Sejarah BAIS TNI, Intelijen 'Angker' dalam Sunyi yang Didirikan Raja Intel Benny Moerdani

Baca Juga

Nama Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI mendadak mencuat ke ruang publik setelah disebut dalam pusaran kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, pada 12 Maret 2026.

Sorotan mengarah pada dugaan keterlibatan personel dari Detasemen Markas (Denma) BAIS, sebuah unit yang selama ini lebih dikenal bekerja dalam 'bayang-bayang'.

Peristiwa ini lantas membuka kembali pertanyaan lama: apa sebenarnya BAIS TNI, dan bagaimana sejarah panjang lembaga intelijen militer ini terbentuk?

Lembaga Sunyi yang Dikenal 'Angker'

Dalam dunia militer, BAIS TNI sering digambarkan sebagai institusi yang bekerja jauh dari sorotan.

Ia tidak tampil di depan publik, namun perannya kerap dikaitkan dengan berbagai operasi strategis negara.

Reputasi 'angker' yang melekat pada BAIS tidak muncul tanpa alasan. Lembaga ini disebut-sebut memiliki peran dalam sejumlah operasi keamanan, mulai dari penanganan konflik di Aceh hingga dinamika politik di Timor Timur sebelum wilayah itu memisahkan diri menjadi negara sendiri bernama Timor Leste.

Namun, sebagian besar aktivitas tersebut tidak pernah sepenuhnya terungkap ke publik, memperkuat citra BAIS sebagai institusi yang bergerak dalam kerahasiaan alias senyap.

Jejak Panjang: Badan Istimewa hingga Perang Dingin

Mengutip buku Intel: Inside Indonesia’s Intelligence Service karya Ken Conboy, sejarah intelijen Indonesia sendiri berawal tidak lama setelah kemerdekaan. 

Salah satu unit awal adalah Badan Istimewa yang berada di bawah Badan Keamanan Rakyat (BKR), cikal bakal TNI. 

Unit ini dipimpin oleh Kolonel Zulkifli Lubis, yang memiliki latar belakang pelatihan intelijen sejak masa pendudukan Jepang.

Namun, sistem intelijen modern Indonesia baru mulai terbentuk pada dekade 1950–1960-an, ketika dinamika politik global, khususnya Perang Dingin ikut memengaruhi arah kebijakan dalam negeri.

Pada masa pemerintahan Soekarno, intelijen berkembang menjadi alat politik yang kuat.

Biro Pusat Intelijen (BPI) di bawah Subandrio tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul informasi, tetapi juga memainkan peran penting dalam percaturan kekuasaan.

Dominasi intelijen sipil ini mendorong Angkatan Darat (AD) membangun sistemnya sendiri.

Dari sinilah muncul Pusat Psikologi Angkatan Darat (PSiAD), yang tidak hanya mengumpulkan data namun juga menjalankan operasi psikologis untuk memengaruhi opini dan membaca ancaman ideologis.

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 menjadi momentum krusial dalam perubahan sistem intelijen nasional.

Setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto, pemerintah melakukan restrukturisasi besar-besaran.

Sistem intelijen yang sebelumnya terpecah dinilai tidak efektif dan rawan konflik kepentingan.

Sebagai respons, dibentuk Pusat Intelijen Strategis (Pusintelstrat) yang mengintegrasikan berbagai fungsi intelijen militer. Unit ini banyak menyerap personel dari PSiAD dan menjadi fondasi awal bagi lahirnya BAIS.

Dalam fase ini, intelijen tidak lagi sekadar mengumpulkan informasi, akan tetapi mulai berperan dalam perencanaan strategis negara.

Di era pascaperistiwa Malari 1974 itu, Benny diberi tanggung jawab untuk menangani satuan intelijen militer dan ekstra-struktural.

Ia mengemban berbagai jabatan sekaligus, seperti Asintel Hankam, Kapusintelstrat, Asintel Kopkamtib, Satuan Tugas Screening Pusat, dan Satgas Intel Kopkamtib. tak heran muncul julukan 'Raja Intel' terhadap Benny Moerdani.

Banyaknya jabatan dengan fungsi yang tumpang tindih mendorong Benny mulai memikirkan penyatuan sebagian fungsi tersebut ke dalam BAIS.

Peran BAIS mencakup pengamanan kepentingan nasional, operasi intelijen luar negeri dan pengawasan stabilitas dalam negeri

Dalam praktiknya, sebagian fungsi yang sebelumnya berada di bawah Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) juga beririsan dengan kerja intelijen.

Situasi ini memperlihatkan bagaimana intelijen pada masa itu tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai instrumen kontrol politik.

