Pengamat Tantang Presiden Prabowo Subianto Debat Terbuka: “Ungkap Data Intelijen, Jangan Cap Kami Anti-Nasional”

Seorang pengamat ekonomi melontarkan tantangan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan debat publik menyusul pernyataan presiden yang menyinggung adanya pengamat yang dianggap tidak nasionalis dan cenderung menghasut.

Dalam video pernyataan yang beredar, pengamat tersebut menegaskan dirinya bukan pihak yang mencari jabatan atau keuntungan politik. Ia mengaku aktif sebagai pengamat sekaligus pelaku usaha yang menyampaikan analisis sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa.

Menurutnya, kritik yang disampaikan pengamat merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara yang turut membayar pajak dan menggaji pemerintah. “Pengamat adalah rakyat yang membayar dan menggaji presiden serta para menteri,” ujarnya.

Pengamat tersebut juga menilai sebagian pejabat pemerintah bersikap anti-kritik dan cenderung menyalahkan pengamat atas memburuknya kondisi ekonomi, seperti pelemahan rupiah atau gejolak pasar saham.

Ia menegaskan bahwa analisis yang disampaikan didasarkan pada fakta lapangan, bukan provokasi atau kepentingan politik. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak takut pada kritik yang konstruktif.

Dalam pernyataannya, ia meminta Presiden Prabowo membuka data intelijen terkait pihak-pihak yang dituding tidak nasionalis atau menjadi musuh pemerintah.

Ia bahkan menyatakan siap hadir bersama pengamat lain yang dituduh untuk berdebat secara terbuka menggunakan data primer.

“Undang kami dan tunjukkan siapa yang Bapak anggap tidak nasionalis. Kami siap mempertanggungjawabkan analisis kami,” tegasnya.

Pengamat tersebut secara tegas menolak jika pertemuan dilakukan di Istana Negara. Ia menilai lokasi tersebut terlalu formal dan berpotensi membatasi kebebasan berbicara.

Sebagai alternatif, ia mengusulkan debat digelar di universitas atau ruang publik netral agar diskusi berlangsung terbuka tanpa tekanan.

Di akhir pernyataannya, ia mengajak para pengamat dan masyarakat sipil untuk terus menyampaikan kebenaran berdasarkan fakta.

Ia menegaskan kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional warga negara dan bagian dari pengabdian kepada bangsa.

“Apa yang kami sampaikan adalah bentuk bakti kepada negara dan rakyat,” pungkasnya.***

Sumber: pojoksatu

Foto: Cupilikan video yang beredar (Adhitam)