Sudah Terlalu Lama Toleran, Presiden Korsel Pertimbangkan untuk Tangkap Netanyahu

Baca Juga

Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung menginstruksikan para pejabat pemerintahannya untuk mempertimbangkan penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Langkah tegas ini diambil menyusul aksi penyerbuan militer Israel terhadap konvoi kapal kemanusiaan yang tengah bertolak menuju Jalur Gaza.

Dalam rapat kabinet yang digelar pada Rabu (20/5/2026), Presiden Lee mengecam keras penyitaan armada "Global Sumud Flotilla" oleh militer Israel, di mana dua orang aktivis warga negara Korea Selatan turut berada di dalam konvoi tersebut.

Presiden Lee mempertanyakan dasar hukum internasional yang digunakan Israel untuk mencegat kapal pembawa bantuan kemanusiaan tersebut. Ia mempertanyakan apakah kapal itu telah memasuki perairan teritorial Israel atau melanggar batas wilayah yang diakui secara legal.

"Sudah cukup banyak negara Eropa yang menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu setelah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) menetapkannya sebagai penjahat perang. Mari kita pertimbangkan untuk menerbitkannya juga," ujar Lee kepada jajaran kabinetnya di Seoul, seperti dikutip dari Korea JoongAng Daily seperti dilansir dari aa.com.

Ia menambahkan, ada norma-norma internasional minimum yang harus dipatuhi dan telah dilanggar oleh Israel. "Mereka harus mematuhi prinsip; kita sudah terlalu lama menoleransi hal ini," tegasnya sebagaimana dilaporkan The Chosun Daily.

Presiden Lee juga menyoroti keabsahan tindakan Israel di mata hukum internasional terkait penyitaan atau penenggelaman kapal, terlebih yang mengangkut warga Korsel yang menjadi sukarelawan untuk kemanusiaan di Gaza. Ia secara retoris mempertanyakan apakah invasi dan pendudukan Israel atas Gaza tidak dikategorikan sebagai tindakan ilegal menurut hukum internasional.

Merespons arahan tersebut, Penasihat Keamanan Nasional Wi Sung-lac memberikan pandangannya. "Hal ini memerlukan pemeriksaan yang cermat... Konflik ini bermula dari serangan Hamas terhadap Israel yang menewaskan hampir 2.000 orang, yang kemudian memicu Israel menerapkan kendali militer atas wilayah tersebut," jelas Wi.

Menanggapi argumen tersebut, Presiden Lee langsung mempertanyakan apakah Jalur Gaza merupakan wilayah kedaulatan Israel, yang kemudian dijawab oleh Wi bahwa Gaza bukanlah wilayah teritorial Israel.

"Bukankah kita seharusnya melayangkan protes? Bahkan dalam situasi pertempuran sekalipun, apakah kapal milik negara ketiga boleh disita? Ini adalah masalah logika dasar, bukan sekadar urusan hukum, bukan begitu?"sergah Lee.

Serangan terhadap Global Sumud Flotilla

Operasi penyerangan dan penyitaan oleh angkatan laut Israel terhadap armada kapal bantuan kemanusiaan ini dipastikan turut menahan dua warga negara Korea Selatan.

Konvoi yang terdiri dari lebih dari 50 kapal tersebut bertolak pada Kamis pekan lalu dari distrik Marmaris di pantai Mediterania, Turkiye. Pelayaran ini merupakan bagian dari upaya global terbaru untuk menembus blokade ketat Israel yang telah mengisolasi Gaza sejak tahun 2007.

Pihak penyelenggara menyatakan bahwa misi kemanusiaan ini diikuti oleh 426 peserta. Di antaranya terdapat 96 aktivis asal Turkiye serta ratusan partisipan dari 39 negara lain, termasuk Jerman, AS, Argentina, Australia, Bahrain, Brasil, Aljazair, Indonesia, Maroko, Prancis, Afrika Selatan, Inggris, Irlandia, Spanyol, Italia, Kanada, Mesir, Pakistan, Tunisia, Oman, dan Selandia Baru.

Insiden ini bukan pertama kalinya menimpa kelompok relawan tersebut. Pasukan militer Israel tercatat pernah menyerang armada Global Sumud di lepas pantai pulau Kreta, Yunani, pada malam hari antara tanggal 29 dan 30 April lalu.

Ketegangan diplomatik Seoul-Tel Aviv

Langkah berani Presiden Lee ini menandai kedua kalinya ia melayangkan kritik terbuka dan tajam kepada Israel terkait isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Bulan lalu, Presiden Korsel tersebut sempat membagikan sebuah rekaman video tahun 2024 melalui akun media sosial X pribadinya. Video tersebut memperlihatkan tindakan semena-mena anggota pasukan Israel terhadap seorang anak laki-laki Palestina.

Unggahan tersebut seketika memicu perdebatan luas mengenai penegakan HAM universal dan menyulut ketegangan diplomatik bilateral di ruang siber antara Seoul dan Tel Aviv.