Resmi, PDIP Larang Kadernya Terlibat dalam Bisnis MBG

DPP PDIP menerbitkan surat edaran yang berisi instruksi agar kadernya tak memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok.

Berdasarkan salinan surat bernomor 940/IN/DPP/II/2026 yang beredar, instruksi tersebut bersifat rahasia.

Instruksi tersebut ditandatangani langsung Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto serta Ketua Bidang Kehormatan Komarudin Watubun pada 24 Februari 2026.

Dalam surat itu ditegaskan, program MBG merupakan program pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk dari realokasi anggaran pendidikan nasional.

“DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada seluruh kader Partai pada Tiga Pilar Partai (Struktural, Legislatif, dan Eksekutif) dilarang keras, baik secara langsung maupun tidak langsung, memanfaatkan Program MBG untuk mencari keuntungan finansial atau bentuk manfaat material lainnya,” bunyi salah satu poin instruksi surat tersebut, mengutip Jumat 27 Februari 2026.

Partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu juga mewajibkan kadernya menjaga integritas.

Juga memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat kepada partai.

Kemudian, kader diminta mengawal program MBG di daerah agar berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, transparan, dan mengutamakan keselamatan masyarakat.

Dalam surat itu ditegaskan, setiap pelanggaran terhadap instruksi akan dipandang sebagai pelanggaran disiplin partai dan akan dikenakan sanksi organisasi sesuai AD/ART serta peraturan internal partai.

Disebutkan, latar belakang terbitnya instruksi tersebut dari sejumlah masukan dan laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG, mulai dari ketidaktepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, kasus keracunan, hingga dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

Secara kelembagaan, PDIP menegaskan penanggung jawab teknis pelaksanaan MBG berada pada Badan Gizi Nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara, Politisi PDIP Guntur Romli membenarkan surat edaran tersebut.

Ditegaskannya, instruksi itu bersifat internal. Instruksi tersebut menunjukkan sikap tegas partai agar tidak ada kader yang terlibat dalam bisnis MBG.

"Betul, surat tersebut untuk internal partai sebagai jawaban untuk menegaskan bahwa partai selama ini tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan orang per orang untuk ikut terlibat dalam ‘bisnis’ MBG," ujarnya.

"Dengan adanya larangan tersebut sikap Partai sangat jelas. MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut,” imbuh Guntur dalam keterangannya, Jumat.

Surat itu juga merespons kabar yang menyebut ada kader partai politik yang memiliki dapur MBG.

"Dengan demikian partai melarang keterlibatan anggota dan kader PDI Perjuangan pada bisnis MBG,” tukasnya.***

Sumber: konteks

Foto: Logo PDI Perjuangan/Net