KPK dan DPR Didesak Tak Diam Soal Dugaan Korupsi Impor 105.000 Mobil dari India

Baca Juga

Massa Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) kembali menggelar aksi menuntut KPK segera melakukan penyelidikan atas kasus dugaan korupsi dalam impor pengadaan 105.000 mobil pikap dari India.

Mobil ini diduga akan digunakan untuk operasional Koperasi Merah Putih (Kopdes).

Massa KAPAK juga sempat mengamuk dengan membakar spanduk soal dugaan korupsi PT Agrinas Pangan Nusantara serta melemparkan botol berisi cat merah ke depan gedung KPK.

Mereka minta KPK tidak tinggal diam atas kasus yang diduga merugikan negara serta mendorong lembaga lain juga mengambil tindak seperti DPR membentuk Pansus dan BPK melakukan audit investigatif.

"Aksi ini merupakan langkah simbolis kita agar KPK berani segera mengambil tindakan untuk menyelidiki dugaan korupsi dalam impor pengadaan 105.000 mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara," ujar Koordinator Aksi yang merupakan Humas KAPAK, Adib Alwi, Selasa (7/4/2026).

Menurut Adib Alwi, publik tidak pernah mendapatkan penjelasan utuh mengenai skema pembiayaan impor ratusan ribu mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

Apakah menggunakan APBN, penugasan BUMN, atau skema lain yang berpotensi menjadi 'off balance sheet' namun tetap membebani keuangan negara? Menurut dia, ketertutupan ini menjadi alarm keras bagi tata kelola pemerintahan.

"Dalam banyak kasus pengadaan besar, titik rawan korupsi seringkali dimulai dari perencanaan yang dipaksakan. Jika kebutuhan tidak berbasis data riil, maka pengadaan hanya menjadi pintu masuk pemborosan atau lebih buruk, bancakan," kata dia.

Karena itu Adib Alwi membeberkan indikasi masalah dalam pengadaan impor ini, antara lain tidak adanya kajian publik yang transparan mengenai kebutuhan 105.000 unit mobil.

Selain itu, kata dia, tidak jelasnya mekanisme distribusi mobil pikap ke koperasi, seperti siapa penerima, bagaimana seleksinya, dan apa indikator keberhasilannya.

"Minimnya keterlibatan industri otomotif nasional yang justru bisa diperkuat melalui program ini. Jika semua ini dibiarkan, maka kita sedang menyaksikan potensi pengulangan pola lama, proyek besar, narasi kesejahteraan, tetapi berujung pada kerugian negara," tegasnya.

Pihaknya juga mendesak DPR segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas proyek mobil Agrinas.

Dia juga meminta DPR tidak takut untuk memanggil semua pihak terkait secara terbuka, baik dari kementerian, direksi BUMN, hingga pihak swasta yang terlibat.

"Pansus diperlukan karena skala proyek impor 105.000 mobil pikap dari India yang sangat besar dan berdampak nasional, lalu indikasi ketidaktransparanan dalam proses perencanaan serta potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan," tegas dia.

"Kasus mobil Agrinas adalah ujian. Bagi pemerintah apakah berani transparan; bagi DPR, apakah masih berpihak pada rakyat; dan bagi penegak hukum, apakah siap bertindak sebelum semuanya terlambat," pungkas Adib Alwi.***

Sumber: pojoksatu

Foto: Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) demo di depan gedung KPK beberapa waktu lalu. (ist)