Didik J Rachbini Sebut Nadiem Masuk 'Kubangan Politik Abu-abu', Bandingkan dengan Mark Zuckerberg

Baca Juga

Kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi pendidikan yang menyeret mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, terus memantik perhatian publik.

Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menilai kasus tersebut tidak bisa dilepaskan dari dimensi politik yang rumit dan penuh jebakan kekuasaan.

Menurut Didik, pendiri GoTo Gojek Tokopedia itu masuk ke dalam “kubangan politik abu-abu, penuh ranjau dan jebakan” ketika memutuskan masuk ke pemerintahan.

Pernyataan itu muncul setelah pengadilan menjatuhkan tuntutan berat terhadap Nadiem dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook untuk proyek digitalisasi pendidikan nasional.

Jaksa penuntut umum menuntut Nadiem dengan pidana 18 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp5,6 triliun subsider sembilan tahun penjara.

Artinya, bila denda dan uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, total ancaman hukuman yang dihadapi Nadiem mencapai 27,5 tahun penjara.

Proyek Rp10 Triliun Dinilai Gagal Total

Dalam analisisnya, Didik menyebut proyek digitalisasi pendidikan sejatinya merupakan ambisi besar negara untuk membawa pendidikan Indonesia melompat lebih modern dibanding negara berkembang lainnya.

Namun, besarnya proyek itu justru melahirkan persoalan serius karena anggaran yang digelontorkan nyaris mencapai Rp10 triliun.

Menurut Didik, nilai tersebut bahkan dua kali lebih besar dibanding proyek e-KTP yang sebelumnya juga sempat menjadi skandal nasional.

“Pertanyaan yang sama proyek digitalisasi ini hasilnya apa? Hampir tidak ada bekasnya yang memadai dan tidak menghasilkan transformasi apa pun. Dana pajak yang besar juga menguap tanpa hasil yang nyata,” tulis Didik.

Ia menilai proyek tersebut sejak awal sudah salah arah karena terlalu percaya pada pendekatan techno-solutionism, yakni keyakinan bahwa teknologi dan gadget dapat menyelesaikan persoalan pendidikan secara instan.

Padahal, menurutnya, transformasi pendidikan tidak cukup hanya dengan membagikan laptop dan menyediakan akses internet di sekolah.

Jokowi Ikut Disorot

Didik juga menyinggung peran Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang disebut sangat percaya pada gagasan digitalisasi pendidikan dan mendukung penuh proyek tersebut.

Menurutnya, Jokowi saat itu begitu terkesan dengan keberhasilan Nadiem di dunia startup hingga langsung menariknya masuk ke kabinet.

Namun, keberhasilan di dunia perusahaan rintisan justru disebut menjadi titik lemah ketika Nadiem masuk ke birokrasi pemerintahan.

Didik menilai pola kepemimpinan cepat ala startup tidak bisa diterapkan begitu saja dalam pengelolaan anggaran publik yang harus tunduk pada prosedur birokrasi ketat.

“Dengan mengambil ratusan tim dari luar dan tidak bersentuhan dengan birokrasi, maka prosedur proyek yang menggunakan anggaran rakyat menjadi berantakan seperti terjadi pada kasus tersebut,” kata Didik.

Disebut Tak Punya Modal Politik

Lebih jauh, Didik menilai persoalan utama dalam kasus ini bukan semata soal ada atau tidaknya tindakan memperkaya diri secara pribadi.

Ia bahkan mengaku meyakini Nadiem tidak mengambil uang dari proyek tersebut karena sudah memiliki kekayaan sendiri sebelum menjadi pejabat negara.

Namun, menurutnya, masalah besar muncul karena proyek bernilai jumbo itu tidak menghasilkan transformasi pendidikan yang nyata dan dijalankan dengan tata kelola yang dinilai amburadul.

Didik mengatakan Nadiem juga tidak memiliki modal sosial politik yang cukup kuat untuk bertahan di lingkungan birokrasi kelas atas yang sarat kepentingan.

Karena itu, ia menilai masuknya Nadiem ke dunia politik justru menjadi jebakan besar bagi sosok yang sebelumnya dipuji sebagai inovator muda Indonesia.

“Kita sayang kepada Nadiem, pujian dan penghargaan luar biasa terhadapnya justru menjadi jebakan ketika masuk ke wilayah politik yang penuh onak dan duri,” ujar Didik.

Ia bahkan menyebut akan lebih adil bila Jokowi turut dimintai keterangan di pengadilan lantaran namanya beberapa kali disebut dalam proses persidangan.

Anak Muda Berprestasi Diingatkan Tak Masuk Politik

Di akhir analisisnya, Didik memberi pesan keras agar figur muda sukses di bidang teknologi dan bisnis tidak mudah tergoda masuk ke dunia politik praktis.

Menurutnya, politik di Indonesia masih terlalu abu-abu dan penuh risiko bagi figur profesional yang tidak memiliki basis kekuatan politik kuat.

Ia membandingkan Nadiem dengan tokoh teknologi dunia seperti Mark Zuckerberg, Elon Musk, hingga Jensen Huang yang tetap besar di bidangnya tanpa harus masuk ke pemerintahan.

“Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jensen Huang dan orang hebat lainnya tidak perlu masuk politik dan tetap besar namanya di dunianya sendiri,” kata Didik. ***

Sumber: pojoksatu

Foto: Nadiem Makarim usai menghadapi tuntutan berat dalam kasus proyek digitalisasi pendidikan, disambutan ratusan driver Gojek. (Instagram)