Target BGN Zero Keracunan MBG Digaungkan di 2026, Tapi Data Ungkap 4.755 Siswa Jadi Korban dalam Dua Bulan

Program Makan Bergizi Gratis kembali menjadi sorotan setelah muncul perbedaan mencolok antara target pemerintah dan data di lapangan.

Badan Gizi Nasional menargetkan nol kasus keracunan pada 2026, namun laporan terbaru justru menunjukkan ribuan siswa terdampak.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya menargetkan tidak ada lagi kejadian keracunan dalam program MBG.

Untuk mewujudkan hal tersebut, BGN berencana memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

“Kita ingin tidak ada kejadian keracunan,” ujar Dadan dalam keterangannya di Jakarta.

Ia menambahkan, setiap dapur MBG yang tidak memenuhi standar akan dikenai sanksi tegas.

Selain itu, BGN juga akan menerapkan sistem sertifikasi dan akreditasi untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.

Menurut Dadan, tren kasus keracunan di awal 2026 sebenarnya menunjukkan penurunan.

Pada Januari 2026, tercatat hanya sekitar 50 kasus, jauh lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

Namun, data berbeda disampaikan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).

Dalam laporannya, FSGI mencatat sebanyak 4.755 siswa menjadi korban dugaan keracunan MBG hanya dalam dua bulan pertama 2026, yakni Januari hingga Februari.

Rinciannya, sebanyak 2.835 kasus terjadi pada Januari dan 1.920 kasus pada Februari. Meski terjadi penurunan sekitar 32 persen, angka tersebut tetap dinilai mengkhawatirkan.

Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti, menegaskan bahwa angka ribuan korban bukan sekadar statistik, melainkan peringatan serius bagi pemerintah.

“Kalau jumlahnya sudah ribuan, ini bukan lagi kesalahan kecil. Ini tanda perlu evaluasi besar,” ujarnya.

FSGI juga menyoroti bahwa rata-rata korban per bulan pada 2026 justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan, kenaikannya disebut mencapai lebih dari 40 persen.

Perbedaan data ini memunculkan pertanyaan besar terkait efektivitas pengawasan dan implementasi program MBG di lapangan.

Di satu sisi, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas melalui pengawasan dan pelibatan UMKM.

Namun di sisi lain, kasus yang terus muncul menunjukkan masih adanya celah yang perlu segera diperbaiki.

Polemik ini menjadi pengingat bahwa program berskala nasional tidak hanya soal target ambisius, tetapi juga konsistensi pelaksanaan di lapangan.***

Sumber: pojoksatu

Foto: Kepala BGN, Dadan Hindayana/Net