Trump Tekan Sekutu, 6 Negara Tegas Tolak Ikut Operasi Militer di Selat Hormuz

Krisis di Selat Hormuz kian memanas setelah serangan militer yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Serangan tersebut, yang menimbulkan kerusakan dan korban sipil di Teheran, memicu balasan dari Iran melalui serangan terhadap wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah. Akibatnya, lalu lintas di Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara‑negara Teluk Persia ke pasar global, terhenti secara de facto.

Kondisi ini berdampak langsung pada ekspor dan produksi minyak di kawasan tersebut, serta mengancam stabilitas pasar energi global. Para eksekutif perusahaan minyak, termasuk CEO ExxonMobil Darren Woods, CEO Chevron Mike Wirth, dan CEO ConocoPhillips Ryan Lance, telah memperingatkan bahwa gangguan lalu lintas pengiriman akan terus menciptakan ketidakstabilan di pasar energi dunia.

Presiden AS Donald Trump berupaya mendorong sekutu Eropa dan mitra di dunia Arab untuk bergabung dengan AS dalam upaya membuka kembali Selat Hormuz. Pada Ahad (15/3), Trump menyeru Jepang, China, Prancis, Korea Selatan, Inggris, dan sejumlah negara lainnya untuk mengirim kapal perang ke Selat Hormuz guna memulihkan lalu lintas jalur tersebut.

Dalam wawancara via telepon dengan Financial Times (FT), Trump kembali menekan sekutu‑sekutu Eropa dengan mendesak mereka bergabung dalam operasi AS terkait selat itu. Ia memperingatkan sekutu NATO bahwa aliansi tersebut menghadapi “masa depan yang sangat buruk” jika gagal mengamankan selat tersebut. Trump menegaskan bahwa Eropa merupakan penerima manfaat utama dari pelayaran melalui jalur tersebut dan seharusnya turut membantu memastikan “tidak ada hal buruk yang terjadi di sana”.

Namun, respons dari sekutu AS terbilang beragam: Inggris menolak ide operasi di bawah naungan NATO. Perdana Menteri Keir Starmer menyatakan bahwa rencana untuk membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz harus dilakukan melalui aliansi mitra, bukan sebagai misi NATO. “Izinkan saya tegaskan: itu tidak akan dan tidak pernah direncanakan sebagai misi NATO,” kata Starmer dalam konferensi pers pada Senin (16/3).

Prancis telah menolak inisiatif Trump dan saat ini tengah bernegosiasi dengan negara‑negara lain di Eropa, Teluk Persia, dan sekitarnya untuk bersama‑sama berpatroli di selat tersebut setelah konflik di Timur Tengah berakhir.

Polandia melalui Menteri Luar Negerinya, Radoslaw Sikorski, menolak usulan Trump dengan mengatakan pemerintahnya “tidak memiliki rencana untuk berpartisipasi dalam misi semacam itu”.

Yunani akan menolak berpartisipasi jika misi angkatan laut Aspides, yang melibatkan kapal Yunani dan Italia untuk melindungi kapal di Laut Merah, diperluas ke Selat Hormuz, seperti dinyatakan oleh juru bicara pemerintah Yunani Pavlos Marinakis.

Swedia tidak melihat perlunya peran apa pun dari negaranya dalam memastikan keamanan jalur pelayaran Selat Hormuz. Perdana Menteri Ulf Kristersson menyatakan, “Saat ini banyak pembicaraan, tetapi tidak relevan bagi Swedia untuk berpartisipasi”. Sumber daya Swedia saat ini difokuskan pada Ukraina.

Jepang juga menolak mengirimkan kapal pasukan pertahanan diri ke Kawasan Timur Tengah. Perdana Menteri Sanae Takaichi menyatakan bahwa “mengirim pasukan pertahanan diri untuk melindungi kapal adalah sesuatu yang mustahil”. Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi juga mengkonfirmasi bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan langkah tersebut.

Posisi Iran dan Respons Global

Dalam pidato pertamanya sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru, Kamis (12/3), Ayatollah Mojtaba Khamenei mengatakan bahwa Selat Hormuz harus tetap ditutup sebagai pengungkit dalam konflik dengan Amerika dan Israel.

Sementara itu, Uni Eropa sedang membahas perluasan misi angkatan laut Aspides ke Selat Hormuz. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas akan membahas hal ini menjelang pertemuan menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels.

