Tiga Tentara Indonesia Gugur dalam 24 Jam di Lebanon, Saatnya Tarik Pasukan?

Baca Juga

Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) melaporkan tiga penjaga perdamaiannya gugur di Lebanon selatan hanya berselang beberapa jam dalam insiden terpisah. Seluruhnya merupakan tentara dari Indonesia.

PBB mengatakan pada Senin bahwa ledakan yang “tidak diketahui asal usulnya” menghancurkan sebuah kendaraan di dekat kota Bani Haiyyan, menewaskan dua penjaga perdamaian Indonesia. Dua penjaga perdamaian lainnya terluka, satu luka parah. 

Ini terjadi hanya beberapa jam setelah penjaga perdamaian lainnya terbunuh setelah pangkalan UNIFIL terkena proyektil di dekat desa Adchit al-Qusayr di Lebanon selatan. 

Ketiga penjaga perdamaian tersebut berasal dari tentara Indonesia, kata para pejabat PBB. Pada serangan pertama, yang jadi korban jiwa adalah Praka Farizal Rhomadhon.

Dalam serangan kedua, dua prajurit TNI Satuan Tugas Batalyon Mekanis (Satgas Yonmek) XXIII-S/Unifil gugur. Informasi yang didapatkan Republika, kedua korban serangan brutal militer Israel itu adalah Mayor Inf ZA dan Sertu I. 

Keduanya saat itu sedang berusaha mengevakuasi prajurit TNI lain yang terluka. Namun, dalam perjalanan konvoi itu diserang Zionis Israel. 

UNIFIL mengatakan pihaknya meluncurkan penyelidikan atas kedua insiden tersebut tetapi tidak mengatakan siapa yang bertanggung jawab atas kematian tersebut pada Ahad malam hingga Senin tersebut.

PBB mengatakan pada hari Senin bahwa setiap serangan yang disengaja terhadap pasukan penjaga perdamaiannya merupakan “pelanggaran berat” terhadap hukum kemanusiaan internasional dan Resolusi Dewan Keamanan 1701. Resolusi itu diadopsi pada tahun 2006 dan mencakup membantu angkatan bersenjata Lebanon dalam membersihkan wilayah tersebut dari “personil bersenjata, aset dan senjata.” 

“Ini hanyalah salah satu dari sejumlah insiden baru-baru ini yang membahayakan keselamatan [dan] keamanan pasukan penjaga perdamaian,” tulis Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam sebuah postingan di X, menyerukan akuntabilitas. 

Menanggapi kematian pertama, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengonfirmasi bahwa penjaga perdamaian tersebut adalah warga negara Indonesia. Kehilangan apapun terhadap pasukan penjaga perdamaian tidak dapat diterima, kata Menteri Luar Negeri Sugiono. Ia juga menyampaikan kecaman atas “serangan Israel di Lebanon selatan.”

Saat ini, lebih dari 8.200 pasukan penjaga perdamaian PBB – atau dikenal sebagai Helm Biru – dari 47 negara ditempatkan di Lebanon selatan, menurut angka UNIFIL yang diperbarui pada 23 Maret.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, membuka suara terkait insiden serangan misil yang menewaskan prajurit TNI di Lebanon. Dave menilai pemerintah perlu melihat kembali efektivitas misi perdamaian tersebut di tengah pertempuran yang terus berlanjut.

"Ini juga menjadi kesempatan untuk melakukan koreksi ataupun juga melihat apakah keberadaan prajurit kita ini benar-benar berfungsi atau tidak karena jelas dengan adanya serangan yang tidak berhenti, yang terus berlanjut, bahkan sampai menewaskan prajurit kita," kata Dave saat ditanya wartawan di Kompleks Parlemen, Senin (30/3/2026).

Dave mempertanyakan apakah posisi pasukan TNI saat ini masih sebagai penjaga perdamaian atau justru terjebak dalam pusaran konflik.

"Ini apakah keberadaan kita ini berguna untuk menjaga perdamaian atau justru malah menjadi serangan target daripada serangan daripada IDF," tegasnya.

