Belasan Pesantren Jadi Korban Dugaan Penipuan Berkedok Dapur MBG, Begini Modusnya

Baca Juga

Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (LBH PP GP Ansor) menerima pengaduan dari 13 pengasuh pondok pesantren di Jawa Barat terkait dugaan penipuan berkedok program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Para kiai dan pengasuh pesantren itu mengaku menjadi korban pihak yang mengatasnamakan Koperasi Santri Nusantara atau Dapur Santri Nusantara (DSN).

Pengaduan tersebut disampaikan pekan ini saat para pengasuh pesantren mendatangi kantor LBH PP GP Ansor di Jakarta Pusat. Mereka melaporkan kerugian finansial yang nilainya mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per pesantren.

Kasus ini bermula ketika DSN menawarkan program pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan pesantren sebagai mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Untuk mengikuti program tersebut, pihak pesantren diminta mengajukan proposal dengan syarat memiliki lahan seluas 400 meter persegi.

Selain itu, pesantren juga diwajibkan membayar biaya pendaftaran sekitar Rp1,5 juta dan menandatangani perjanjian commitment fee. Setelah itu, DSN menunjuk kontraktor untuk membangun dapur MBG dengan skema pembayaran bertahap.

DSN menjanjikan seluruh biaya pembangunan dapur akan diganti setelah program berjalan. Namun, setelah berbulan-bulan, janji tersebut tak kunjung terealisasi. Uang pembangunan tidak diganti, sementara kantor DSN diketahui telah berpindah dan para pengurusnya tidak lagi dapat dihubungi.

Salah satu pengasuh pesantren asal Cirebon, KH Ade Abdurrahman mengungkapkan pola yang digunakan terhadap setiap pesantren korban serupa. Menurut dia, para kontraktor bersedia membangun karena proyek tersebut melibatkan yayasan pesantren.

"Saya pribadi sudah menjual mobil dan aset lainnya. Jadi kami dari pesantren benar-benar sudah tercemar ditengah masyarakat bahkan banyak warga yang berharap bisa bekerja di dapur MBG tersebut," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima pada Sabtu (2/5/2026).

Ketua LBH PP GP Ansor, Dendy Zuhairil Finsa, menegaskan pihaknya siap memberikan pendampingan hukum kepada seluruh korban. Menurut dia, 13 pesantren yang telah melapor kemungkinan hanya sebagian kecil dari jumlah korban sebenarnya.

"Diduga masih ada ratusan pesantren lain yang menjadi korban dengan pola serupa. Karena itu, persoalan ini dinilai bukan sekedar kasus individual, melainkan persoalan serius yang berpotensi menimpa lembaga pendidikan pesantren secara lebih luas," ucap Dendy.

LBH Ansor, lanjut Dendy, akan membentuk tim hukum khusus untuk mengawal proses hukum kasus tersebut. Langkah ini dilakukan guna memastikan para pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

"Kami LBH Ansor beserta jajaran berkomitmen untuk mendampingi dan mengawal para pengasuh pondok pesantren dalam menempuh upaya hukum serta mencari keadilan atas dugaan penipuan tersebut, Ketua Umum Ansor juga memberi dukungan atas hal ini," katanya.

Dukungan juga datang dari Sekretaris Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) PBNU, Gus Ulun Nuha, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ia menyatakan RMI PBNU siap bekerja sama dengan LBH Ansor untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.

Menurut Gus Ulun, selain menempuh jalur hukum, pihaknya juga akan melakukan pendekatan kepada institusi terkait agar program dapur MBG di pesantren tetap dapat diwujudkan secara legal dan transparan.

Sementara itu, Koordinator Tim Hukum Korban Kasus Penipuan Dapur MBG LBH PP Ansor, Afreindi Sikumbang, mengungkapkan hasil penelusuran terhadap legalitas Koperasi Santri Nusantara. Berdasarkan pengecekan melalui situs resmi Kementerian Koperasi, badan hukum koperasi tersebut tidak ditemukan.

"Artinya dari sisi legal standing jelas Koperasi ini ilegal dan tidak berbadan hukum, oleh karena itu kasus ini murni penipuan dengan badan usaha palsu bertujuan mencari keuntungan padahal faktanya semua fiktif," kata Afreindi.

LBH Ansor membuka posko pengaduan bagi pesantren lain yang merasa menjadi korban kasus serupa. Pesantren diminta segera melapor ke LBH Ansor paling lambat 7 Mei 2025, sehingga penanganan hukum dapat dilakukan secara menyeluruh.