Para eksekutif perusahaan minyak mengingatkan Gedung Putih bahwa penutupan Selat Hormuz bisa semakin membuat harga minyak global naik, seperti dilaporkan The Wall Street Journal pada Ahad (15/3).

Gedung Putih sedang mempertimbangkan sejumlah langkah untuk menurunkan harga minyak dunia, antara lain: melonggarkan sanksi minyak terhadap Rusia; melepas secara besar‑besaran cadangan energi darurat; menghapus batasan pengiriman minyak mentah antar‑pelabuhan Amerika; meningkatkan pengiriman minyak dari Venezuela.

Selama dua pekan terakhir, para pejabat Amerika telah berdiskusi dengan Exxon dan ConocoPhillips mengenai investasi miliaran dolar di sektor minyak Venezuela. Namun, banyak pihak di industri minyak khawatir bahwa langkah tersebut tidak dapat membantu menyelesaikan krisis secara signifikan. Satu‑satunya solusi nyata, menurut mereka, adalah membuka kembali Selat Hormuz.

Departemen Perang AS telah memberi tahu Gedung Putih bahwa ada opsi untuk membuka kembali jalur air tersebut, dan Pemerintah Amerika Serikat menginginkan hal itu terjadi dalam beberapa pekan ke depan.

Jangkar Stabilitas Ekonomi Internasional

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur perairan paling strategis di dunia yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Secara geografis, selat ini memisahkan negara Iran di sisi utara dengan Oman dan Uni Emirat Arab di sisi selatan. Meskipun memiliki panjang sekitar 167 km, titik tersempitnya hanya selebar 33 km, yang secara efektif menjadi pintu masuk tunggal bagi kapal-kapal besar yang keluar dari wilayah produsen minyak utama di Timur Tengah.

Sebagai urat nadi energi global, Selat Hormuz menjadi jalur utama bagi sekitar 20 juta hingga 21 juta barel minyak per hari. Angka ini setara dengan sekitar 20% dari total konsumsi minyak bumi global setiap harinya. Hampir seluruh ekspor minyak dari Arab Saudi, Irak, Kuwait, dan Uni Emirat Arab harus melewati selat ini sebelum mencapai pasar internasional, terutama ke negara-negara konsumen besar di Asia seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan.

Selain minyak mentah, selat ini juga memegang peranan krusial dalam distribusi gas alam cair (LNG). Sekitar 20% dari pasokan LNG dunia, yang sebagian besar berasal dari Qatar, diangkut melalui jalur sempit ini. Ketergantungan dunia pada Selat Hormuz menjadikannya chokepoint (titik kemacetan) energi paling penting, di mana gangguan kecil saja dapat menyebabkan guncangan instan pada pasar komoditas global.

Potensi kerugian jika Selat Hormuz ditutup sangatlah masif dan dapat memicu resesi global. Harga minyak dunia diprediksi akan melonjak drastis, bahkan diperkirakan bisa menembus angka di atas US$100 per barel dalam waktu singkat. Penutupan jalur ini akan menghentikan aliran perdagangan senilai lebih dari US$1,2 triliun per tahun di kawasan Teluk, yang mencakup energi serta pengiriman kontainer barang-barang manufaktur dan elektronik.

Bagi ekonomi dunia, dampaknya tidak hanya terbatas pada sektor energi, tetapi juga memicu inflasi hebat karena kenaikan biaya logistik dan produksi global. Kelangkaan komoditas penting lainnya seperti mineral, pupuk, hingga gas helium untuk industri semikonduktor juga akan terjadi karena terhentinya rantai pasok dari wilayah tersebut. Negara-negara pengimpor neto minyak, termasuk Indonesia, akan menghadapi tekanan besar pada neraca perdagangan dan beban subsidi energi yang membengkak.

Secara keseluruhan, Selat Hormuz adalah jangkar stabilitas ekonomi internasional. Penutupan total atau blokade di wilayah ini dianggap sebagai "skenario kiamat" bagi pasar energi, yang memaksa negara-negara besar seperti Amerika Serikat untuk melakukan intervensi darurat, termasuk melepaskan cadangan minyak strategis dalam skala raksasa untuk menstabilkan harga. Keberlangsungan jalur ini tetap menjadi prioritas utama keamanan maritim global demi mencegah kelumpuhan ekonomi yang meluas.

Sumber: republika

Fopto: Ilustrasi menolak kerja sama pengamanan Selat Hormuz yang diminta Presiden AS Donald Trump/Foto: EPA/JEON HEON-KYUN