Provokasi Jatuhkan Prabowo, Saiful Mujani seperti tak Paham Konstitusi

Peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menilai wacana menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto di tengah jalan tidak tepat dalam sistem demokrasi Indonesia. Pernyataan ini merespons video viral pendiri lembaga survei SMRC, Saiful Mujani, yang memuat ajakan konsolidasi untuk melengserkan pemerintah.

Lili menegaskan, dalam sistem presidensial, masa jabatan presiden sudah ditetapkan selama lima tahun dan tidak semestinya diganggu di luar mekanisme konstitusi.

“Saya sendiri berpendapat bahwa usaha untuk menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan bukanlah hal yang baik. Dalam sistem presidensial di Indonesia, jabatan pemerintah itu fixed lima tahun dan harus tetap berjalan selama periode tersebut,” kata Lili kepada Inilah.com, Sabtu (4/4/2026).

Lili menambahkan, ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah seharusnya disalurkan melalui mekanisme pemilihan umum sebagai bentuk evaluasi rakyat.

“Jika tidak cocok dan tidak puas, biarkan pada pemilu sebagai bentuk punishment-nya,” ujar Lili.

Berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945, presiden hanya dapat dimakzulkan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berat seperti korupsi, penyuapan, atau pengkhianatan negara. Prosesnya pun harus melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR.

“Dengan demikian tidak mudah secara substantif dan prosedural, apalagi presiden Prabowo didukung oleh mayoritas partai di DPR,” ucap Lili.

Sebelumnya, jagat media sosial gaduh oleh video ceramah Saiful Mujani yang diunggah akun Instagram @leveenia. Sebagai akademisi bergelar profesor, pernyataan Saiful dianggap provokatif karena meremehkan prosedur formal pemakzulan (impeachment).

“Saya alternatifnya bukan pada prosedur yang formal impachment seperti itu, itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini, bisa nggak kita mengonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo, hanya itu,” ucap Saiful dalam video tersebut.

Bagi Saiful, menjatuhkan presiden adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan bangsa. “Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga, bisanya hanya dijatuhkan, itulah menyelamatkan tapi bukan menyelamatkan Prabowo menyelamatkan diri kita dan bangsa ini,” sambungnya.

Tudingan makar pun muncul dialamatkan kepada Saiful. Namun, Manajer SMRC Saidiman Ahmad membantah tuduhan tersebut dan mengeklaim video yang beredar hanyalah potongan untuk menggiring opini.

“Sebaiknya ditonton keseluruhan ceramah Prof. Saiful Mujani tersebut. Itu sebenarnya pidato politik biasa yang dilakukan oleh seorang akademisi yang kritis pada jalannya pemerintahan,” kata Saidiman.

Saidiman menegaskan bahwa mengkritik pemerintah adalah hal sah dan bukan ajakan makar.

“Nggak lah (bukan ajakan makar). Dalam tingkat tertentu, menjatuhkan pemerintah yang melanggar Konstitusi juga bisa dilakukan dalam sistem demokratis,” ujarnya.

SMRC meyakini ada pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memotong video tersebut untuk menyudutkan Saiful Mujani.

Waspada Intervensi Dana Asing

Belakangan ini, narasi yang berkembang di media sosial memang mengkritik tajam pemerintahan Prabowo. Bahkan beredar narasi mengenai dugaan operasi pergantian rezim melalui jaringan opini global dan pendanaan lembaga tertentu untuk membangun persepsi negatif terhadap pemerintahan baru Indonesia.

Operasi semacam itu kerap menggunakan instrumen seperti jaringan aktivis, opini akademik, lembaga swadaya masyarakat, hingga propaganda digital untuk membentuk persepsi bahwa pemerintahan yang sah tidak memiliki legitimasi moral di mata publik.

Publik sebelumnya sempat digemparkan kabar bocornya dokumen internal Open Society Foundations (OSF), jaringan filantropi global milik miliarder Amerika Serikat, George Soros. Dokumen tersebut mengungkap alokasi dana fantastis senilai US$1,8 juta atau sekitar Rp28 triliun untuk periode 2026-2028 yang menyasar gerakan masyarakat sipil di Indonesia melalui Yayasan Kurawal di Jakarta.

Melansir laporan Sunday Guardian Live pada 8 Maret 2026, OSF menyokong 80 persen dari total dana tersebut. Sementara itu, 20 persen sisanya berasal dari Taiwan Foundation for Democracy, sebuah lembaga berbasis di Taipei yang mendapatkan pendanaan langsung dari pemerintah Taiwan.

Dokumen strategi Kurawal periode 2024-2029 yang bertajuk Building Bridges, Filling Gaps secara terang-terangan melontarkan kritik pedas terhadap arah politik Indonesia. Laporan tersebut menggambarkan era kepemimpinan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebagai dekade pembongkaran demokrasi.

Lebih provokatif lagi, dokumen itu menyematkan julukan King of Ashes atau Raja Abu untuk menggambarkan masa pemerintahan Presiden Prabowo. Istilah ini mengarahkan narasi pada upaya memicu perlawanan sipil serta memperluas keterlibatan LSM dalam ruang politik lokal.

OSF dan Kurawal dilaporkan telah memetakan empat jalur utama untuk mengonsolidasi kekuatan sipil dengan alokasi dana strategis: