Megawati Mengaku Menangis Nonton Film Pesta Babi: Itu Benar Adanya

Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri mengaku telah menonton film dokumenter Pesta Babi besutan Dandhy Laksono Tim Ekspedisi Indonesia Baru.

Ketua Umum PDIP itu pun mengaku tak kuasa meneteskan air mata saat menonton film yang belakangan viral tersebut.

"Saya kemarin menangis ketika melihat film Pesta Babi. Itu benar adanya," ungkap Megawati dalam forum National Policy Dialogue bertajuk Kedaulatan Kelautan Berbasis Kekayaan Hayati Kelautan: Orkestrasi Pengetahuan, Inovasi, dan Geopolitik dalam Ekonomi Biru Indonesia di Balai Senat UGM, menukil laman resmi UGM, Senin 25 Mei 2026.

Dia menyebut, sudah banyak hutan di Indonesia yang beralih fungsi menjadi pohon kelapa sawit.

Di Papua, kata dia, terdapat hukum adat hingga tradisi yang harus dihargai.

Megawati juga menekankan pentingnya menghormati hukum adat dan hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.

"Di sana ada tradisi adat, ada hukum adat, ada hukum wilayah. Mereka minta dihargai, apakah salah?" ujarnya.

Mega juga menyoroti persoalan lingkungan dan arah pembangunan nasional yang dinilai kian menjauh dari semangat kedaulatan bangsa.

Dia lantas mengkritik pendekatan ekstraktif dalam pengelolaan sumber daya alam yang dinilai mendorong kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan pertanian, hingga mengabaikan hak masyarakat adat.

Diketahui, sejumlah kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter yang dirilis pada 2026 itu dibubarkan secara paksa.

Yusril Bantah Instruksi Pemerintah

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Imipas), Yusril Ihza Mahendra, merespons kabar pembubaran nonton bareng atau nobar film Pesta Babi di beberapa daerah.

Dengan tegas, Yusril membantah bahwa aksi pembubaran tersebut merupakan instruksi dari pemerintah pusat.

Menurutnya, bukti kuat bahwa tidak ada larangan resmi adalah masih berlangsungnya pemutaran film tersebut secara aman di berbagai lokasi lainnya.

Kritik PSN Papua: Antara Narasi Pedas dan Edukasi

Film bertajuk lengkap "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita" ini memang lagi trending karena mengkritik Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan.

Film tersebut mengangkat isu kelestarian alam hingga hak ulayat warga lokal. Meski judulnya dianggap "ngajak ribut", Yusril menilai esensinya adalah bagian dari demokrasi.

"Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu memang kontroversial," ungkap Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan resminya, Kamis 14 Mei 2026.

Yusril juga mengingatkan masyarakat agar tidak gampang tersulut emosi hanya karena judul yang bombastis.

Baginya, lebih baik menonton dulu, baru kemudian berdiskusi secara sehat agar publik makin kritis.

Pemerintah Siap Tampung 'Spill' Kritik buat Evaluasi

Alih-alih antikritik, Yusril menyebut materi dalam film tersebut justru bisa jadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan di lapangan.

"Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki," tambah Yusril.

Komitmen Kebebasan Berekspresi di Era Digital

Menutup keterangannya, pakar hukum ini menegaskan bahwa Indonesia tetap menjamin kebebasan berpendapat.

Namun, ia juga memberi catatan penting yaitu setiap kebebasan harus dibarengi dengan tanggung jawab moral kepada publik.

"Pada intinya, Pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan nobar film tersebut," pungkasnya.***

Sumber: konteks

Foto: Megawati Soekarnoputri mengaku menangis menonton fil dokumenter Pesta Babi (Foto: PDIP)