Kemhan Benarkan Dokumen Beredar Soal Akses Pesawat Amerika di Indonesia, Namun Belum Final

Baca Juga

Kementerian Pertahanan (Kemhan) membenarkan dokumen yang beredar di publik terkait akses militer Amerika Serikat (AS) di wilayah Indonesia.

Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Sirait, menyebut dokumen yang beredar terkait hal itu belum bersifat final dan tidak mengikat secara hukum.

“Dokumen tersebut bukan merupakan perjanjian final, belum memiliki kekuatan hukum mengikat, serta belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia,” ucap Brigjen Rico kepada wartawan, Senin (13/4).

Rico menyebut rancangan awal tersebut masih dibahas secara internal maupun antar-instansi.

Rico menekankan setiap pembahasan kerja sama pertahanan dengan negara lain selalu mengedepankan kepentingan nasional serta menjaga kedaulatan Indonesia.

Seluruh proses juga berpedoman pada ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku.

“Setiap pembahasan kerja sama pertahanan dengan negara lain senantiasa dilaksanakan dalam kerangka mengutamakan kepentingan nasional, menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara penuh, serta berpedoman pada ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku,” ucap Rico.

Brigjen Rico menegaskan otoritas wilayah udara nasional sepenuhnya berada pada negara Indonesia. Setiap kemungkinan pengaturan tetap berada di bawah kendali pemerintah Indonesia.

“Otoritas, kontrol, dan pengawasan atas wilayah udara Indonesia sepenuhnya berada pada negara Indonesia,” tuturnya.

Selain itu, setiap wacana maupun rancangan kerja sama disebut harus melalui proses pembahasan berlapis sebelum dipertimbangkan lebih lanjut.

Proses tersebut melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Setiap wacana, usulan, maupun rancangan mekanisme kerja sama harus melalui proses pembahasan yang cermat, ketat, dan berlapis, sebelum dapat dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang berlaku serta pertimbangan seluruh pemangku kepentingan yang terkait,” jelas Rico.

Dalam konteks tersebut, Rico memastikan Indonesia tetap memiliki kewenangan penuh untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di ruang udara nasional.

“Setiap kemungkinan pengaturan tetap menjamin kewenangan penuh Indonesia untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di ruang udara nasional,” ujar Rico.

Rico menambahkan bahwa setiap rencana kegiatan harus sesuai dengan hukum nasional dan tidak dapat dijalankan secara sepihak. Seluruh proses harus mengikuti mekanisme kelembagaan dan keputusan politik negara.

“Tidak ada ruang bagi implementasi sepihak di luar hukum Indonesia,” tegas Rico.

Rico pun mengimbau masyarakat menyikapi informasi secara cermat dan proporsional. Indonesia disebut tetap menjunjung kerja sama pertahanan berdasarkan prinsip saling menghormati tanpa mengesampingkan kedaulatan.

“Indonesia tetap menjunjung kerja sama pertahanan dengan semua negara berdasarkan prinsip saling menghormati, saling percaya, dan saling menguntungkan, tanpa mengesampingkan kepentingan nasional dan kedaulatan negara,” tegas Rico.***

Sumber: pojoksatu

Foto: Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait, benarkan dokumen beredar soal pesawat AS di wilayah Indonesia. (menhan)