kebocoran Anggaran

Ketidakpuasan terhadap tata kelola MBG juga disuarakan oleh pakar hukum tata negara sekaligus Kuasa Hukum Koalisi MBG Watch, Bivitri Susanti.

Ia mendesak agar putusan hukum dari MK yang ditargetkan rampung akhir Juni 2026 dapat langsung diimplementasikan pada APBN Perubahan 2026 demi menyelamatkan kondisi perekonomian yang sedang krisis.

Kritik tajam turut dilayangkan oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS).

Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, membeberkan bahwa mayoritas manfaat program ini justru tidak menyasar masyarakat miskin, melainkan rawan menjadi ruang mobilisasi politik bermodus bantuan pangan.

Hasil studi internal mereka bahkan mengungkap potensi kerugian dari sisa makanan yang terbuang mencapai Rp1,27 triliun per pekan.

"Uangnya lari ke ekonomi rente dan menjadi program mobilisasi aktor politik berkedok memberi makan rakyat," tegas Media.

Di sisi lain, pemerintah tidak menampik adanya kendala dalam pelaksanaan di lapangan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengakui terjadi pembengkakan pos komando Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga mencapai 27.877 titik dari rencana awal yang hanya 21.000 titik.

Surplus dapur umum ini memicu pemborosan dana insentif yang ditaksir menyentuh angka Rp1 triliun tiap bulan atau setara Rp12 triliun per tahun, sehingga pemerintah berjanji akan merombak total regulasi operasional dalam kurun satu bulan ke depan.***

Sumber: konteks

Foto: Guru Honorer siap tuntut ganti rugi ke Pemerintah lewat MK terkait anggaran MBG yang bocor. (Instagram @badangizinasional.ri)