Kasus Nenek Saudah Jadi Sorotan, DPR Sentil Pigai di Rapat Perdana dan Tanyakan Fungsi Kementerian HAM Sebenarnya

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjadi sorotan tajam dalam rapat kerja perdana bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Rapat yang awalnya berjalan formal itu mendadak memanas saat anggota DPR mempertanyakan langsung peran nyata Kementerian HAM di tengah berbagai kasus pelanggaran yang terjadi di daerah.

Dalam paparannya, Pigai sempat membanggakan capaian administratif kementeriannya yang meraih predikat Kualitas Tinggi dari Ombudsman RI.

Ia menyebut penilaian tersebut sebagai tingkat tertinggi dalam aspek pelayanan publik.

Pigai juga menekankan pentingnya pendekatan budaya dalam menyosialisasikan nilai-nilai HAM kepada masyarakat.

Ia mencontohkan kegiatan seperti bermain angklung di Jawa Barat hingga tarian tor-tor di Sumatera sebagai bagian dari strategi komunikasi yang lebih membumi.

Namun, narasi tersebut langsung mendapat respons keras dari anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PAN, Arisal Aziz.

Ia menilai, capaian administratif tidak cukup jika tidak diiringi kehadiran negara dalam melindungi masyarakat yang menjadi korban.

Arisal kemudian menyinggung kasus memilukan yang dialami Nenek Saudah (68), warga Pasaman, Sumatera Barat.

Saudah menjadi korban pengeroyokan oleh pekerja tambang emas ilegal pada Januari 2026 setelah mempertahankan lahannya.

Akibat kejadian itu, korban mengalami luka serius di kepala dan wajah hingga harus mendapatkan sejumlah jahitan.

Lebih memprihatinkan, ia sempat dikucilkan oleh komunitas adat sebelum akhirnya keputusan tersebut dibatalkan.

“Saya sampai sekarang belum jelas apa fungsi didirikannya Kementerian HAM ini,” tegas Arisal dalam forum tersebut.

Ia juga menilai narasi HAM kerap hanya ramai di media sosial, tetapi belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat kecil yang mengalami intimidasi di lapangan.

Sebagai wakil daerah pemilihan tempat kejadian, Arisal menantang Pigai untuk membuktikan kinerja kementeriannya melalui tindakan konkret.

Menurutnya, kehadiran negara dalam kasus seperti yang dialami Nenek Saudah menjadi tolok ukur nyata apakah perlindungan HAM benar-benar berjalan di Indonesia.***

Sumber: pojoksatu

Foto: Kasus Nenek Saudah Jadi Sorotan, DPR Sentil Pigai di Rapat Perdana dan Tanyakan Fungsi Kementerian HAM Sebenarnya