Diskusi Menteng Cleb: Ubedilah Badrun Beberkan Tiga Dugaan Aktor Intelektual di Balik Serangan Air Keras

Baca Juga

Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sekaligus Aktivis 98, Ubedilah Badrun, mengungkap sejumlah analisis terkait dugaan aktor intelektual di balik kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi bertajuk “Siapa di Balik Penyiraman Air Keras? Menelusuri Aktor Intelektual dalam Serangan terhadap Aktivis KontraS” yang digelar Menteng Cleb di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Maret 2026.

Kasus yang menimpa Andrie Yunus memicu perhatian luas publik. Tidak hanya terkait motif serangan, masyarakat juga mempertanyakan pengambilalihan penyelidikan oleh TNI dari Kepolisian, serta mendesak pengungkapan dalang utama di balik aksi kekerasan tersebut.

Ubedilah melihat adanya kemiripan pola penanganan kasus ini dengan peristiwa penyiraman air keras terhadap mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

Ia meragukan aparat penegak hukum mampu mengungkap aktor intelektual jika penyelidikan hanya berhenti pada pelaku lapangan dengan alasan “dendam pribadi”.

Menurutnya, serangan terhadap Andrie Yunus tidak lepas dari kritik keras yang disampaikan korban terhadap wacana penguatan militerisme dalam Undang-Undang TNI. Ia menilai peristiwa ini mencerminkan pertarungan antara nilai demokrasi dan kecenderungan militerisme.

"Jangan-jangan polanya akan sama, motifnya karena enggak suka secara pribadi gitu terhadap Andrie Yunus karena mengkritik identitasnya sebagai bagian dari tentara misalnya. Kan mungkin saja motifnya begitu nanti dikonseptualisasinya begitu," ujar Ubedilah.

Tiga Dugaan Aktor Intelektual

Dalam paparannya, Ubedilah mengemukakan tiga kemungkinan yang saling berkaitan terkait aktor di balik serangan tersebut.

Pertama, ia menyoroti kemungkinan adanya perintah dalam struktur komando Badan Intelijen Strategis (BAIS).

Dalam sistem militer, tindakan berisiko tinggi dinilai sulit dilakukan tanpa instruksi dari atasan. Dugaan ini menguat karena sejumlah terduga pelaku disebut berasal dari institusi tersebut.

Kedua, ia mengaitkan kemungkinan keterlibatan oknum militer aktif yang berada di lingkaran kekuasaan. Posisi strategis ini dinilai dapat membuka ruang bagi tindakan atas inisiatif pribadi maupun perintah dari atasan untuk menunjukkan loyalitas.

Ketiga, Ubedilah menyinggung potensi campur tangan kekuatan politik besar. Dalam skenario ini, konflik antar elite politik bisa mendorong penggunaan pihak tertentu sebagai pelaksana di lapangan, dengan dukungan finansial sebagai motivasi.

Di sisi lain, keraguan publik semakin meningkat akibat perbedaan informasi antara Kepolisian dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

Polda Metro Jaya sebelumnya merilis dua inisial terduga pelaku, sementara Mabes TNI mengumumkan empat nama berbeda.

Perbedaan ini dinilai Ubedilah sebagai tanda lemahnya koordinasi penegakan hukum sekaligus mencerminkan adanya dinamika di tingkat elite.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Ia mempertanyakan langkah TNI yang secara tiba-tiba mengambil alih penyelidikan, meskipun pihak Kepolisian telah mengantongi bukti kuat berupa ribuan rekaman CCTV.

"Dua pelaku yang terekam CCTV itu jelas-jelas tidak memakai atribut militer, melainkan sipil. Peristiwanya juga terjadi di jalan umum, jauh dari wilayah militer. Lalu berdasar apa tiba-tiba TNI melakukan penyelidikan?" kata Ray.

Kekhawatiran bahwa kasus ini hanya akan berhenti pada pelaku lapangan mendorong Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyuarakan sikap tegas agar pengusutan dilakukan secara transparan dan menyeluruh hingga ke aktor intelektual.***

Sumber: konteks

Foto: Aktivis dan dosen UNJ, Ubedilah Badrun, mengatakan, Jokowi harus bertanggung jawab atas kekisruhan Kereta Cepat Woosh. (KONTEKS.CO.ID/Tangkapan layar Forum Keadilan TV)