Dari Pusintelstrat ke BAIS: Sentralisasi di Era Orde Baru

Transformasi menuju BAIS TNI terjadi secara bertahap. Pada awal 1980-an, dilakukan reorganisasi besar terhadap struktur intelijen militer.

Puncaknya terjadi pada 1986, ketika BAIS resmi dibentuk sebagai pengganti Badan Intelijen ABRI (BIA).

Perubahan ini tidak terlepas dari peran Leonardus Benjamin Moerdani alias Benny Moerdani, yang saat itu menjabat Panglima ABRI.

Benny dikenal sebagai figur yang mendorong integrasi dan profesionalisasi intelijen. 

Ia menginginkan lembaga intelijen militer yang terpusat, efisien, dan memiliki kapasitas analisis strategis.

Pengalaman internasionalnya, termasuk pengamatan terhadap sistem intelijen Korea Selatan, disebut memengaruhi desain BAIS yang lebih modern dan terstruktur.

Di bawah kepemimpinan Benny Moerdani, BAIS berkembang pesat. Lembaga ini tidak hanya mengurusi intelijen militer, tetapi juga terlibat dalam berbagai operasi strategis yang lebih luas.

Pakar politik dari Monash University, Melbourne, Australia, Richard Tanter dalam tesisnya yang berjudul Intelligence Aencies in Third World Militarisation, A Case of Study of Indonesia 1966-1989 menggambarkan bagaimana ketika itu Wakil Kepala BAIS, Mayjen TNI Sutaryo melaporkan hasil kerja intelijen kepada dua bos yaitu Panglima ABRI Jenderal Try Sutrisno dan Menhankam Benny Moerdani.

Operasi dan Tudingan Kontroversial

Dalam berbagai kajian akademik, BAIS kerap dikaitkan dengan sejumlah operasi penting, baik di dalam maupun luar negeri.

Beberapa analis bahkan menuding adanya peran intelijen militer dalam memengaruhi dinamika politik di kawasan, termasuk isu Papua.

Richard Tanter pernah menyebut adanya upaya intelijen Indonesia dalam melemahkan dukungan terhadap gerakan Papua Merdeka melalui pendekatan politik di negara tetangga.

Namun, seperti lazimnya dunia intelijen, banyak dari tudingan tersebut sulit diverifikasi secara terbuka.

Reformasi dan Perubahan Arah

Pasca 1998, reformasi politik membawa perubahan besar dalam hubungan sipil-militer. Struktur ABRI dirombak, dan BAIS pun bertransformasi menjadi BAIS TNI.

Tuntutan transparansi dan akuntabilitas mulai mengemuka. Namun, karakter dasar intelijen yang tertutup membuat proses reformasi tidak sepenuhnya menghilangkan nuansa lama.

BAIS tetap mempertahankan peran utamanya sebagai penyedia intelijen strategis, terutama dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks, seperti terorisme dan konflik kawasan.

Menurut Pasal 31 Perpres Nomor 62 Tahun 2016, BAIS TNI bertugas menyelenggarakan kegiatan dan operasi intelijen strategis, serta pembinaan kekuatan, deteksi dini, dan kemampuan intelijen strategis dalam rangka mendukung tugas pokok TNI terkait pengamanan dan pertahanan negara.

Badan ini bertugas menangani intelijen kemiliteran dan berada di bawah langsung komando Masrkas Besar (Mabes) TNI.

Adapun kelembagaannya dipimpin Kepala BAIS TNI yang posisinya di bawah Panglima TNI.

Kepala BAIS juga bertanggung jawab kepada Panglima. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berkoordinasi dengan Kasum TNI.

Dalam tugasnya, Kepala BAIS TNI dibantu oleh Wakil Kepala BAIS TNI dan tujuh orang Direktur BAIS TNI serta tiga orang Komandan Satuan disingkat Dansat.

Ia juga disokong Atase Pertahanan dan Penasihat Mailer Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Mengenai struktur kepangkatan dan jabatan dalam Mabes TNI, posisi jabatan Ka BAIS TNI dan Waka BAIS TNI termasuk dalam unsur Balakpus (Badan Pelaksana Pusat) dengan pangkat Pati bintang dua.

Melihat dari akar sejarahnya yang panjang hingga peran strategisnya saat ini, BAIS TNI tetap menjadi salah satu institusi paling penting sekaligus paling misterius dalam sistem keamanan Indonesia.

Di balik kerahasiaannya, satu hal yang tak berubah; BAIS selalu bekerja dalam senyap, namun dampaknya bisa terasa luas.***

Sumber: konteks

Foto: Sosok Benny Moerdani di balik era keemasan BAIS TNI (Foto: X/@triwul82/Wikipedia)