Mahfud MD Soal Panglima TNI Tetapkan Status Siaga 1: Ada Sesuatu yang Serius!

Baca Juga

Eks Menko Polhukam Mahfud MD menilai penetapan status siaga satu bagi seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) bisa menandakan adanya situasi yang serius.

“Kalau sampai dibentuk Siaga 1 kan semuanya disuruh gini, mungkin ada sesuatu yang serius,” kata Mahfud saat ditemui di Senen, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026).

Meski begitu, Mahfud mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan penetapan status tersebut, sama seperti publik juga belum mendapat penjelasan mengenai latar belakang kebijakan itu.

“Ya kecuali kekhawatiran dari para ekonom, ‘wah ini kalau terjadi gini amblas’,” kata dia.

Menurut Mahfud, penetapan siaga satu tentu memiliki alasan tertentu.

Namun, kemungkinan penyebabnya bisa berkaitan dengan berbagai faktor, termasuk kondisi geopolitik yang berpotensi memengaruhi stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri.

Ia menjelaskan, dalam teori politik yang pernah disampaikan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, krisis politik yang bertemu dengan krisis ekonomi sering kali memicu runtuhnya pemerintahan.

Mahfud juga menjelaskan perbedaan status kesiapsiagaan militer.

Menurut dia, siaga satu berarti seluruh kekuatan TNI harus bersiaga penuh selama 24 jam.

Sementara pada siaga dua, hanya sebagian personel yang bersiaga penuh, sedangkan lainnya tetap menjalankan tugas normal.

Adapun siaga tiga menunjukkan kondisi relatif normal dengan tugas rutin.

Ia pun menilai penetapan siaga satu cukup tidak biasa jika alasannya hanya untuk mengantisipasi aksi demonstrasi.

Mahfud mengatakan, saat menjabat sebagai Menko Polhukam, pemerintah beberapa kali menghadapi demonstrasi besar.

Namun, situasi tersebut tidak sampai membuat pemerintah menetapkan status siaga satu.

“Kalau alasannya, misal, ‘wah ini mau ada demo besar-besaran’, gitu, Masa sampai siaga satu? Waktu zaman saya Menko Polhukam kan beberapa kali tuh demo besar-besaran. Berapa kali, tapi enggak sampai (siaga satu), siaga dua saja enggak,” jelas dia.

Menurut dia, pemerintah saat itu hanya melakukan koordinasi antarlembaga melalui rapat bersama sejumlah pejabat, seperti Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, serta pimpinan lembaga terkait, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN).

Dalam rapat tersebut, pemerintah biasanya menerima laporan dari berbagai sumber intelijen, seperti BIN dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, untuk memetakan potensi kekuatan demonstrasi.

Mahfud mencontohkan, pemerintah pernah membahas isu gerakan “Jokowi End Game” yang sempat beredar di media sosial.

Namun, setelah dianalisis, pemerintah menilai gerakan tersebut tidak memiliki kekuatan yang terorganisasi.

“Korlap-nya siapa, enggak ada kan. ‘Kalau enggak ada korlap-nya tuh enggak ada duitnya, Pak’, gitu,” ungkap dia.

TNI siaga 1

Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan perintah siaga tingkat 1 bagi seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi global, khususnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Perintah tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang ditandatangani oleh Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.

Dalam telegram itu disebutkan bahwa semua satuan TNI harus meningkatkan kesiapsiagaan operasional seiring meningkatnya dinamika konflik internasional dan potensi dampaknya terhadap situasi keamanan di dalam negeri.

Status siaga tingkat 1 tersebut berlaku sejak 1 Maret 2026 hingga waktu yang belum ditentukan.

Sumber: kompas

Foto: Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam, Mahfud MD, saat ditemui di Kenari, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026).(KOMPAS.com/BAHARUDIN AL FARISI)