Soroti Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon, Gus Hilmy: PBB Harus Hukum Israel!

Baca Juga

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Hilmy Muhammad, menyoroti gugurnya tiga prajurit TNI saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon. 

Menurut pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut peristiwa ini tidak boleh dipandang sebagai risiko biasa dari sebuah misi internasional. Negara harus hadir dengan sikap tegas, terukur, dan bermartabat.

"Ini bukan sekadar kabar duka. Ini tamparan keras bagi kita semua. Prajurit kita berangkat membawa mandat perdamaian dunia, bukan untuk menjadi korban dari situasi yang tidak terkendali. Negara tidak boleh diam," tegas Hilmy, dikutip, Jumat (3/4/2026).

Dia menilai kehadiran negara tidak cukup dengan sekadar ucapan belasungkawa. Melainkan harus ada jaminan hidup yang jelas, terukur, dan berkelanjutan. 

Harus ada sikap tegas dan langkah konkret untuk memastikan keselamatan setiap prajurit yang dikirim. 

"Jangan sampai pengabdian prajurit kita dibayar dengan kelalaian sistem. Evaluasi total harus dilakukan," ujar Komite II DPD RI tersebut.

Tak hanya evaluasi dari internal, Hilmy turut menyampaikan kritik keras kepada United Nations (PBB) terkait lemahnya perlindungan terhadap pasukan perdamaian. Sekaligus mendesak tindakan tegas terhadap Israel sebagai pihak yang terus memperkeruh konflik.

"PBB tidak boleh lepas tangan. Setiap negara mengirim pasukan dengan kepercayaan penuh pada mandat internasional. Maka PBB wajib memastikan perlindungan maksimal di lapangan," tandasnya. 

Ia mendesak PBB untuk berani bertindak tegas terhadap Israel sebagai negara agresor. 

"Sanksi nyata harus dijatuhkan, kalau perlu embargo, agar ada efek jera dan perlindungan terhadap warga sipil serta pasukan internasional benar-benar terjamin," tegasnya.

Lebih lanjut, pemerintah Indonesia diingatkan untuk tidak gegabah dalam merespons situasi global. Terutama terkait wacana pengiriman pasukan dalam skema Board of Peace (BoP), termasuk ke Gaza Strip.

Hilmy juga menyoroti aspek legitimasi dan perlindungan pasukan jika pengiriman dilakukan di luar mandat internasional yang kuat.

"Jangan sampai kita mengirim pasukan tanpa payung yang kuat dan tanpa jaminan keselamatan yang memadai," tuturnya.

Selain itu, Salah satu pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tersebut mempertanyakan dasar pengambilan keputusan terkait rencana pengiriman pasukan dalam jumlah besar yang disebut-sebut mencapai ribuan personel.

“Apakah kebijakan sebesar ini sudah mendapatkan persetujuan dari rakyat melalui parlemen. Ini menyangkut nyawa ribuan prajurit. Tidak bisa diputuskan sepihak. Kalau benar jumlahnya sampai ribuan, maka ini bukan lagi kebijakan biasa. Ini keputusan strategis yang harus melalui mekanisme konstitusional," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa langkah sepihak tanpa persetujuan parlemen dapat menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan dan pengambilan keputusan strategis negara.

"Jangan sampai ini menjadi preseden buruk. Keputusan besar seperti ini harus transparan, akuntabel, dan melibatkan parlemen. Kalau tidak, maka kita sedang membuka ruang bagi pengambilan keputusan strategis tanpa kontrol yang memadai," pungkasnya.

Sumber: suara

Foto: Ilustrasi prajurit TNI gugur di Lebanon. [Suara.com/Aldie]