Wali Kota Denpasar Terancam Dipolisikan! Diduga Fitnah Presiden Prabowo Soal BPJS, FSKMP: Narasi Menyesatkan.

Jagat politik dan hukum sedang memanas setelah Forum Sinergi Komunitas Merah Putih (FSKMP) menyatakan sikap tegas untuk mempolisikan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara.

Langkah hukum ini diambil menyusul pernyataan sang Wali Kota yang menyebut penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) adalah "perintah langsung" dari Presiden Prabowo Subianto.

Narasi tersebut dinilai ceroboh dan berpotensi menjadi fitnah yang menyudutkan marwah pemerintah pusat di mata publik.

Dinilai "Asal Bunyi" Tanpa Data Valid

Koordinator FSKMP, Purwanto M. Ali, mengungkapkan bahwa pernyataan tersebut sangat menyesatkan karena membentuk persepsi seolah-olah Presiden secara personal mencabut hak kesehatan warga kategori desil 6 hingga 10.

Padahal, penentuan kriteria PBI JK murni berbasis data terpadu dan kriteria program yang sudah baku.

“Pernyataan Wali Kota Denpasar itu ceroboh, tanpa dasar data yang valid, tendensius, dan berpotensi menjadi fitnah karena menyudutkan Presiden. Dampaknya nyata: menimbulkan kegaduhan sosial,” ujar Purwanto dalam keterangan persnya, 17 Februari 2026.

Soroti Kontradiksi Kebijakan APBD

Pihak FSKMP juga mencium adanya upaya penggiringan opini melalui rencana Pemkot Denpasar mengaktifkan kembali jaminan kesehatan tersebut menggunakan APBD.

Langkah ini dinilai seolah-olah ingin memosisikan pemerintah pusat sebagai pihak yang tidak berpihak kepada rakyat, sementara Pemkot tampil sebagai "pahlawan".

Faktanya, kategori desil 6 sampai 10 secara data tergolong masyarakat yang mampu dan berada di atas garis kemiskinan. Penggunaan APBD untuk kategori ini dinilai sebagai narasi yang dipelintir untuk memojokkan kebijakan pusat.

Siapkan Tim Kuasa Hukum

Guna mengawal kasus ini agar tuntas, FSKMP telah menunjuk tim kuasa hukum yang dipimpin oleh Hamzah Rahayaan, SH. Mereka berkomitmen menjalankan proses hukum secara tertib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Dalam rangka menegakkan kebenaran dan hukum, kami akan membawa kasus ini ke ranah hukum dan melakukan pelaporan kepada kepolisian,” tegas Purwanto.***

Sumber: konteks

Foto: Bawa nama Presiden Prabowo soal jaminan kesehatan, Wali Kota Denpasar bakal dipolisikan. (X @pandebaik)