Melihat kondisi keamanan yang kian mengkhawatirkan, Dave menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan opsi penarikan personel. Ia merujuk pada langkah negara lain yang memiliki keresahan serupa.

"Nah, maka itu bilamana kondisinya ini memang tidak bisa dinyatakan aman, ada baiknya untuk pemerintah melakukan apa namanya penarikan ataupun juga evaluasi terhadap keberadaan prajurit kita di Lebanon," kata Dave.

"Saya juga sempat baca tadi katanya ada salah satu negara Eropa Barat, Italia tepatnya, menyampaikan siap menarik personilnya dari sana. Maka itu apakah kita harus mengambil hal tersebut, nah tentu harus ada pertimbangan dan juga harus ada komunikasi,” katanya menambahkan.

Menurut Dave, misi utama TNI dalam UNIFIL adalah menjaga perdamaian. Namun, fakta di lapangan menunjukkan situasi sudah bergeser menjadi zona perang aktif yang menyulitkan pelaksanaan misi.

"TNI ini kan fungsi kita ini adalah untuk menjaga perdamaian. Nah, jelas di sana ini tidak terjadi perdamaian, justru terjadi pertempuran. Nah, jadi ya kalau begitu ya fungsi kita ini tidak, tidak bisa melaksanakan misi kita. Nah, bahkan sudah ada korbannya," jelasnya.

Terkait desakan penarikan mundur, Komisi I menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pemerintah. Dave menegaskan pentingnya investigasi mendalam untuk memastikan penyebab jatuhnya korban jiwa dari pihak Indonesia.

"Harus ada investigasi mendalam karena ini kan berkaitan dengan keadilan kepada keluarga prajurit ya. Ini serangannya itu dari mana, siapa yang menyerang, titiknya itu mau nyerang ke mana hingga akhirnya ada korban kita," katanya mengakhiri.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan belasungkawa atas gugurnya prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonmek XXIII-S/UNIFIL itu. Presiden ke-5 Indonesia itu juga memberi instruksi kepada seluruh jajaran PDIP untuk memberikan penghormatan terbaik kepada almarhum, serta mengusulkan kepada negara untuk memberikan kenaikan pangkat anumerta.

"Keluarga besar PDI Perjuangan juga akan bergotong royong membantu keluarga korban, termasuk pemberian santunan rumah ataupun ke depan beasiswa bagi anaknya yang saat ini baru berusia 2 tahun," tulis surat pernyataan sikap DPP PDIP yang diterima Republika, Senin (30/3/2026).

DPP PDIP menilai, prajurit TNI yang gugur adalah perisai dan perwujudan nyata dari manifestasi amanat Pembukaan UUD 1945. Pasalnya, prajurit TNI itu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam surat itu, PDIP juga mengutuk keras setiap tindakan dari pihak manapun yang mengakibatkan jatuhnya korban di kalangan personel perdamaian PBB. Serangan terhadap penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap Resolusi DK PBB 1701 dan hukum humaniter internasional.

"(PDIP) Mendukung penuh upaya UNIFIL dalam membuka investigasi independen dan mendesak agar hasilnya disampaikan secara transparan kepada publik dan Dewan Keamanan PBB," tulis surat itu.

DPP PDIP juga mendorong pemerintah untuk mengambil peran kepemimpinan di antara negara-negara pengirim pasukan (Troop Contributing Countries). Hal itu dilakukan guna memperkuat rezim perlindungan personel perdamaian PBB, termasuk melalui kajian ulang Rules of Engagement yang lebih protektif.

PDIP juga mengajak seluruh kekuatan politik nasional untuk bersatu dan bekerja sama dalam menuntut keadilan bagi prajurit yang gugur. Di sisi lain, pemerintah juga mesti memastikan keselamatan lebih dari 1.200 prajurit Indonesia yang masih bertugas di Lebanon.

Sumber: republika

Foto: Kondisi pasukan TNI yang bertugas sebagai UNIFIL kala diserang militer Zionis Israel (IDF) di Naquora, Lebanon Selatan, Kamis (10/10/2024) pagi waktu setempat/Foto: Republika.co.id