Heboh Pengadaan Kaos Kaki BGN Rp 6,9 Miliar, Harga Tak Wajar Jadi Sorotan dan Perbandingan dengan Pasaran

Publik tengah dihebohkan dengan kabar pengadaan barang di lingkungan Badan Gizi Nasional yang nilainya fantastis, termasuk kaos kaki hingga Rp6,9 miliar.

Angka tersebut mencuat dari data sistem pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan langsung memicu sorotan luas.

Dalam rincian yang beredar, harga satuan kaos kaki disebut berkisar mulai Rp34.999 hingga mencapai Rp100 ribu per pasang, khususnya untuk jenis lapangan.

Perbandingan dengan harga pasaran yang jauh lebih murah membuat publik mempertanyakan transparansi dan kewajaran anggaran tersebut.

Menanggapi polemik ini, Kepala BGN Dadan Hindayana akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pengadaan kaos kaki tersebut bukan dilakukan langsung oleh pihak BGN.

Menurut Dadan, kaos kaki tersebut merupakan bagian dari perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam program pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia.

Program tersebut diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan (Unhan), bukan oleh BGN secara langsung.

“Untuk kaos kaki, itu bukan pengadaan di BGN. Itu bagian dari perlengkapan peserta saat pendidikan SPPI,” jelas Dadan dalam keterangan resminya, Senin (13/4/2025).

Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan program SPPI memang menggunakan anggaran dari BGN, namun dikelola melalui mekanisme swakelola tipe 2.

Dalam skema ini, seluruh pelaksanaan kegiatan, termasuk pengadaan perlengkapan, menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara, yakni Unhan.

Dengan demikian, Dadan menekankan pentingnya memahami mekanisme pengelolaan anggaran negara agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran di lingkungan BGN telah melalui proses perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Isu ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan komunikasi publik yang jelas sangat penting, terutama dalam penggunaan dana negara yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.***

Sumber: pojoksatu

Foto: Dadan Hindayana/Net