Bantah Ramal Indonesia Bakal Chaos, JK: Itu Said Didu, Bukan Saya

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), memberikan klarifikasi tegas terkait isu yang menyebut dirinya meramalkan Indonesia akan mengalami kekacauan (chaos) atau kolaps pada bulan Juli atau Agustus mendatang.

Ia menepis kabar tersebut dan menantang pihak-pihak yang menyebarkannya untuk membuktikan kebenaran kutipan tersebut di media.

"Ada lagi isu Pak JK bilang Agustus collapse negara, chaos. Boleh periksa semua media, pernah enggak saya bilang di media? Anda ini puluhan media nih, coba cari pernah enggak saya bilang begitu? Yang bilang begitu Said Didu," ujar JK dalam konferensi persnya di Kediamannya di Kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

JK menjelaskan, bahwa dirinya memang memberikan pandangan kritis mengenai kondisi ekonomi negara, namun dalam koridor saran konstruktif kepada pemerintah.

Ia menekankan bahwa prediksinya bukan soal "chaos", melainkan potensi masalah keuangan jika pemerintah tidak segera melakukan penyesuaian kebijakan.

"Saya tidak pernah ngomong satu pun bahwa negara ini akan (chaos). Saya ngomong negara ini bermasalah kalau tidak naik BBM, kalau tidak MBG (Makan Bergizi Gratis) dikurangi, kalau tidak koperasi jangan terlalu besar jugalah. Kita ngomong begitu bersama para ekonom dan ahli daerah," jelasnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab seorang negarawan, JK mengaku telah mengirimkan dokumen resmi berisi kajian dan saran kepada Presiden serta Menko Perekonomian.

Dalam surat tersebut, JK memperingatkan pemerintah untuk mengantisipasi situasi ekonomi yang diprediksi mulai menekan pada bulan Juli.

"Saya kirim ke Bapak Presiden, saya kirim ke Menko Ekonomi. Ada kata-kata isinya: Pemerintah pusat perlu mengantisipasi situasi yang diperkirakan akan mulai muncul pada bulan Juli. Tidak mengatakan chaos. Sekali lagi, yang ngomong chaos itu Said Didu, coba tanya dia," tegasnya.

JK menegaskan, bahwa masukan yang ia berikan merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara, terlebih bagi dirinya yang telah berpengalaman selama 20 tahun di pemerintahan.

Ia menolak jika sarannya dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah atau upaya menjatuhkan kekuasaan.

"Saya tidak lawan pemerintah. Saya kasih saran pemerintah benar. Saya tidak pernah mengatakan jatuhkan pemerintah, tidak pernah. Bahwa lima halaman, enam halaman kita berikan pandangan sebagai warga negara itu kewajiban, apalagi saya 20 tahun di pemerintahan," tuturnya.

JK menutup dengan menyatakan bahwa pengalaman puluhan tahun di birokrasi membuatnya terpanggil untuk memberikan peringatan dini agar masalah yang ia lihat tidak menjadi kenyataan.

"Buat apa saya di sini masih hidup, punya 20 tahun (pengalaman) di pemerintah, kalau tidak kasih saran sesuai pengalaman? Itu yang terjadi," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam acara diskusi yang diunggah Edy Mulyadi di akun YouTube @BANGEDYCHANNEL, pada Minggu (22/3/2026), Said Didu mengatakan kekhawatiran JK tersebut berkaitan dengan tekanan ekonomi dan situasi global.

"Pak JK menyatakan ini akan bisa terjadi chaos sekitar bulan Juli-Agustus. Itu yang mau dihindari," ujar Said Didu.

Said Didu membeberkan, salah satu pemicu utama potensi krisis adalah tekanan fiskal yang kian tak terkendali.

Dalam dua bulan pertama 2026 saja, defisit anggaran dan penambahan utang disebut sudah mencapai Rp200 triliun.

"Ini kan dua bulan ini 200 triliun defisitnya tambah utangnya. Januari-Februari. Beliau (JK) bilang kalau sampai Juli-Agustus berarti 1.000 triliun dong. 1.000 triliun sudah enggak mungkin lagi, mau cara apa pun enggak mungkin lagi bisa diatasi," tegas Said Didu.

Ia menilai, lonjakan defisit tersebut berpotensi melumpuhkan pelayanan publik. Indikasinya mulai terlihat di daerah, di mana anggaran ditarik ke pusat hingga pembangunan tersendat.

"Jalan-jalan akan berlubang, di daerah tidak ada uang lagi karena ditarik semua oleh pusat. Kemudian Puskesmas sudah enggak bisa melayani. Semua menjadi stagnan di pelayanan publik. Dan rakyat sudah mulai kesal," tambahnya.

Sumber: suara

Foto: Mantan Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla. [SuaraSulsel.id/Tim Media JK]