SURAT UNTUK KAPOLRI TAK DIBALAS! Aipda Vicky Katiandagho Pilih LEPAS SERAGAM COKELAT: DIMUTASI saat Bongkar Kasus Korupsi Pejabat

Dunia kepolisian Indonesia diguncang oleh pengakuan berani dari seorang bintara Polri: Aipda Vicky Aristo Katiandagho. Mantan Kanit Tipidkor Sat Reskrim Polres Minahasa ini secara resmi sudah mundur dari institusi Polri pada Rabu, 1 April 2026.

Sebelum memutuskan melepas seragam cokelatnya, Vicky Katiandagho sempat mencoba menempuh jalur resmi. Dia memberanikan diri bersurat kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (TB-1) di Jakarta.

Namun, hingga hari pengunduran dirinya, Sang Jenderal belum membalas atau merespons surat dari anak buahnya tersebut.

Belum jelas betul apakah surat itu tertahan di tingkat birokrasi bawah atau memang sengaja tidak dijawab.

Video pengunduran diri Vicky Katiandagho dari Polri ini viral di media sosial. Langkah ini diambil setelah dia merasa perjuangannya membongkar korupsi besar di Sulawesi Utara dihambat oleh kekuatan internal.

Vicky Katiandagho pun secara terbuka mengungkapkan kasus dugaan korupsi pengadaan tas ramah lingkungan di Minahasa, yang melibatkan pejabat penting, menemui jalan buntu.

Ironisnya, kegagalan penyidikan ini diduga kuat karena adanya pengaruh kedekatan antara pihak terkait dengan pejabat utama di Polda Sulawesi Utara (Polda Sulut).

“Kabar terakhir yang saya dengar, jaksa penuntut umum sudah mengirim surat P17 untuk menanyakan perkembangan perkara. Namun karena perkara sudah tidak ditangani, maka jaksa telah mengembalikan SPDP kepada penyidik. Perkara itu tidak berjalan lagi karena ada faktor kedekatan dengan salah satu pejabat utama di Polda Sulut,” tegas Vicky dalam rekaman video yang kini viral.

Karier Vicky Katiandagho mulai menemui hambatan serius saat ia mencium aroma busuk dalam program pengadaan tas ramah lingkungan Bupati Minahasa tahun 2020.

Saat ia dan timnya sedang intens berkoordinasi dengan BPKP Sulut untuk menghitung kerugian negara, sebuah "tangan tak terlihat" diduga bekerja.

Secara mendadak, Vicky dimutasi ke Polres Kepulauan Talaud—wilayah pelosok di perbatasan yang jauh dari lokasi perkara—sebuah langkah yang diduga kuat dan diyakini publik sebagai upaya "pengamanan" terhadap target bidikannya.

VIRAL, Aipda Vicky Katiandagho ‘LEPAS SERAGAM COKELAT ’ Usai Bongkar KORUPSI PEJABAT

Komitmen Sekali Bhayangkara Tetap Bhayangkara

Keputusan mundur dari Polri bukan tanpa beban emosional. Dalam video perpisahan yang viral tersebut, Vicky Katiandagho terlihat tak kuasa membendung air mata saat memeluk putrinya di depan Gedung Utama Polda Sulawesi Utara.

Bagi Vicky, melepas seragam cokelat adalah satu-satunya cara untuk menjaga kehormatan jiwanya yang tak ingin berkompromi dengan ketidakadilan.

Meskipun statusnya bukan lagi anggota Polri aktif, Vicky menegaskan semangat perlindungan dan keadilan akan tetap dia bawa.

“Kapan pun baju cokelat ini bisa tanggal. Tetapi jiwa, SEKALI BHAYANGKARA SELAMANYA BHAYANGKARA. I Love KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. I Quit,” tulisnya dalam unggahan Instagram yang menyentuh hati netizen.

Kasus Korupsi Tas Minahasa Menguap

Perjalanan kasus yang ditangani Vicky menunjukkan pola hambatan yang sistematis. Berikut adalah timeline perkara hingga akhirnya menguap:

Januari 2021: Penyelidikan dimulai atas dugaan penyimpangan anggaran tas ramah lingkungan.
Februari 2024: Penyidikan sempat "tiarap" demi menjaga netralitas karena adanya pihak terlibat yang maju sebagai Caleg pada Pemilu 2024.
September 2024: Setelah gelar perkara di Ditreskrimsus Polda Sulut, kasus naik ke tahap penyidikan karena alat bukti pidana yang kuat.
April 2026: Pasca mutasi paksa Vicky Katiandagho dan pengunduran dirinya, jaksa secara resmi mengembalikan SPDP karena kepolisian dianggap tidak serius melanjutkan perkara korupsi tas ramah lingkungan Kabupaten Minahasa.

Hingga saat ini, pihak Polda Sulawesi Utara masih bungkam terkait tudingan intervensi pejabat utama maupun kelanjutan nasib perkara korupsi tas tersebut.

Pengunduran diri Vicky Katiandagho kini menjadi simbol perlawanan terhadap dugaan praktik "tebang pilih" dalam penegakan hukum di Indonesia. Publik mendesak adanya transparansi dan evaluasi menyeluruh agar integritas polisi jujur tidak lagi tergerus oleh kepentingan oknum tertentu.