JK Klarifikasi Pernyataan Soal Poso-Ambon: Saya Bicara Realita Sosiologis, Bukan Dogma Agama

Baca Juga

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan dirinya sama sekali tidak sedang membahas dogma atau ideologi agama terkait pernyataannya di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berujung dilaporkan ke polisi.

JK menegaskan dirinya memaparkan realita sosiologis yang terjadi saat konflik Poso dan Ambon pecah.

Ia menjelaskan, bahwa pernyataannya mengenai konsep "syahid" dan "martir" harus dilihat dalam konteks situasi perang di lapangan saat itu, bukan sebagai ajaran agama yang umum.

"Saya tidak bicara tentang dogma agama, saya tidak bicara tentang ideologi agama. Saya bicara tentang kenapa mereka saling membunuh? Apakah ada ajaran Islam atau Kristen yang mengajarkan itu? Tidak ada. Mereka semua melanggar ajaran agama," tegas JK dalam konferensi persnya di kediamannya, di Kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

Mengenai penggunaan istilah "syahid" yang dipersoalkan, JK menjelaskan, bahwa hal itu ia sampaikan karena audiens di UGM berada di lingkungan masjid dan pada momen bulan Ramadan.

Ia ingin jemaah memahami bagaimana para pelaku konflik saat itu memandang tindakan mereka.

"Saya pakai kata syahid bukan martir karena saya di masjid. Saya bicara supaya jemaah tahu bahwa saat itu mereka (pelaku konflik) merasa berjuang untuk agama. Islam menganggap begitu, Kristen juga menganggap begitu. Padahal dalam Islam dan Kristen yang saya baca, itu tidak boleh," jelasnya.

JK menekankan bahwa pernyataannya merujuk spesifik pada kelompok yang bertikai di Poso dan Ambon pada masa itu, bukan kepada pemeluk agama Islam atau Kristen secara keseluruhan di Indonesia.

"Saya tidak katakan Islam seluruhnya, Kristen seluruhnya. Konteksnya cuma dua kalimat saja setelah saya bicara internasional. Saya tegaskan, tidak ada ajaran agama (untuk membunuh). Yang terjadi adalah agama diselewengkan," kata dia.

Untuk mengingatkan pentingnya tidak membawa agama ke dalam ranah politik, JK kembali menggambarkan betapa mengerikannya dampak dari penyelewengan agama dalam konflik tersebut.

Ia menyebut konflik Poso-Ambon sebagai salah satu yang terganas dalam sejarah Indonesia.

"Ini perang karena agama yang dipakai, tapi diselewengkan. Konfliknya terganas setelah G30S. Tidak ada konflik lain yang orang potong kepala baru dijadikan bola sepak. Rumah teman dibakar hanya karena beda agama. Itulah yang ingin saya gambarkan kepada Anda semua," katanya.

JK menyayangkan jika penjelasannya mengenai sejarah kelam ini justru dipahami secara keliru sebagai penistaan.

Baginya, menceritakan kenyataan pahit tersebut adalah bagian dari upaya edukasi agar bangsa Indonesia, terutama calon pemimpin, tidak lagi menggunakan agama sebagai alat pemicu konflik di masa depan.

Diketahui, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama Pemuda Katolik dan perwakilan sejumlah organisasi kemasyarakatan sebelumnya melaporkan Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya, Minggu (12/4/2026) malam.

Laporan itu dilakukan usai menilai pernyataan JK dalam sebuah ceramah menimbulkan keresahan dan polemik di tengah masyarakat, terlebih di media sosial.

Adapun laporan polisi tersebut teregister dengan nomor STTLP II/2546/IV2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal Minggu 12 April, sekitar pukul 20.46 WIB.

Ketua Umum GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan pihaknya datang ke Polda Metro Jaya mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat yang sebelumnya berkumpul di Sekretariat GAMKI di Jalan Cirebon.

Dalam pertemuan itu, mereka sepakat membawa persoalan tersebut ke ranah hukum karena dinilai telah melukai perasaan umat Kristen.

Sumber: suara

Foto: Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan dirinya sama sekali tidak sedang membahas dogma atau ideologi agama terkait pernyataannya di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berujung dilaporkan ke polisi. (Suara.com/Bagaskara)