Angkat Teori 'Operasi Caesar' Hans Kelsen, Mahfud MD Tegaskan Ajakan 'Jatuhkan' Prabowo Bukan Makar

Baca Juga

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD memberikan tanggapan tegas terhadap gelombang kritik yang mengarah kepada pemerintahan Prabowo Subianto.

Ia menilai seruan untuk 'menjatuhkan' Presiden, termasuk yang disampaikan oleh kalangan akademisi dan pengamat, tidak bisa langsung dikategorikan sebagai tindakan makar.

Respons atas Pernyataan Saiful Mujani

Mahfud secara khusus menyoroti pernyataan pengamat politik senior, Saiful Mujani yang menyebut perlunya mencari cara di luar mekanisme formal untuk mengganti kepemimpinan.

Menurutnya, menilai pernyataan tersebut sebagai makar merupakan kesimpulan yang terburu-buru dan tidak tepat secara hukum.

Definisi Makar Harus Jelas

Mahfud menegaskan bahwa dalam hukum, makar memiliki definisi yang spesifik dan tidak bisa disematkan hanya berdasarkan pernyataan atau pidato.

"Yang dimaksud menggulingkan pemerintah sehingga disebut makar itu adalah sebuah langkah yang meniadakan atau mengubah susunan pemerintah," tegasnya dalam podcast bertajuk 'Indonesia di Mata Prabowo, Indonesia di Tangan Prabowo' yang tayang di channel YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 7 April 2026.

Ia menambahkan bahwa pernyataan lisan tanpa tindakan konkret tidak serta-merta memenuhi unsur makar.

"Nah, orang berpidato itu kapan meniadakan? dan kapan langkah-langkahnya apa yang diubah. Bicara kalau menggerakkan bisa lalu menimbulkan nggak, ini kan nggak ada. Cuma menyatakan itu 'diturunkan' saja Pak Prabowo itu di luar impeachment," paparnya.

Soroti Teori "Operasi Caesar"

Dalam penjelasannya, eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga mengutip pemikiran Hans Kelsen terkait perubahan kekuasaan.

Ia menyebut bahwa dalam praktiknya, pergantian pemerintahan seringkali tidak langsung mengikuti prosedur konstitusional sejak awal.

"Pergantian pemerintah yang ditopang rakyat tidak pernah melalui cara konstitusional murni di awal. Selalu operasi caesar, tetapi kemudian proses konstitusionalnya dibangun belakangan," terang Mahfud.

Operasi caesar yang dimaksud Mahfud merujuk pada gerakan perubahan kekuasaan yang muncul secara alami akibat pemimpin yang sewenang-wenang, dan bukan tindakan makar. 

Pria asal Madura itu menilai fenomena tersebut juga terjadi dalam sejarah Indonesia, termasuk saat pergantian kepemimpinan dari era Soekarno ke Soeharto.

Kritik Bagian dari Demokrasi

Mahfud menegaskan bahwa kritik, termasuk yang keras sekalipun, merupakan bagian sah dalam sistem demokrasi yang dijamin konstitusi.

Ia mengingatkan bahwa pemerintah seharusnya membuka diri terhadap kritik, bukan justru menolaknya.

Lebih jauh, Mahfud mengingatkan bahwa sikap anti kritik dapat membawa dampak buruk bagi demokrasi.

Ia menilai upaya membungkam kritik berpotensi mengarah pada praktik otoritarianisme.

"Tetapi itu harus diselesaikan bukan lalu menghantam kritik dan cenderung 'membunuh' demokrasi apa membangun apa yang disebut otoritarianisme," tandas Mahfud.***

Sumber: konteks

Foto: Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD tegaskan ajakan Saiful Mujani 'jatuhkan' Presiden Prabowo bukan makar (Foto: YouTube/Mahfud MD Official)