Aktivis 98: Rezim Prabowo-Gibran Telah Khianati Dasa Sila Bandung dan Pembukaan UUD 1945!

Baca Juga

Aktivis 98 jaringan lintas kota menegaskan, pemerintahan Prabowo-Gibran telah melakukan pengkhianatan terhadap Dasa Sila Bandung yang lahir dari Konferensi Asia Afrika pada 18-25 April 1955 atau 71 tahun lalu.

Disebutkan, Dasa Sila Bandung merupakan momentum bersejarah Konferensi Asia-Afrika 1955 yang digagas Founding Father.

Lantaran itu, usia Dasa Sila Bandung yang sudah mencapai 71 tahun seharusnya Indonesia mampu mempertegas untuk berada di ambang transformasi strategis yang menuntut konsistensi terhadap prinsip kedaulatan, keadilan, dan kerja sama antarbangsa.

Para aktivis 98 menilai, peringatannya tidak boleh berhenti sebagai seremoni historis, melainkan harus menjadi pijakan konkret dalam merumuskan arah kebijakan nasional di tengah lanskap global yang semakin kompetitif.

"Bahwa pilihan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran untuk bergabung dengan Board of Peace (BOP) adalah wujud nyata dari pengkhianatan Dasa Sila Bandung 1955," tulis aktivis 98 dalam keterangannya di Bandung, Minggu 19 April 2026.

Mereka menyebut, praktik demokrasi liberal prosedural hanya menghasilkan tirani mayoritas yang opresif dan represif.

"Ini terlihat skor indeks penegakan hukum yang hanya di kisaran dan skor indeks presepsi korupsi di angka 34/100," ujarnya.

"Bahwa praktik ekonomi kapitalistik rente yang bernisbat pada neoliberalisme membuktikan bahwa perekonomian Indonesia masih tunduk sebagai jajahan rezim IMF melalui 50 butir Letter of Intens (LoI) dengan IMF warisan rezim Soeharto jelas-jelas telah mengkhianati Pasal 33 UUD 1945 telah gagal melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum," lanjutnya.

Lebih lanjut disampaikan, kedaulatan, kesetaraan, dan non-intervensi dalam hubungan internasional, praktik kapitalisme rente yang berkelindan dengan agenda neoliberalisme justru memperlihatkan paradoks arah ekonomi Indonesia.

Kemudian, ketergantungan pada desain kebijakan eksternal yang terinstitusionalisasi sejak 50 butir LoI dengan IMF di era Soeharto mencerminkan bentuk subordinasi kebijakan yang bertentangan dengan semangat anti-dominasi dan kemandirian ekonomi.

"Alih-alih memperkuat posisi tawar dalam sistem global, kebijakan yang mendorong liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi justru memperdalam ketergantungan struktural, membuka ruang akumulasi rente oleh elite, dan melemahkan kontrol negara atas sektor strategis," imbuhnya.

Bahkan disebutkan, penyimpangan tidak hanya terjadi terhadap Pasal 33 UUD 1945, tetapi juga terhadap komitmen historis Indonesia dalam membangun tatanan ekonomi yang berdaulat, adil, dan bebas dari hegemoni kekuatan eksternal.

"Bahwa dalam bidang budaya, eksistensi keberadaan masyarakat adat semakin termarjinalkan akibat imperialisme budaya asing (westernisasi Indonesia) semakin membuat bangsa Indonesia kehilangan identitas dan jati diri," demikian keterangan aktivis 98 dalam refleksi 71 tahun Dasa Sila Bandung.***

Sumber: konteks

Foto: Konferensi Pers aktivis 98, Pemerintahan Prabowo-Gibran telah mengkhianati Dasa Sila Bandung (Foto: Konteks.co.id)